RIMBUN NEWS

Rimbunnews.com – Medan – Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan momentum strategis untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Sumut saat membuka kegiatan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang digelar di Mapolda Sumatera Utara, Rabu (29/7/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Analisis dan Advokasi Hukum Utama Tk. II Divisi Hukum Polri Brigjen Pol. Tony Binsar Marpaung, S.H., S.I.K., M.Si., beserta tim sebagai narasumber.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Sumatera Utara, Irwasda Polda Sumatera Utara, para Pejabat Utama Polda Sumut, serta para Kapolres/ta/tabes jajaran Polda Sumatera Utara yang mengikuti penyuluhan sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan pemahaman hukum bagi seluruh jajaran.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan bahwa perubahan regulasi kepolisian harus dipahami secara utuh sebagai respons terhadap dinamika perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta semakin kompleksnya tantangan tugas kepolisian. Menurutnya, ruang kejahatan saat ini telah berkembang jauh melampaui pola-pola konvensional dan merambah ke ruang digital dengan karakter lintas wilayah serta modus operandi yang semakin kompleks.

“Perubahan Undang-Undang Kepolisian harus kita pahami dalam konteks perubahan zaman dan perkembangan tugas kepolisian itu sendiri. Ukuran keberhasilan Polri saat ini bukan hanya seberapa efektif menegakkan hukum, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara proporsional, transparan, akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tegas Kapolda.

Irjen Pol. Whisnu menjelaskan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 17 Juni 2026 membawa sejumlah perubahan strategis, di antaranya penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri, pengaturan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan tertentu di luar institusi kepolisian, pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bergabung pada bidang-bidang tertentu, penguatan tugas Polri dalam penanganan tindak pidana siber, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, hingga penguatan fungsi pengawasan melalui perluasan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional.

Menurut Kapolda, perubahan regulasi tersebut tidak boleh dimaknai hanya sebagai bertambahnya kewenangan institusi. Sebaliknya, setiap tambahan kewenangan harus diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, integritas, profesionalisme, serta pengawasan terhadap seluruh tindakan kepolisian.

“Semakin besar kewenangan yang diberikan negara, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan kewenangan tersebut digunakan secara benar. Kewenangan tanpa pemahaman hukum dapat melahirkan kesalahan, kewenangan tanpa pengawasan membuka ruang penyimpangan, sedangkan kewenangan tanpa integritas akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ujarnya.

Kapolda juga mengingatkan bahwa karakteristik tantangan keamanan di Sumatera Utara menuntut personel Polri memiliki kualitas pengambilan keputusan yang berbasis hukum. Berbagai persoalan seperti kejahatan narkotika, perdagangan orang, kejahatan siber, konflik sosial, persoalan agraria, penyebaran hoaks, hingga berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan aparat kepolisian yang profesional, adaptif, serta memiliki pemahaman hukum yang komprehensif.

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas ke depan, Kapolda Sumut memberikan tiga penekanan utama kepada seluruh personel. Pertama, memahami dan mengimplementasikan secara menyeluruh seluruh substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan.

Kedua, melaksanakan kewenangan secara profesional, proporsional, transparan, akuntabel, serta menghormati hak asasi manusia dengan terus meningkatkan kompetensi personel dan pemanfaatan teknologi.

Ketiga, membangun budaya hukum yang berintegritas, disiplin, terbuka terhadap pengawasan, serta menyebarluaskan hasil penyuluhan hukum kepada seluruh jajaran guna menciptakan keseragaman pemahaman dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Kapolda berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dengan sungguh-sungguh dan mampu meneruskan materi yang diperoleh kepada seluruh personel di satuan kerja masing-masing sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Dengan pemahaman hukum yang semakin baik, saya berharap setiap personel mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat,” pungkas Kapolda saat secara resmi membuka kegiatan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Binjai – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.H., S.I.K., M.H., melakukan kunjungan silaturahmi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai sebagai upaya memperkuat sinergi antaraparat penegak hukum (APH) dalam menjaga keamanan dan mendukung pembinaan warga binaan.

Kedatangan Kapolres bersama rombongan disambut langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Binjai, Mochamad Mukaffi, beserta jajaran. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres turut didampingi sejumlah Pejabat Utama Polres Binjai, di antaranya Kasat Reskrim AKP Hotdiatur Purba, Kasat Intelkam AKP Madya Putra, Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, Kasat Lantas IPTU Janitra Giri, serta personel Polres Binjai lainnya.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat hubungan kelembagaan, kunjungan ini menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara Polres Binjai dan Lapas Kelas IIA Binjai dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di lingkungan pemasyarakatan.
Kapolres Binjai mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan memperkuat silaturahmi sekaligus membangun sinergi yang lebih erat dengan jajaran Lapas Kelas IIA Binjai.

“Kehadiran kami di sini untuk menjalin silaturahmi sekaligus berdiskusi mengenai berbagai kebutuhan yang dapat kita kolaborasikan. Apabila Lapas membutuhkan bantuan pengamanan maupun pengawalan, Polres Binjai siap memberikan dukungan,” ujar AKBP R. Bimo Moernanda.

Ia juga mengapresiasi berbagai program pembinaan yang dijalankan Lapas Kelas IIA Binjai. Menurutnya, sejumlah program tersebut dapat menjadi inspirasi bagi institusi lain karena memberikan manfaat nyata dalam proses pembinaan warga binaan.

Saya melihat banyak hal positif di Lapas Binjai yang patut ditiru, seperti budidaya lele, peternakan entok, pertanian hidroponik, hingga pembinaan keagamaan yang berjalan aktif melalui masjid maupun gereja. Program-program seperti ini sangat baik dan akan kami pelajari untuk diterapkan sesuai kebutuhan di Polres Binjai,” katanya.

Kapolres berharap kolaborasi antara Polres Binjai dan Lapas Kelas IIA Binjai terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung program pembinaan warga binaan agar berjalan lebih optimal dan mampu mendukung proses reintegrasi sosial.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Binjai, Mochamad Mukaffi, mengapresiasi kunjungan Kapolres Binjai beserta jajaran. Menurutnya, hubungan harmonis antara Lapas dan Polres menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pelaksanaan tugas masing-masing institusi.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bapak Kapolres Binjai beserta jajaran. Sinergi yang telah terjalin dengan baik ini menjadi modal penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keberhasilan pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Binjai,” ujarnya.

Melalui kunjungan tersebut, kedua institusi berharap sinergi yang telah terbangun semakin kuat sehingga koordinasi dalam mendukung penegakan hukum, menjaga keamanan lingkungan pemasyarakatan, serta meningkatkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat terus berjalan secara optimal.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Karo – Gerak cepat Tim Cobra Satreskrim Polres Karo kembali membuahkan hasil. Kurang dari 24 jam setelah kasus penganiayaan berat terjadi di Kecamatan Kabanjahe, dua terduga pelaku berhasil diringkus di lokasi persembunyiannya dan kini menjalani proses hukum.

Kedua tersangka masing-masing berinisial B.K. (25) dan R.M.S. (27). Keduanya diamankan pada Senin (27/7/2026) sekitar pukul 11.00 WIB di dua lokasi berbeda di wilayah Kabanjahe.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan Tim Cobra Satreskrim Polres Karo yang dipimpin Kanit Pidum Ipda Indra Marbun, S.H., bersama personel Tim Cobra, setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan kedua tersangka.

Peristiwa penganiayaan sendiri terjadi pada Minggu (26/7/2026) sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah rumah kos di Jalan Letnan Rata Perangin-angin, Kecamatan Kabanjahe.

Berdasarkan laporan dari korban, dua pelaku mendatanginya dan sempat mempertanyakan sesuatu sebelum korban berusaha melarikan diri ke sebuah rumah makan karena merasa terancam.

Namun, korban berhasil dikejar dan diduga dianiaya secara bersama-sama dengan pukulan menggunakan tangan kosong yang berulang kali mengarah ke wajah. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian bawah mata hingga mengeluarkan darah dan harus menjalani perawatan di RSU Kabanjahe sebelum melaporkan kejadian itu ke Polres Karo.

Menindak lanjuti laporan tersebut, Tim Cobra melakukan penyelidikan intensif. Sekitar pukul 10.40 WIB pada Senin, petugas memperoleh informasi bahwa salah satu tersangka berada di sebuah rumah kos di Jalan Mariam Ginting Gang Purba, sementara tersangka lainnya berada di sebuah rumah kos di Jalan Letnan Rata Perangin-angin Gang Melati.

Dipimpin Kasat Reskrim Polres Karo AKP Hizkia Siagian, S.T.K., S.I.K., M.Si., tim segera bergerak menuju kedua lokasi dan berhasil mengamankan kedua tersangka tanpa perlawanan. Selanjutnya keduanya dibawa ke Mapolres Karo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas AKP Pedoman Maha, menyampaikan bahwa penyidik menjerat para tersangka dengan dugaan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Motif penganiayaan masih didalami oleh penyidik. Kami mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan tindakan kekerasan karena setiap perbuatan melawan hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas AKP Pedoman Maha.

Polres Karo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk tindak pidana kekerasan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Karo.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Karo – Mengantisipasi lonjakan pengunjung pada pembukaan Pesta Bunga dan Buah Kabupaten Karo Tahun 2026, Polres Karo menggelar gladi resik dan apel kesiapan pengamanan di Mapolres Karo, hari ini Selasa(28/7), pukul 10.00 WIB.

Apel dipimpin Kabag Ops Polres Karo Kompol Jonista Tarigan, S.H., dan diikuti pejabat utama Polres Karo, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta personel gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan.

Dalam arahannya, Kabag Ops menekankan agar seluruh personel memaksimalkan pengamanan guna meminimalisir kemacetan yang selama ini menjadi perhatian pada setiap penyelenggaraan Pesta Bunga dan Buah. Para Perwira Pengendali (Padal) juga diminta bertanggung jawab penuh di wilayah tugas masing-masing.

Usai apel, dilakukan penjabaran tugas setiap objek pengamanan serta pemaparan rekayasa lalu lintas oleh Satlantas Polres Karo. Skema yang disiapkan meliputi pengaturan arus, penempatan personel di titik rawan, pengaturan parkir, hingga pengalihan arus secara situasional apabila terjadi kepadatan kendaraan.

Polres Karo juga memetakan potensi gangguan berupa kemacetan, penonton yang menerobos jalur pawai, kecelakaan lalu lintas, dan tindak pidana pencurian.

Pengamanan pembukaan Karnaval Pesta Bunga dan Buah yang berlangsung mulai Kamis hingga Sabtu akan dilaksanakan secara terpadu bersama Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Pemerintah Kabupaten Karo guna menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. (Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Tapsel- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) berhasil menggagalkan dugaan peredaran narkotika jenis ganja seberat lima kilogram di Kelurahan Pintu Padang II, Kecamatan Batang Angkola, Minggu (26/7/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, jajaran  Satresnarkoba Polres Tapsel yang dikomandoi AKP Philip Antonio Purba, S.H., M.H. mengamankan seorang pria berinisial AN (37) dan perempuan berinisial S (30) di sekitar pondok perkebunan kebun milik masyarakat setempat.

Kasat Resnarkoba Polres Tapsel, AKP Philip Antonio Purba, S.H., M.H., mengatakan penindakan dilakukan setelah personel melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan peredaran ganja di wilayah Batang Angkola.

“Dari AN dan S, kita menemukan lima bal yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan sekitar 5.000 gram di belakang pondok kebun tersebut,” ujar AKP Philip.

Berdasarkan pemeriksaan awal, kedua orang yang diamankan diduga menguasai ganja tersebut untuk diserahkan kepada calon pembeli.

“Keduanya menyebut lima kilogram ganja tersebut dibeli dengan harga Rp700 ribu per kilogram di wilayah Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, pada hari yang sama,” jelasnya.

Barang itu juga disebut diperoleh dari seseorang berinisial P, sedangkan calon penerimanya berinisial T dan terhadap keduanya masih dalam penyelidikan.

Menurut AKP Philip, pengungkapan tersebut menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri mata rantai peredaran ganja, mulai dari asal barang hingga pihak yang diduga akan menerimanya.

“Saat ini kita terus mengembangkan perkara untuk menelusuri pemasok, calon penerima, dan pihak lain yang diduga terlibat,” tegas Philip.

Philip menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi jaringan peredaran narkotika sekecil apapun di wilayah hukum Polres Tapsel.

“Kami akan terus memperkuat penyelidikan dan penindakan untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman narkoba,” pungkasnya.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Medan – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Eko Adhyaksono menyerahkan piagam penghargaan kepada satuan kerja berprestasi dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Pelayanan Prima di Mapolda Sumatera Utara, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Sumut, Wakapolda Sumut, Kajati Sumut, Wakajati Sumut, para Pejabat Utama Polda Sumut dan Kejati Sumut, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara, para Kapolres/ta/tabes jajaran Polda Sumut, para Kasat Reserse, Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta tamu undangan lainnya.

Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi institusi kepada satuan kerja yang dinilai berhasil mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, sekaligus mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Predikat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan kepada satuan kerja yang berhasil membangun budaya kerja berintegritas melalui penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, penataan birokrasi, serta pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerjanya.

Sementara itu, penghargaan Pelayanan Prima diberikan kepada satuan kerja yang mampu menunjukkan kualitas pelayanan publik yang unggul berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, meliputi aspek pelayanan yang efektif, inovatif, responsif, transparan, mudah diakses, serta memberikan kepastian dan kepuasan kepada masyarakat.

Penghargaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan kepada Dit Samapta Polda Sumut, Bid TIK Polda Sumut, Polres Simalungun, Polres Sibolga, dan Polres Mandailing Natal.

Sementara itu, penghargaan Pelayanan Prima diberikan kepada Polres Pematangsiantar, Polrestabes Medan, Polres Labuhanbatu, Polres Tanjungbalai, Polres Asahan, Polres Tapanuli Selatan, Polres Sibolga, Polres Tebing Tinggi, Polresta Deli Serdang, Polres Humbang Hasundutan, Polres Nias, Polres Mandailing Natal, Polres Simalungun, Polres Karo, dan Polres Batu Bara.

Kapolda Sumut berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja di jajaran Polda Sumatera Utara untuk terus meningkatkan integritas, memperkuat reformasi birokrasi, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Binjai – Bentuk komitmen terhadap pemberantasan Narkoba, Polsek Binjai kembali melakukan *Grebek Sarang Narkoba (GSN)* di Desa Tandem Hilir-1 Dusun-V Gang Mangga Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 sekira pukul 14.00 wib mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aktivitas di lokasi barak narkoba. Kemudian Kapolsek Binjai AKP Siti Aisyah, M.Pd., memimpin untuk melakukan penggrebekan terhadap barak narkoba tersebut.

Setelah Kapolsek Binjai beserta anggotanya tiba di TKP, barak tersebut tidak ada aktivitas, disinyalir sudah bocor terlebih dahulu. Kemudian dilakukan penyisiran diseputaran lokasi barak sehingga ditemukan adanya “*3 (tiga) buah bong yang digunakan sebagai alat hisap sabu-sabu*”.

” Selanjutnya Kapolsek Binjai bersama anggotanya melakukan pembongkaran dan pemusnahan dengan cara dibakar terhadap barak narkoba yang meresahkan warga masyarakat., pungkas AKP Siti Aisyah,

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., tetap mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi melalui coll center 110, keberhasilan pengungkapan kasus narkoba ini diharapkan mampu memberikan rasa aman & nyaman bagi masyarakat. Kami tetap berkomitmen untuk brantas peredaran narkoba di wilkum Polres Binjai. tegas Kapolres AKBP Bimo.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Karo – Premanisme tidak memiliki tempat di tengah masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Segala bentuk pemalakan, pungutan liar, intimidasi, pemerasan, maupun aksi yang meresahkan merupakan pelanggaran hukum dan akan ditindak tegas.

Polres Karo mengajak seluruh masyarakat untuk berani menolak dan melaporkan setiap tindakan premanisme demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

Bersama kita wujudkan Sumut Bersih, Karo Bersih dari Premanisme. Keamanan adalah hak seluruh masyarakat dan menjadi tanggung jawab kita bersama.

Apabila menemukan atau menjadi korban aksi premanisme, segera laporkan melalui Call Center 110 atau kantor kepolisian terdekat.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Medan – Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memperkuat sinergitas dalam sistem peradilan pidana melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Komitmen Bersama Penyidik dan Penuntut Umum dalam Rangka Penegakan Hukum yang Objektif, Profesional, dan Tanpa Transaksional, yang digelar di Mapolda Sumut, Selasa (28/7/2026).

Penandatanganan komitmen tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Eko Adhyaksono, Wakapolda Sumut, para Pejabat Utama Polda Sumut dan Kejati Sumut, para Kapolres serta Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara, para Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat PPA dan PPO, penyidik, serta jajaran jaksa pidana umum dan pidana khusus.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menegaskan bahwa penandatanganan MoU tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara penyidik Polri dan jaksa penuntut umum di tengah implementasi pembaruan hukum pidana nasional dan hukum acara pidana.

Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti dengan perubahan pola kerja yang lebih terintegrasi, sehingga setiap proses penanganan perkara dapat berjalan secara objektif, profesional, transparan, serta bebas dari praktik-praktik transaksional yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Perubahan regulasi tidak cukup hanya dipahami pada tataran norma dan pasal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam praktik penanganan perkara, membangun hubungan kerja yang profesional antara penyidik dan penuntut umum, serta memastikan setiap kewenangan dijalankan secara objektif, profesional, dan tanpa praktik transaksional,” tegas Kapolda.

Irjen Pol. Whisnu menekankan bahwa Polri dan Kejaksaan merupakan dua institusi yang memiliki peran strategis dalam satu rangkaian sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari selesainya suatu perkara, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Kapolda juga mengingatkan bahwa integritas aparat penegak hukum menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Penegakan hukum yang dilakukan tanpa kepentingan pribadi, tanpa penyalahgunaan kewenangan, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia akan semakin memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat.

“Ketika hukum ditegakkan tanpa kepentingan pribadi, tanpa praktik transaksional, tanpa penyalahgunaan kewenangan, serta tetap menghormati hak asasi manusia, maka kepercayaan masyarakat kepada negara akan semakin kuat. Menjaga integritas hukum berarti menjaga kepercayaan masyarakat, dan itulah bagian penting dari menjaga NKRI,” ujarnya.

Selain memperkuat supremasi hukum, Kapolda Sumut juga mengaitkan pentingnya sinergi Polri dan Kejaksaan dengan pembangunan ekonomi daerah. Ia menyebut Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, mulai dari sektor perdagangan, industri, perkebunan, pertanian, pariwisata, logistik hingga UMKM yang seluruhnya membutuhkan kepastian hukum dan situasi keamanan yang kondusif.

Menurutnya, proses penegakan hukum yang profesional dan memberikan kepastian akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat maupun dunia usaha, sehingga mampu mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi di Sumatera Utara.

Kapolda menegaskan bahwa seluruh unsur dalam Criminal Justice System harus memperkuat soliditas dan kolaborasi. Meskipun memiliki kewenangan yang berbeda, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Saya yakin, dengan terpeliharanya soliditas antara penyidik Polri, penuntut umum, dan seluruh unsur Criminal Justice System, kita akan mampu mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan pesan moral yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

“Loyalitas adalah keberanian diri dalam berpihak pada kebenaran, demi menjaga kehormatan institusi.”

Ia juga mengutip firman Tuhan dalam Matius 6:33, “Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu,” sebagai pengingat bahwa setiap pengabdian harus dilandasi nilai-nilai kebenaran, integritas, dan tanggung jawab.

Melalui penandatanganan komitmen bersama tersebut, Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berharap sinergi antara penyidik dan penuntut umum semakin kuat, sehingga mampu menghadirkan sistem penegakan hukum yang modern, berintegritas, profesional, serta semakin dipercaya masyarakat.(Mabhirink Gutul)