RIMBUN NEWS

Rimbunnews.com – Medan – Tim Khusus Anti Bandit ( Tekab) Polsek Medan Area yang dikomandoi langsung oleh Kanit Reskrim Iptu Khairul Fijri Lubis didampingi Panitnya, Ipda Khairi Maulana berhasil menangkap seorang pria terduga pengedar narkoba dari parkiran salah satu penginapan OYO yang berada di Jalan A.R Hakim Medan, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Madya Medan.

Dari konfirmasi dan keterangan dirangkum awak media ini, pelaku diketahui berinisial JY(43) warga Jalan AR Hakim, dari penangkapan itu petugas Tekab Polsek Medan Area juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa sabu 0,60 gram, satu unit sepeda motor Yamaha Mio, 2 handphone, 30 bungkus plastik klip kosong, timbangan elektrik dan satu buah sekop dari pipet, dan satu buah dompet perhiasan, ” jelas Kapolsek Medan Area, AKP M..Ainun Yaqin didampingi Kanit Reskrimnya Iptu Khairul Fijri Lubis Selasa ( 28/7/2026) malam.

“Penangkapan pelaku narkoba JY itu usai ada informasi keresahan masyarakat yang segera kita respon cepat, dimana ia kerap beraksi mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu diareal parkiran salah satu penginapan Jalan AR Hakim itu.

“Kita segera perintahkan Kanit Reskrim Polsek Medan Area Iptu Fajri bersama anggota untuk mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) sesuai informasi yang masyarakat sampaikan ke kita, dan setibanya di TKP, kita melihat seorang pria sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan langsung kita amankan, dari hasil pengeledahan sejumlah barang bukti kita temukan, termasuk sabu – sabu seberat 0,60 gram,” jelas mantan Kanit Reskrim Polsek Medan Kota itu lagi.

Akibat perbuatannya pelaku kini ditahan disel tahanan sementara Mapolsek Medan Area, untuk proses hukum selanjutnya,” tutup AKP Ainul Yaqin. (Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia sepakat memperkuat dialog mengenai dinamika aksi korporasi
agar tetap mendorong efisiensi bisnis tanpa mengurangi tingkat persaingan di pasar.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum KPPU Mendengar bertema “Kebijakan Aksi Korporasi untuk Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat” yang digelar di Kantor KPPU, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

Menurut Ketua KPPU Gopprera Panggabean, forum tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan pengalaman sekaligus tantangan yang dihadapi dalam menjalankan aksi korporasi. Bagi KPPU, dialog seperti ini penting untuk membangunpemahaman yang sama mengenai prinsip-prinsip persaingan usaha sebelum muncul persoalan hukum.

Forum tersebut juga memberikan ruang dialog agar dapat menyerap aspirasi dan informasi dari KADIN Indonesia mengenai kondisi pasar, kebijakan/regulasi serta
tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi isu persaingan usaha atau kebijakan/regulasi yang berpotensi menghambat kegiatan usaha.

“Dengan begitu, kepatuhan dapat dibangun sejak awal karena tidak sedikit pelanggaran
persaingan usaha terjadi karena pelaku usaha belum memahami ketentuan yang berlaku bukan setelah terjadi pelanggaran dan dampaknya sudah meluas,” kata Gopprera.

Forum tersebut juga dihadiri Anggota KPPU Mohammad Reza, Deputi Bidang Kajian
dan Advokasi Taufik Ariyanto, Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan M. Zulfirmansyah, serta jajaran pengurus KADIN Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua Umum Bidang Kepatuhan dan Etika Bisnis Hariara Tambunan.

Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas merger, akuisisi, pembentukan holding,
hingga restrukturisasi perusahaan terus berkembang seiring perubahan strategi bisnis.

Langkah-langkah tersebut pada dasarnya bertujuan meningkatkan efisiensi, memperkuatdaya saing, memperluas pasar, maupun memperoleh akses terhadap teknologi dan sumber
daya baru.

Namun, KPPU mengingatkan bahwa aksi korporasi juga perlu memperhatikan
dampaknya terhadap struktur pasar. Konsentrasi pasar yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi persaingan dan menyulitkan pelaku usaha lain untuk berkembang.

Karena itu, komunikasi antara regulator dan dunia usaha perlu terus diperkuat agar potensi persoalan dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan Dalam diskusi, KADIN Indonesia menyampaikan sejumlah masukan mengenai perkembangan regulasi, kondisi persaingan di berbagai sektor, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha ketika melakukan aksi korporasi.

Masukan tersebut akan menjadi bahan bagi
KPPU dalam memperkuat advokasi kebijakan sekaligus menyusun rekomendasi kepada pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.

Forum juga membahas berbagai isu yang memengaruhi iklim persaingan usaha, mulai
dari dampak aksi korporasi terhadap struktur industri hingga hambatan regulasi yang dinilai masih mengurangi efisiensi dunia usaha.

Sejumlah rekomendasi mengemuka sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian berusaha dan persaingan yang sehat.

Menutup forum, Gopprera menegaskan bahwa KPPU tidak memandang aksi
korporasi sebagai sesuatu yang harus dibatasi. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi bisnis yang sah dan dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Yang terpenting, setiap aksi korporasi tetap dilaksanakan dengan menghormati prinsip
persaingan usaha sehingga manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh konsumen dan perekonomian nasional. (Rel)

Rimbunnews.com – Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 miliar kepada Mitsubishi Corporation atas keterlambatan penyampaian notifikasi pengambilalihan saham PT Coates Hire Indonesia.

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 08/KPPUM/2026 yang berlangsung di Gedung KPPU, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.

Majelis Komisi yang diketuai Wakil Ketua KPPU Hilman Pujana, dengan Anggota
KPPU Mohammad Reza dan Eugenia Mardanugraha sebagai Anggota, menyatakan Mitsubishi Corporation terbukti melanggar kewajiban menyampaikan notifikasi pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Dalam persidangan terungkap bahwa pengambilalihan 99,99 persen saham PT
Coates Hire Indonesia oleh Mitsubishi Corporation berlaku efektif secara yuridis pada 5 April 2024.

Transaksi tersebut mengakibatkan perubahan pengendali perusahaan. Mitsubishi Corporation merupakan perusahaan perdagangan umum yang menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor, termasuk energi, sumber daya mineral, infrastruktur, dan pangan. Adapun PT Coates Hire Indonesia bergerak di bidang penyewaan alat berat dan perlengkapan
industri.

Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023, pelaku usaha wajib menyampaikan notifikasi kepada KPPU setelah transaksi berlaku efektif secara yuridis.

Dalam perkara ini, batas akhir penyampaian notifikasi jatuh pada 31 Mei 2024. Namun, KPPU baru menerima pemberitahuan tersebut pada 19 Juni 2024 atau 11 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan.

Selama proses persidangan, Mitsubishi Corporation mengakui bahwa keterlambatan
tersebut terjadi akibat kekeliruan penasihat hukum sebelumnya dalam menyampaikan
dokumen kepada KPPU. Terlapor juga dinilai bersikap kooperatif sepanjang proses
pemeriksaan, antara lain dengan menghadiri persidangan, menerima Laporan Dugaan
Pelanggaran (LDP), serta mengajukan permohonan persidangan cepat dan keringanan sanksi.

Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta yang terungkap dalam
persidangan, Majelis Komisi menyatakan Mitsubishi Corporation terbukti melanggar
kewajiban menyampaikan notifikasi secara tepat waktu. Atas pelanggaran tersebut, Majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 miliar.

Selain membayar denda, Mitsubishi Corporation diwajibkan melaksanakan seluruh amar putusan dan menyampaikan bukti pembayaran kepada KPPU paling lambat 30 harisetelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis Komisi juga memerintahkan .

Terlapor menyerahkan jaminan bank sebesar 20 persen dari nilai denda dalam waktu 14 hari kerja sejak menerima salinan putusan. Majelis Komisi juga memerintahkan Mitsubishi Corporation untuk menyerahkan jaminan 20% dari nilai denda, jika mengajukan keberatan.

Sebagai informasi, kewajiban penyampaian notifikasi kepada KPPU merupakan salah
satu instrumen utama dalam pengawasan transaksi merger, konsolidasi, dan akuisisi.

Melalui mekanisme tersebut, KPPU dapat memastikan bahwa perubahan struktur pasar tidak menimbulkan potensi berkurangnya persaingan usaha yang sehat maupun merugikan kepentingan masyarakat. (Rel)

Rimbunnews.com – Karo – Polres Karo menggelar Razia Gabungan Operasi Sadar Pajak di Jalan Jamin Ginting, tepatnya di depan Mako Satlantas Polres Karo, Kabanjahe, Rabu (29/7) pukul 10.00 WIB. Operasi ini tidak hanya menyasar pelanggaran lalu lintas, tetapi juga meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kegiatan dipimpin Kasat Lantas Polres Karo AKP Andita Sitepu, S.H., M.H., bersama personel Satlantas Polres Karo yang berkolaborasi dengan Dispenda Samsat Kabanjahe, Dinas Perhubungan Kabupaten Karo dan Satpol PP Kabupaten Karo.

Dalam razia tersebut, puluhan kendaraan roda dua, roda empat hingga roda enam terjaring. Pelanggaran yang ditemukan di antaranya pengendara tidak menggunakan helm, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (knalpot brong), serta kendaraan yang diketahui memiliki tunggakan pajak. Terhadap pelanggaran lalu lintas, petugas memberikan sanksi tilang di tempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain penindakan, petugas juga menghadirkan layanan Samsat Keliling di lokasi razia. Fasilitas ini dimanfaatkan masyarakat untuk langsung melunasi pajak kendaraan tanpa harus datang ke kantor Samsat, sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, cepat dan efisien.

Kasat Lantas Polres Karo AKP Andita Sitepu mengatakan, operasi gabungan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas sekaligus taat memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan.

“Operasi ini bukan semata-mata penindakan, tetapi juga sebagai upaya edukasi kepada masyarakat. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, tidak memakai knalpot brong, serta membayar pajak kendaraan tepat waktu. Dengan begitu, keselamatan di jalan dapat terwujud dan kewajiban sebagai warga negara juga terpenuhi,” ujar AKP Andita Sitepu.

Melalui kegiatan ini, Polres Karo berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas dan kepatuhan administrasi kendaraan terus meningkat, sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Karo.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Tapanuli Selatan –
Selamat kepada seluruh pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara Periode 2026–2031 yang telah dilantik. Semoga amanah ini menjadi kekuatan baru dalam memperjuangkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung terwujudnya pertanian yang maju dan berdaya saing di Sumatera Utara.

Bersama Gubernur Sumatera Utara Bapak Bobby Afif Nasution, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, kami menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan nasional hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi petani, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Organisasi petani harus hadir bukan hanya sebagai wadah berhimpun, tetapi sebagai motor penggerak perubahan di sektor pertanian.

Saya juga menyampaikan pengalaman Kabupaten Tapanuli Selatan dalam membangun ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghubungkan petani, peternak, pembudidaya ikan, BAZNAS, pelaku usaha, dan pengelola dapur MBG. Hasil pertanian, peternakan, dan perikanan masyarakat diserap langsung sebagai bahan baku dapur MBG sehingga petani memperoleh kepastian pasar, nilai jual yang lebih baik, dan peningkatan pendapatan, sementara masyarakat menerima bahan pangan yang segar dan berkualitas.

Kami juga menyampaikan dukungan kepada Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia sekaligus Ketua Umum HKTI, Bapak Sudaryono, atas amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Saya meyakini sinergi antara Tani Merdeka, HKTI, BGN, dan pemerintah daerah akan memperkuat rantai pasok pangan lokal, menjadikan petani sebagai pelaku utama dalam menyukseskan Program MBG sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Petani harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penonton. Dengan kolaborasi, inovasi, dan keberpihakan kepada petani, saya optimistis Sumatera Utara mampu menjadi salah satu lumbung pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Nurdin Nasution)

Rimbunnews.com – Asahan – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Asahan berhasil mengamankan seorang remaja yang diduga membawa senjata tajam dan akan terlibat dalam aksi tawuran antar kelompok geng motor di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Hotel Bumi Asahan, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Selasa (28/7/2026) dini hari.

Penindakan tersebut dilakukan setelah tim gabungan Polres Asahan menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya rencana tawuran yang melibatkan sejumlah kelompok geng motor di lokasi tersebut.

Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Immanuel P. Simamora, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pihaknya langsung memerintahkan personel Sat Reskrim bersama tim gabungan untuk melakukan patroli dan penindakan.

“Berbekal informasi dari masyarakat, tim bergerak ke lokasi dan mendapati sekelompok remaja sedang berkumpul. Saat petugas datang, mereka berusaha melarikan diri. Namun, tiga orang berhasil diamankan bersama barang bukti berupa senjata tajam dan dua unit telepon genggam,” ujar AKP Immanuel.

Dari hasil penyelidikan, salah satu remaja yang diamankan berinisial PH (13), seorang pelajar asal Kabupaten Batubara. Ia diduga terlibat dalam rencana tawuran bersama kelompok geng motor dan kedapatan menguasai satu bilah sabit bergagang besi yang dijadikan barang bukti.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi tersebut diduga berawal dari ajakan melalui aplikasi WhatsApp untuk berkumpul di Kisaran dan melakukan tawuran dengan kelompok lain. Sebelum bentrokan terjadi, petugas lebih dahulu melakukan pengamanan sehingga potensi gangguan kamtibmas berhasil dicegah.

Atas perbuatannya, penyidik menerapkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kepemilikan atau penguasaan senjata penikam, penusuk, maupun pemukul tanpa hak.

Saat ini Sat Reskrim Polres Asahan masih melengkapi proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, pengiriman SPDP, serta pemberkasan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polres Asahan mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di luar rumah serta penggunaan media sosial guna mencegah keterlibatan dalam aksi geng motor maupun tindak kriminal lainnya. Polres Asahan juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Medan – Warga Perumahan Contempo Regency, Kota Medan, membantah keras tuduhan yang beredar di media sosial terkait dugaan pemberian gratifikasi kepada Ketua DPRD Kota Medan maupun Anggota DPRD Sumatera Utara, Hasyim, SE. Warga menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah yang keji dan tidak berdasar, Rabu (29/07/2026).

Pernyataan itu disampaikan saat warga menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan di Komisi IV DPRD Kota Medan.
Dalam forum tersebut, warga menegaskan bahwa mereka justru tengah memperjuangkan hak-haknya dan merasa menjadi korban intimidasi.

Kuasa hukum warga, Tuseno, SH, MH, menegaskan tuduhan bahwa warga menghalangi proses maupun memberikan gratifikasi adalah tidak benar.

“Kami tegaskan, tuduhan kami menghalang-halangi apalagi memberikan gratifikasi itu sama sekali tidak benar dan sangat keji. Kami ini rakyat biasa yang teraniaya dan terzolimi, justru kami yang mengadukan nasib kami kepada wakil rakyat,” ujar Tuseno.

Menurutnya, langkah DPRD Kota Medan yang meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim) menunda sementara pembongkaran objek yang dipersoalkan merupakan tindakan yang wajar, mengingat perkara tersebut masih dalam proses pengaduan.

“Alangkah tidak elok jika permasalahan yang sedang diproses justru dipaksakan untuk dibongkar. Tindakan DPRD menunda itu sudah sangat wajar dan beralasan,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan warga lainnya, Dedis, menyebut adanya oknum tertentu yang diduga memiliki kepentingan sehingga terkesan terburu-buru ingin melakukan pembongkaran rumah ibadah di kawasan perumahan tersebut.

Ia juga mengaku terdapat aksi intimidasi terhadap warga.
“Faktanya, ada oknum berkepentingan yang membawa preman ke komplek kami untuk menyerang dan mengintimidasi warga. Karena itulah kami meminta pertolongan kepada wakil rakyat yang kami pilih,” ungkap Dedis.

Dedis turut menyayangkan adanya penggiringan opini yang dinilai hanya menyudutkan figur tertentu di DPRD. Padahal, menurutnya, banyak anggota dewan dari berbagai fraksi yang ikut mengawal persoalan tersebut.

“Kenapa berita dipelintir? Begitu banyak wakil rakyat dari berbagai lintas partai yang membantu kami, kenapa hanya figur tertentu yang disudutkan?” katanya.

Warga berharap seluruh pihak dapat menghormati proses penyelesaian yang sedang berlangsung dan tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar situasi tetap kondusif.(TIM)

Rimbunnews.com – Medan – Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan momentum strategis untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Sumut saat membuka kegiatan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang digelar di Mapolda Sumatera Utara, Rabu (29/7/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Analisis dan Advokasi Hukum Utama Tk. II Divisi Hukum Polri Brigjen Pol. Tony Binsar Marpaung, S.H., S.I.K., M.Si., beserta tim sebagai narasumber.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Sumatera Utara, Irwasda Polda Sumatera Utara, para Pejabat Utama Polda Sumut, serta para Kapolres/ta/tabes jajaran Polda Sumatera Utara yang mengikuti penyuluhan sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan pemahaman hukum bagi seluruh jajaran.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan bahwa perubahan regulasi kepolisian harus dipahami secara utuh sebagai respons terhadap dinamika perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta semakin kompleksnya tantangan tugas kepolisian. Menurutnya, ruang kejahatan saat ini telah berkembang jauh melampaui pola-pola konvensional dan merambah ke ruang digital dengan karakter lintas wilayah serta modus operandi yang semakin kompleks.

“Perubahan Undang-Undang Kepolisian harus kita pahami dalam konteks perubahan zaman dan perkembangan tugas kepolisian itu sendiri. Ukuran keberhasilan Polri saat ini bukan hanya seberapa efektif menegakkan hukum, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara proporsional, transparan, akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tegas Kapolda.

Irjen Pol. Whisnu menjelaskan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 17 Juni 2026 membawa sejumlah perubahan strategis, di antaranya penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri, pengaturan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan tertentu di luar institusi kepolisian, pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bergabung pada bidang-bidang tertentu, penguatan tugas Polri dalam penanganan tindak pidana siber, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, hingga penguatan fungsi pengawasan melalui perluasan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional.

Menurut Kapolda, perubahan regulasi tersebut tidak boleh dimaknai hanya sebagai bertambahnya kewenangan institusi. Sebaliknya, setiap tambahan kewenangan harus diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, integritas, profesionalisme, serta pengawasan terhadap seluruh tindakan kepolisian.

“Semakin besar kewenangan yang diberikan negara, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan kewenangan tersebut digunakan secara benar. Kewenangan tanpa pemahaman hukum dapat melahirkan kesalahan, kewenangan tanpa pengawasan membuka ruang penyimpangan, sedangkan kewenangan tanpa integritas akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ujarnya.

Kapolda juga mengingatkan bahwa karakteristik tantangan keamanan di Sumatera Utara menuntut personel Polri memiliki kualitas pengambilan keputusan yang berbasis hukum. Berbagai persoalan seperti kejahatan narkotika, perdagangan orang, kejahatan siber, konflik sosial, persoalan agraria, penyebaran hoaks, hingga berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan aparat kepolisian yang profesional, adaptif, serta memiliki pemahaman hukum yang komprehensif.

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas ke depan, Kapolda Sumut memberikan tiga penekanan utama kepada seluruh personel. Pertama, memahami dan mengimplementasikan secara menyeluruh seluruh substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan.

Kedua, melaksanakan kewenangan secara profesional, proporsional, transparan, akuntabel, serta menghormati hak asasi manusia dengan terus meningkatkan kompetensi personel dan pemanfaatan teknologi.

Ketiga, membangun budaya hukum yang berintegritas, disiplin, terbuka terhadap pengawasan, serta menyebarluaskan hasil penyuluhan hukum kepada seluruh jajaran guna menciptakan keseragaman pemahaman dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Kapolda berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dengan sungguh-sungguh dan mampu meneruskan materi yang diperoleh kepada seluruh personel di satuan kerja masing-masing sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Dengan pemahaman hukum yang semakin baik, saya berharap setiap personel mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat,” pungkas Kapolda saat secara resmi membuka kegiatan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Binjai – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.H., S.I.K., M.H., melakukan kunjungan silaturahmi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai sebagai upaya memperkuat sinergi antaraparat penegak hukum (APH) dalam menjaga keamanan dan mendukung pembinaan warga binaan.

Kedatangan Kapolres bersama rombongan disambut langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Binjai, Mochamad Mukaffi, beserta jajaran. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres turut didampingi sejumlah Pejabat Utama Polres Binjai, di antaranya Kasat Reskrim AKP Hotdiatur Purba, Kasat Intelkam AKP Madya Putra, Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, Kasat Lantas IPTU Janitra Giri, serta personel Polres Binjai lainnya.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat hubungan kelembagaan, kunjungan ini menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara Polres Binjai dan Lapas Kelas IIA Binjai dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di lingkungan pemasyarakatan.
Kapolres Binjai mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan memperkuat silaturahmi sekaligus membangun sinergi yang lebih erat dengan jajaran Lapas Kelas IIA Binjai.

“Kehadiran kami di sini untuk menjalin silaturahmi sekaligus berdiskusi mengenai berbagai kebutuhan yang dapat kita kolaborasikan. Apabila Lapas membutuhkan bantuan pengamanan maupun pengawalan, Polres Binjai siap memberikan dukungan,” ujar AKBP R. Bimo Moernanda.

Ia juga mengapresiasi berbagai program pembinaan yang dijalankan Lapas Kelas IIA Binjai. Menurutnya, sejumlah program tersebut dapat menjadi inspirasi bagi institusi lain karena memberikan manfaat nyata dalam proses pembinaan warga binaan.

Saya melihat banyak hal positif di Lapas Binjai yang patut ditiru, seperti budidaya lele, peternakan entok, pertanian hidroponik, hingga pembinaan keagamaan yang berjalan aktif melalui masjid maupun gereja. Program-program seperti ini sangat baik dan akan kami pelajari untuk diterapkan sesuai kebutuhan di Polres Binjai,” katanya.

Kapolres berharap kolaborasi antara Polres Binjai dan Lapas Kelas IIA Binjai terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung program pembinaan warga binaan agar berjalan lebih optimal dan mampu mendukung proses reintegrasi sosial.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Binjai, Mochamad Mukaffi, mengapresiasi kunjungan Kapolres Binjai beserta jajaran. Menurutnya, hubungan harmonis antara Lapas dan Polres menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pelaksanaan tugas masing-masing institusi.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bapak Kapolres Binjai beserta jajaran. Sinergi yang telah terjalin dengan baik ini menjadi modal penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keberhasilan pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Binjai,” ujarnya.

Melalui kunjungan tersebut, kedua institusi berharap sinergi yang telah terbangun semakin kuat sehingga koordinasi dalam mendukung penegakan hukum, menjaga keamanan lingkungan pemasyarakatan, serta meningkatkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat terus berjalan secara optimal.(Mabhirink Gutul)