Rimbunnews.com, MEDAN — Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menginventarisasi berbagai persoalan pelayanan publik di Sumatra Utara, mulai dari tumpang tindih regulasi, akses listrik di Kepulauan Nias, keterbatasan anggaran daerah, hingga penataan keramba jaring apung (KJA) di Danau Toba.

Persoalan tersebut dibahas dalam kunjungan reses Penrad ke Kantor Gubernur Sumatra Utara, Jumat, 16 Oktober 2026.

Dalam pertemuan dengan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara, Timur Tumanggor, Penrad menghimpun materi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Saya ingin mengetahui apa saja hambatan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Kami telah menyerap, mendengarkan, dan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ke tingkat pusat,” ujar Penrad.

Menurutnya, pelayanan publik harus menjamin pemenuhan hak masyarakat tanpa terhambat birokrasi berbelit-belit maupun tumpang tindih kewenangan.

“Negara harus hadir memastikan masyarakat mendapatkan haknya. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena koordinasi antarlembaga tidak berjalan atau aturan sektoral justru menghambat pelayanan,” tegasnya.

Salah satu persoalan yang dibahas ialah hambatan akses listrik di sejumlah wilayah Kepulauan Nias akibat regulasi sektoral dan koordinasi antarlembaga.

Persoalan serupa juga ditemukan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang melibatkan berbagai instansi dan kementerian.

Penrad menilai, sinkronisasi kebijakan diperlukan agar masyarakat tidak kehilangan hak atas pelayanan dasar akibat tumpang tindih aturan.

“Regulasi seharusnya mempermudah pemenuhan hak masyarakat, bukan justru menjadi penghalang. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi agar persoalan sektoral tidak terus merugikan masyarakat,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Pemprov Sumut juga membahas pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP). Saat ini, delapan MPP telah beroperasi di Kota Medan, Tebingtinggi, Pematangsiantar, serta Kabupaten Asahan, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Simalungun, dan Deliserdang.

Pengembangan MPP di daerah lain masih terkendala keterbatasan anggaran, termasuk penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pemprov Sumut berharap pemerintah pusat mendukung daerah yang siap mengoperasikan MPP. Selain itu, muncul usulan pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pembahasan juga mencakup pembagian peran antara penyelenggara pelayanan dan lembaga pengawas, termasuk Ombudsman.

Penrad turut menyoroti persoalan KJA di Haranggaol, Kabupaten Simalungun, meliputi kepadatan keramba, dugaan keberadaan keramba tanpa izin, serta pelaksanaan pembatasan KJA yang telah diatur melalui peraturan gubernur tahun 2023.

Ia mendorong koordinasi lintas kabupaten dan kota, termasuk keterlibatan dinas perhubungan untuk menertibkan lalu lintas air yang terganggu oleh keramba yang membentang di perairan danau.

“Penataan Danau Toba harus dilakukan secara serius dan terkoordinasi. Kepentingan usaha perlu diperhatikan, tetapi hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan juga tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.

Penrad mendorong pemerintah menggelar rapat koordinasi untuk mencari solusi yang adil bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sementara itu, kajian daya tampung dan beban pencemaran Danau Toba yang ditangani Kementerian Lingkungan Hidup diharapkan selesai pada akhir 2026.

Di sektor pendidikan, pertemuan membahas 18 mahasiswa Universitas HKBP Nommensen yang mengalami kendala mengakses portal Kartu Indonesia Pintar (KIP), meskipun telah menjalani proses administrasi, wawancara, dan penandatanganan kontrak.

Penrad mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar mahasiswa memperoleh kejelasan mengenai kelanjutan bantuan pendidikan.

“Jangan sampai mahasiswa kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan hanya karena kendala administrasi atau sistem. Persoalan ini harus segera dikoordinasikan agar hak mahasiswa tidak terabaikan,” katanya.

Pemprov Sumut juga menyampaikan kebutuhan pembangunan baru bagi 32 sekolah, terutama jenjang SMA, serta kebutuhan rehabilitasi fasilitas pendidikan.

Pembahasan turut mencakup aspirasi penguatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Persoalan lainnya ialah pengurangan transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp1,134 triliun yang berpotensi memengaruhi pembangunan sekolah, jembatan, dan jalan. Pemprov Sumut mempertimbangkan opsi pembiayaan untuk mendukung program pembangunan pada 2027.

Penrad menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghilangkan perhatian terhadap pelayanan dasar masyarakat.

“Pengawasan harus menghasilkan tindak lanjut yang nyata. Tujuannya bukan sekadar mencatat persoalan, melainkan mendorong solusi agar masyarakat memperoleh pelayanan yang adil, mudah diakses, dan tanpa diskriminasi,” ucapnya.

Ia memastikan berbagai aspirasi yang dihimpun selama reses akan menjadi bahan pengawasan DPD RI untuk mendorong perbaikan kebijakan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait.

Penrad berharap inventarisasi tersebut menghasilkan langkah konkret dalam menyelesaikan hambatan pelayanan publik sehingga masyarakat Sumatra Utara dapat memperoleh layanan yang lebih baik.[]

DPD RIoleh Sebar Tweet

Rimbunnews com, MEDAN — Anggota DPD RI asal Sumatra Utara, Pdt. Penrad Siagian, mendesak pemerintah segera menindaklanjuti keluhan masyarakat Haranggaol, Kabupaten Simalungun, terkait keberadaan portal yang menghambat akses lalu lintas warga.

Persoalan ini menjadi perhatian serius karena masyarakat harus menempuh perjalanan memutar mengelilingi Danau Toba untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Desakan tersebut disampaikan Penrad dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang membahas pengaduan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPC GAMKI) Simalungun dan masyarakat terdampak keramba jaring apung (KJA) di Haranggaol, Kamis, 15 Oktober 2026, di Kantor DPD RI Provinsi Sumatra Utara.

Penrad menegaskan, keberadaan portal bukan sekadar persoalan lalu lintas, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat, terutama dalam keadaan darurat medis.

“Ini persoalan serius yang menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat. Ada masyarakat yang dilaporkan meninggal dunia karena akses perjalanan melalui jalur Danau Toba terhambat oleh portal. Akibatnya, masyarakat harus menempuh perjalanan memutar mengelilingi danau ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Penrad.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI itu meminta pemerintah segera mengambil tindakan agar masyarakat memperoleh akses transportasi yang layak.

“Kita tidak boleh membiarkan kondisi seperti ini terus terjadi. Jangan sampai akses yang seharusnya memudahkan masyarakat justru menjadi penghambat ketika nyawa seseorang sedang dipertaruhkan. Pemerintah harus segera mengambil tindakan dan memastikan masyarakat Haranggaol memiliki akses transportasi yang layak, aman, dan tidak menghambat mereka mendapatkan pertolongan medis,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kegiatan usaha harus berjalan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Aktivitas ekonomi tidak boleh mengorbankan hak warga atas akses transportasi dan pelayanan publik.

DPD RIoleh Sebar Tweet

Rimbunnews.com, KARO — Pendapatan Kabupaten Karo dalam Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp12.266.182.433.

Pada tahun sebelumnya, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp169.541.348.318, sementara dalam P-APBD 2026 meningkat menjadi Rp181.807.530.751.

Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar 7,24 persen. Peningkatan pendapatan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Karo.

(anta)

TANAH KAROoleh Sebar Tweet

Rimbunnews.com , Jakarta – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, mengecam keras langkah Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Utara yang terus melakukan pemanggilan terhadap masyarakat Desa Simpang Gambus, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan laporan PT Socfindo terkait konflik agraria yang hingga kini belum terselesaikan.

Penrad bahkan mensinyalir penanganan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa aparat kepolisian berada di pihak PT Socfindo dalam konflik lahan dengan masyarakat.

Menurutnya, pemanggilan masyarakat secara berulang berdasarkan laporan perusahaan, sementara persoalan pokok mengenai status dan penguasaan tanah belum diselesaikan, patut dipertanyakan.

“Jangan sampai dari cara penanganannya, masyarakat melihat dan menilai bahwa Polda Sumatra Utara justru mendukung Socfindo. Ini yang harus kita hindari. Polisi harus berdiri di tengah dan memastikan proses hukum tidak digunakan untuk menekan masyarakat yang sedang memperjuangkan tanahnya,” kata Penrad dalam keterangannya, Senin, 21 September 2026.

Penrad mengatakan, dalam proses penyelesaian sengketa, sebelumnya telah ada rekomendasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar kondisi lahan yang disengketakan berada dalam status quo.

Artinya, selama proses penyelesaian belum tuntas, tidak boleh ada aktivitas di areal yang menjadi objek sengketa, termasuk aktivitas pemanenan.

Namun, menurut Penrad, kondisi tersebut justru tidak berjalan di lapangan karena PT Socfindo tetap melakukan aktivitas panen di areal yang masih dipersoalkan masyarakat.

“Rekomendasi RDPU dengan Kementerian ATR/BPN jelas, status quo. Artinya tidak boleh ada aktivitas apa pun di areal yang sedang disengketakan. Tetapi Socfindo justru melakukan panen. Inilah yang kemudian ditolak masyarakat dan akhirnya menjadi dasar munculnya laporan terhadap warga,” ujar Penrad.

Ia menilai persoalan tersebut harus dilihat secara utuh. Masyarakat, kata dia, tidak tiba-tiba melakukan penolakan, tetapi bereaksi karena adanya aktivitas perusahaan di tengah proses penyelesaian sengketa yang belum selesai.

DPD RIoleh Sebar Tweet

Penegasan itu disampaikan Penrad saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAP DPD RI di Kantor BP Batam Lantai 3, Kota Batam, Kamis, 17 September 2026.

Penrad mengatakan BAP DPD RI sengaja menghadirkan berbagai pihak untuk memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan yang diadukan masyarakat.

“Yang kita lakukan pada hari ini mengundang semua pihak terkait, baik masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dinas terkait maupun perusahaan yang terlibat,” ujar Penrad.

Penrad menjelaskan, persoalan Kampung Tua Batu Merah bukan baru kali ini dibahas BAP DPD RI. Menurutnya, forum RDPU telah digelar dua kali untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap dokumen serta keterangan dari para pihak.

“Sudah kita lakukan dua kali RDPU, baik di kantor DPD RI di Jakarta maupun di sini. Kita melakukan verifikasi dan klarifikasi keseluruhannya, termasuk kepada teman-teman dari Kantor Pertanahan Batam dan juga BP Batam,” katanya.

Dalam proses tersebut, BAP DPD RI membahas persoalan lahan Kampung Tua Batu Merah yang menurut hasil pembahasan disebut bertumpang tindih dengan PL perusahaan.

Penrad menyebut luasan kawasan yang menjadi bagian dari pembahasan berada di kisaran 32 hektare dari keseluruhan kawasan Kampung Tua Batu Merah.

Dari hasil pembahasan, BAP DPD RI telah menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi mengenai status lahan yang menjadi pokok persoalan.

Namun, Penrad menegaskan kewenangan BAP DPD RI tetap berada pada fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat. Forum tersebut bukan lembaga yang memutus sengketa secara yudisial.

“Forum ini bukan pengadilan dan bukan juga kantor administratif teknis. Forum ini untuk mengklarifikasi dan memverifikasi semua bukti yang ada, baik dari masyarakat maupun perusahaan,” jelasnya.

Penrad juga menegaskan pihak perusahaan tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang berlaku.

“Kalau ada keberatan dari pihak perusahaan, silakan menempuh jalur sesuai aturan kepada BP Batam. Selanjutnya pihak perusahaan akan berurusan dengan BP Batam,” ujarnya.

Di tempat serupa, Anggota BAP DPD RI, H. Achmad Azran, turut menyoroti pentingnya keterbukaan dalam mencari penyelesaian persoalan tersebut.

 

DPD RIoleh Sebar Tweet

 

Rimbunnews.com, KABANJAHE – Pemerintah Kabupaten Karo terus memantau kondisi para siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kecamatan Merdeka, yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bupati Karo Antonius Ginting melalui Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Jumat (18/9/2026), menjenguk para siswa yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Amanda, Berastagi.

Dalam kunjungan tersebut, Komando Tarigan memberikan penghiburan sekaligus menanyakan kondisi terkini para pelajar. Ia meminta agar seluruh pasien mendapat pemantauan dan perhatian secara menyeluruh hingga kondisi mereka dinyatakan pulih.

Wakil Bupati Karo turut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dr. Immanuel Sinuhaji dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Karo Hesti Maria Br. Tarigan.

Berdasarkan data hingga Jumat (18/9/2026), terdapat 29 siswa SMK Negeri 1 Merdeka yang sempat menjalani perawatan di RS Amanda. Sebagian di antaranya telah diperbolehkan pulang, sehingga saat ini tersisa 18 siswa yang masih menjalani perawatan dan pemantauan medis.

Selain itu, dua siswa telah dirujuk ke rumah sakit di Kota Medan, masing-masing ke RSUP H. Adam Malik dan RS Haji Medan, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Di tengah proses penanganan para siswa, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karo Merdeka Cinta Rakyat, Dodi Manda Sembiring, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya para penerima manfaat MBG, atas kejadian tersebut.

“Kami meminta maaf atas kejadian yang terjadi saat ini,” ujar Dodi.

Dodi juga memastikan pihaknya bersama pihak terkait akan bertanggung jawab terhadap biaya serta proses penyembuhan para pasien hingga tuntas.

Menu Ikan Nila Dilaporkan Berbau dan Terasa Asam

Gangguan kesehatan tersebut bermula pada Senin (14/9/2026), setelah makanan MBG dibagikan kepada siswa SMK Negeri 1 Merdeka.

Sekitar pukul 11.00 WIB, Penanggung Jawab (PIC) sekolah, Tangsi Bangun, melaporkan kepada Ahli Gizi SPPG Karo Merdeka Cinta Rakyat bahwa menu ikan nila sambal ijo yang dibagikan kepada siswa berbau dan terasa asam sehingga dinilai tidak layak dikonsumsi.

Mendapat laporan tersebut, pihak SPPG langsung mendatangi sekolah untuk melakukan pengecekan. Setelah mencicipi makanan, pihak SPPG membenarkan adanya penurunan kualitas pada menu tersebut.

Sebagai langkah awal, seluruh ompreng makanan, baik yang telah maupun belum disantap siswa, kemudian ditarik dari sekolah.

Namun, sekitar 10 menit setelah pihak SPPG kembali ke dapur pusat, laporan mengenai siswa yang mulai mengalami gangguan kesehatan kembali diterima.

Sekitar pukul 12.29 WIB, Ahli Gizi SPPG mendapat laporan bahwa sejumlah siswa mengalami keluhan berupa kebas pada bagian mulut serta gatal-gatal pada tangan dan kaki. Keluhan kemudian dialami oleh sejumlah siswa lainnya.

Sekitar pukul 13.50 WIB, sebanyak 10 siswa yang mengalami gejala dibawa ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Semangat, Simpang Guru Singa, Kecamatan Merdeka, untuk mendapatkan penanganan awal.

Karena keterbatasan tenaga medis dan obat-obatan di Pustu, para siswa kemudian dievakuasi ke RS Amanda, Berastagi, sekitar pukul 16.00 WIB untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Hingga Jumat (18/9/2026), sebagian siswa masih menjalani perawatan dan pemantauan di RS Amanda, sementara dua siswa telah dirujuk ke rumah sakit di Medan.

Pemerintah Kabupaten Karo bersama pihak terkait masih melakukan pemantauan terhadap kondisi para siswa serta penanganan lebih lanjut atas kejadian tersebut.

Pemkab Karo juga memastikan perkembangan kondisi para siswa terus mendapat perhatian, sehingga proses pemulihan dapat berjalan dengan baik hingga seluruh pasien dinyatakan pulih. (anta)

TANAH KAROoleh Sebar Tweet

 

Rimbunnews.com, Jakarta -Team dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) memastikan tidak ditemukan gangguan fungsi otak pada salah satu siswa terduga korban Makan Bergizi Gratis asal Karo, Sumatera Utara.

“Insya Allah, saya bisa pastikan bahwa tidak ada gangguan fungsi otak pada ananda yang pertama ya,” kata Dokter Spesialis Anak dan Konsultan Neurologi Anak Prof Setyo Handryastuti dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Dokter yang akrab disapa Prof Handry itu mengatakan kepastian tersebut diperoleh setelah tim melakukan wawancara, pemeriksaan fisik dan neurologi, serta pemeriksaan penunjang berupa elektroensefalografi (EEG) untuk menilai fungsi otak pasien.

Menurut Prof Handry kondisi tersebut memungkinkan pasien untuk kembali bersekolah dan beraktivitas seperti biasa.

“Jadi insya Allah ke depannya ananda bisa bersekolah kembali, bisa beraktivitas kembali, bisa ceria kembali. Jadi, saat ini kita fokus untuk tata laksana ananda pertama ini ke depannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, dokter psikiatri anak dan remaja Prof Tjhin Wiguna mengatakan kondisi mental pasien saat ini cukup baik dan stabil, termasuk suasana emosinya. Ia mengatakan pasien terkadang masih mengalami kegelisahan sehingga tim terus memberikan pendampingan.

“Kalau kami lihat dari segi status mentalnya kondisi saat ini ananda pertama ini cukup baik, cukup stabil, suasana emosinya cukup stabil. Memang kadang-kadang sesekali masih ada kegelisahan, tapi kami masih terus mendampingi yang bersangkutan,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengumpulkan tim ahli di RSCM untuk merawat siswi terduga korban Makan Bergizi Gratis asal Karo, itu. Budi menjelaskan tim ahli yang dikumpulkan, yaitu dokter spesialis anak, ahli neurologi, psikiater anak, dan ahli penyakit dalam. Selain itu, kolegium anak juga dipanggil untuk melakukan pemeriksaan secara keseluruhan ujarnya.

.(anta)

 

TANAH KAROoleh Sebar Tweet

Rimbunnews.com, Medan – Semangat juang pengurus mulai dari ketua sampai jajaran rekan juang dan kader,dimana tentang mengibarkan bendera ormas laskar merah putih (LMP)di pusat kota Sumatra Utara.


Dimana dalam kegigihan dan semangat pengurus satgas PANGDA LMP Sumut Abangnda,SALMON Sembiring depari sebagai ketua satgas PANGDA LMP Sumut, sekretaris satgas PANGDA LMP Sumut bung SIMAN,Sinulingga, Bendahara satgas PANGDA LMP Sumut. ISKANDAR ,Perangin angin, ketua harian satgas PANGDA LMP Sumut saudara Roci Sembiring depari dan rekan rekan juang yang lain ,serta tulus mengembangkan bendera laskar merah putih yang ada di Sumatra Utara hususnya kota Medan.
Maka dalam hal tersebut dimana pada Rabu 15 sep 2026 tepat pukul 04 wib menjelang sore ,ketua KAMADA LMP Sumut bapak RUKUN S Depari,SE . di dampingi oleh sekretaris KAMADA LMP Sumut bapak BOBY ZULKARNAIN Nasution dan juga bendaraha KAMADA LMP Sumut, bapak JAMAN GINTING . Menyerahkan SK depenitif kepada SALMON SEMBIRING DEPARI ,selaku ketua satgas PANGDA LMP Sumut dan pengurus , yang di hadiri sebahagian dari rekan juang dan kader lebih kurang dari 600 ratusan masyarakat laskar merah putih,di gedung kantor DPD laskar merah putih LMP Sumut jl karya wisata johor kota Medan.
Dalam giat penyerahan SK depenitif laskar merah putih LMP Sumut tersebut berjalan dengan sukses dan meriyah mulai dari awal sampai selesai .

Junaidi Tarigan /Rudi brahmana.

NASIONALoleh Sebar Tweet

Rimbunnews.com, Jakarta — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menyoroti banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut) akibat hujan dengan intensitas tinggi.

Penrad meminta pemerintah tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor penyebab banjir yang terus berulang setiap musim hujan.

Menurutnya, banjir harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, sistem drainase, serta memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

“Setiap kali hujan dengan intensitas tinggi, masyarakat kembali menjadi korban. Ini menunjukkan ada persoalan yang harus diselesaikan secara serius, bukan hanya penanganan darurat ketika banjir sudah terjadi,” ujar Penrad.

Senator asal Sumatra Utara itu menilai, persoalan banjir tidak bisa hanya disebabkan oleh faktor cuaca. Ada berbagai aspek yang harus menjadi perhatian, seperti kondisi daerah aliran sungai (DAS), berkurangnya kawasan resapan air, hingga pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan.

“Air selalu mencari jalannya. Kalau kawasan resapan berkurang, sungai menyempit, dan tata ruang tidak dikendalikan dengan baik, maka dampaknya masyarakat yang paling merasakan,” katanya.

Penrad juga meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak, seperti Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, dan Kabupaten Langkat, segera memperkuat langkah mitigasi bencana.

Langkah tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui perbaikan infrastruktur pengendali banjir, pembenahan drainase, serta penguatan sistem peringatan dini bagi masyarakat.

Anggota Komite I DPD RI ini menegaskan, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan bencana.

“Pemerintah harus hadir memastikan warga yang terdampak mendapatkan perlindungan, bantuan, dan penanganan yang cepat. Namun lebih dari itu, pemerintah harus mencari akar persoalannya agar banjir tidak menjadi siklus yang terus berulang,” tegas Penrad.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Utara mencatat banjir terjadi di sejumlah wilayah akibat hujan deras. Di Kota Medan, ratusan rumah terendam, sementara di Kabupaten Langkat ribuan kepala keluarga terdampak akibat meningkatnya debit air sungai.

Penrad menilai penanganan banjir harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, sehingga masyarakat tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan ketika bencana hidrometeorologi terjadi.[]

DPD RIoleh Sebar Tweet

Rimbunnews.com, Sukatepu— Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengungsi akibat dampak erupsi Gunung Sinabung.

Bantuan yang diserahkan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat tersebut terdiri dari 300 buah matras, 200 paket sembako, 150 paket hygiene kit, 300 buah selimut, serta 1.000 kotak masker.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Prof. Ivan selaku Unsur Pengarah BNPB, Dr. Kheriawan selaku Kapusdiklat BNPB, Dr. Agus Wibowo selaku Direktur Sistem BNPB, Sri Wahyuni Pancasila Wati, Kabid Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Provinsi Sumatera Utara, serta Gelora Sembiring selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Karo.

Bupati Karo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan BNPB dan seluruh pihak dalam membantu masyarakat Kabupaten Karo yang terdampak erupsi Gunung Sinabung. Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi selama berada di lokasi pengungsian.

Usai penyerahan bantuan, kegiatan dilanjutkan dengan trauma healing oleh Tim Trauma Healing Polda Sumatera Utara, khususnya bagi anak-anak di lokasi pengungsian. Kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan psikologis dan menciptakan suasana yang lebih nyaman serta menyenangkan, sehingga anak-anak dapat mengurangi rasa takut dan trauma akibat bencana erupsi.

Pemerintah Kabupaten Karo bersama seluruh unsur terkait terus berkoordinasi dalam memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi serta memberikan perlindungan dan pendampingan selama masa tanggap darurat.

(Kominfo)

TANAH KAROoleh Sebar Tweet