RIMBUN NEWS

 

Rimbunnews.com – Medan  – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumatera Utara memberikan edukasi tentang keamanan digital kepada siswa SMA Negeri 8 Medan, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelajar agar bijak bermedia sosial serta terhindar dari berbagai ancaman kejahatan siber.

Sosialisasi yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut menghadirkan Kasubdit II Ditressiber Polda Sumut, AKBP Anggi Anpoliki P. Siahaan, S.H., S.I.K., M.H., sebagai pemateri.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Polisi Peduli Pendidikan untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai keamanan dan etika di ruang digital.

Dalam pemaparannya, AKBP Anggi mengingatkan para siswa agar lebih waspada saat menggunakan internet dan media sosial. Para pelajar diimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta menghindari tautan mencurigakan yang berpotensi menjadi sarana penipuan.

Selain itu, siswa diingatkan untuk tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks, melakukan perundungan siber (cyberbullying), maupun membagikan konten yang dapat merugikan orang lain. Setiap aktivitas di ruang digital harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab dengan memahami konsekuensi dari setiap tindakan.

Melalui edukasi ini, para pelajar diharapkan mampu membangun budaya digital yang sehat di lingkungan sekolah. Internet hendaknya dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran, mengembangkan kreativitas, memperluas wawasan, dan meraih prestasi, bukan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Kepala SMAN 8 Medan, Eka Sri Wahyuni Purba, S.Pd., M.Si., menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada Ditressiber Polda Sumut yang telah memberikan edukasi serta pembinaan langsung kepada para siswa.

“Kami sangat senang dan berterima kasih atas waktu serta kesempatan yang diberikan Ditressiber Polda Sumut untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kami. Tema yang dibawakan sangat penting dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi pelajar di era digital saat ini,” ujarnya.

Ia berharap materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh peserta didik, sehingga mereka semakin bijak menggunakan media sosial, mampu menjaga keamanan diri di internet, serta terhindar dari perilaku yang merugikan.

“Semoga materi ini dapat dimengerti dan diterapkan oleh anak-anak kami dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berharap sinergi dan kerja sama dengan Ditressiber Polda Sumut dapat terus berlanjut melalui kegiatan edukasi lainnya demi membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, SMAN 8 Medan berharap para siswa semakin memahami pentingnya literasi digital dan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, santun, serta bertanggung jawab.

Sinergi antara kepolisian dan dunia pendidikan diharapkan terus diperkuat sebagai langkah preventif untuk melindungi generasi muda dari ancaman kejahatan siber sekaligus mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.(Mabhirink Gutul)

 

Rimbunnews.com  – Medan – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., memperkuat sinergi dengan tokoh agama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui kunjungan kerja dan silaturahmi dengan Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST, di Kantor HKBP Distrik X Medan-Aceh, Kota Medan, Kamis (22/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sumut mengajak HKBP dan seluruh elemen umat beragama untuk bersama-sama menjaga persatuan, memerangi peredaran narkoba, meningkatkan kesadaran berlalu lintas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Kapolda Sumut tiba sekitar pukul 14.30 WIB, didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sumut, yakni Karoops, Dirbinmas, Dirpamobvit, Kabidpropam, dan Kabiddokkes. Kedatangan rombongan disambut Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST, bersama sejumlah tokoh gereja, di antaranya Praeses HKBP Distrik X Medan-Aceh Pdt. Suwandi Sinambela, M.Th., Ephorus HKI Pdt. Dr. Tony Liston Hutagalung, Sekretaris Jenderal GKPS Pdt. Dr. Jan Hotner Saragih, M.Th., serta Sekretaris Umum PGI Wilayah Sumatera Utara Pdt. Ahmad Pinem, S.Th.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan upaya membangun komunikasi, berdiskusi, sekaligus meminta dukungan tokoh agama dalam menjaga situasi keamanan di Sumatera Utara.

“Kami ingin mengajak seluruh tokoh agama dan jemaat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menolak narkoba. Peran tokoh agama sangat penting untuk mengingatkan dan membangun kesadaran masyarakat agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba,” ujar Sonny.

Selain persoalan narkoba, Kapolda juga mengajak para pendeta dan jemaat untuk berperan aktif mencegah kejahatan jalanan dengan memanfaatkan layanan kepolisian melalui nomor darurat 110 apabila membutuhkan bantuan atau menemukan gangguan keamanan.

Kapolda turut menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat. Ia berharap pesan keselamatan berkendara dapat disampaikan secara berkelanjutan melalui kegiatan keagamaan sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya tertib berlalu lintas.

Menurutnya, Polri juga terus berupaya menghadirkan rasa aman agar masyarakat tidak takut berinteraksi dan melaporkan permasalahan kepada kepolisian.

“Kami ingin masyarakat merasa aman dan tidak takut kepada Polri. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menciptakan situasi yang kondusif,” tegasnya.

Kapolda juga menyampaikan rencana deklarasi bersama masyarakat Sumatera Utara untuk menolak narkoba, yang akan dilaksanakan pada kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika di Belawan.

Sementara itu, Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Sumut beserta rombongan. Ia menyebut kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan gereja.

Victor menyatakan bahwa pesan yang disampaikan Kapolda Sumut akan diteruskan kepada jemaat HKBP. Ia juga menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung upaya Polda Sumut, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara Polri dan tokoh agama dalam menjaga kerukunan, menangkal ancaman narkoba, serta membangun kesadaran masyarakat untuk berperan aktif memelihara keamanan dan ketertiban.

Kegiatan diakhiri dengan penyematan ulos oleh Ephorus HKBP kepada Kapolda Sumut, penyerahan plakat, dan foto bersama. Seluruh rangkaian silaturahmi selesai sekitar pukul 15.15 WIB dalam keadaan aman dan kondusif.(Mabhirink Gutul)

 

Rimbunnews.com – Medan – Polda Sumatera Utara mengungkap rangkaian peristiwa yang terjadi setelah Donny alias Donny Pacek ditembak saat mengemudikan mobil di Jalan Limau Mukur, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (18/10/2026) malam.

Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol. Cornelis Mangarahon Simanjuntak menjelaskan, setelah Donny terkena tembakan, mobil yang dikemudikannya melaju tidak terkendali. Penumpang di samping korban kemudian berusaha mengambil alih kemudi.

“Setelah pengemudi terkena tembakan, kendaraan melaju semakin kencang dan sulit dikendalikan. Mobil tersebut kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai dua tersangka, sebelum kembali melaju dan menyenggol sejumlah warga hingga akhirnya berhenti setelah menabrak tiang listrik,” ungkap Cornelis saat konferensi pers pdi Polda Sumut, Kamis (22/10/2026).

Dua pria yang mengendarai sepeda motor tersebut diketahui berinisial DAC (22) dan AAL (20), yang kini diamankan dalam perkara dugaan pembunuhan berencana itu.

Menurut Cornelis, setelah terjatuh dari sepeda motor, kedua pria tersebut melarikan diri ke area perkebunan kelapa sawit. Petugas kemudian menemukan keduanya dalam kondisi terluka dan membawa mereka untuk mendapatkan perawatan medis.

Penyelidikan lebih lanjut mengungkap dugaan bahwa insiden tersebut berkaitan dengan penembakan terhadap Donny. Tim Ditreskrimum Polda Sumut melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi, serta menelusuri rekaman CCTV dari sejumlah titik.

Polisi juga menemukan satu pucuk pistol jenis Combat Pindad dan dua selongsong peluru kaliber 9 milimeter di sekitar lokasi kejadian. Senjata api tersebut kini menjadi salah satu barang bukti yang didalami penyidik untuk mengungkap asal-usul dan penggunaannya.

Polda Sumut menegaskan penyidikan masih berlanjut guna melengkapi alat bukti, mendalami motif, dan memastikan rangkaian kejadian secara menyeluruh.

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 459 dan/atau Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.(Mabhirink Gutul)

 

Rimbunnews.com – Tapanuli Selatan –
Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Jafar Syahbuddin Ritonga, M.BA., DBA., mengajak seluruh santri dan keluarga besar pondok pesantren mengambil peran aktif dalam mempercepat pemulihan daerah pascabencana sekaligus mendukung pembangunan melalui tiga gerakan besar, yakni perang melawan narkoba, judi online (judol), dan kemiskinan.

Ajakan tersebut disampaikan saat mewakili Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak., M.M., C.A., pada Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2026 di Lapangan SMP Negeri 1, Desa Pargarutan Tonga, Kecamatan Angkola Timur, Kamis (22/10/2026).

Upacara yang mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas” itu diikuti sekitar 1.700 santri dari 35 pondok pesantren yang hadir dari total 44 pondok pesantren di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam amanatnya, Wabup Jafar menegaskan, besarnya dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Tapsel pada November 2025 menjadi tantangan bersama yang tidak mungkin diselesaikan pemerintah sendirian. Dari 15 kecamatan di Tapsel, sebanyak 14 kecamatan terdampak bencana, sementara satu kecamatan lainnya tidak terdampak.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Bapak Bupati, saya mengajak seluruh santri dan pemangku kepentingan pesantren untuk bersama-sama membangun kembali Tapanuli Selatan. Kita ingin Tapsel pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,” ujarnya.

Ia menyampaikan salam dan permohonan maaf Bupati Gus Irawan Pasaribu yang belum dapat hadir karena menjalankan tugas di luar kota.

Menurut Jafar, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur dan rumah warga, tetapi juga harus disertai penguatan ekonomi, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta pembentukan karakter masyarakat.

Ia memaparkan, sebelum bencana, pertumbuhan ekonomi Tapsel tercatat sekitar 5,75 persen. Setelah bencana, angka tersebut sempat turun menjadi sekitar 2 persen. Namun, melalui berbagai upaya pemulihan dan penguatan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat hingga mendekati capaian sebelum bencana.

“Alhamdulillah, data terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita sudah kembali meningkat. Namun, kami tidak puas sampai di situ. Bersama Bapak Bupati, kami bertekad mendorong perekonomian Tapanuli Selatan agar tumbuh lebih tinggi lagi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jafar menegaskan tiga gerakan yang menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni perang melawan narkoba, perang melawan judi online, dan perang melawan kemiskinan. Ia meminta keluarga besar pesantren menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan ketiga gerakan tersebut.

Pertama, perang melawan narkoba. Jafar menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda sehingga harus dilawan secara bersama-sama oleh pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, pesantren, keluarga, dan masyarakat.

Ia menegaskan komitmen Pemkab Tapsel untuk berada di garda terdepan dalam upaya pemberantasan narkoba, termasuk mendorong terwujudnya gerakan Tapsel Bersih Narkoba.

“Saya berharap tidak ada santri yang terlibat narkoba. Kita harus menjaga anak-anak kita agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, berakhlak, dan memiliki masa depan. Pemerintah daerah siap bersinergi dengan BNN, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat untuk memerangi narkoba,” tegasnya.

Kedua, perang melawan judi online. Jafar mengingatkan bahwa praktik judi online semakin meresahkan karena dapat menghancurkan kondisi ekonomi keluarga, memicu konflik rumah tangga, dan menjerumuskan masyarakat ke dalam persoalan sosial yang berkepanjangan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), terdapat sekitar 20.000 warga Tapsel yang tercatat terjerat pembiayaan melalui program yang ia sebut dalam paparannya sebagai Amarta. Ia juga menyoroti data warga Kecamatan Angkola Timur yang mencapai lebih dari seribu orang.

Jafar mengingatkan agar masyarakat tidak menganggap aktivitas keuangan digital sebagai sesuatu yang tidak dapat diketahui. Ia menyebut pemerintah telah meminta data terkait keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam judi online melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Kami tidak akan mentoleransi praktik judi online yang merusak kehidupan masyarakat. Popularitas bukan tujuan utama. Yang terpenting adalah bagaimana rakyat kita terlindungi dan terbebas dari jeratan judi online,” ujarnya.

Ia mengajak para pimpinan pondok pesantren, ustadz, dan santri turut mengedukasi masyarakat serta menjadi pelopor gerakan menjauhi narkoba dan judi online.

Ketiga, perang melawan kemiskinan. Menurut Jafar, pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri dan tidak bergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir.

Ia menjelaskan, Pemkab Tapsel tengah mendorong berbagai program ekonomi produktif, antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berkah untuk komoditas jagung dan kopi dengan skema bunga nol persen sesuai ketentuan program yang disiapkan pemerintah daerah bersama Bank Sumut.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan sektor pertanian, penanaman bawang putih, serta program Seribu Kolam untuk memperkuat usaha perikanan masyarakat.

Secara khusus, Jafar meminta agar pondok pesantren mendapat perhatian dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan tersebut, termasuk akses terhadap dukungan pertanian dan perikanan.

“Saya sudah meminta kepada jajaran dinas terkait agar pondok pesantren turut diprioritaskan dalam program-program pemberdayaan ekonomi. Jika ada program pertanian, bawang putih, kopi, jagung, maupun perikanan, pesantren harus diberi kesempatan untuk ikut berkembang,” katanya.

Ia menambahkan, pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga memiliki potensi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif.

Selain menyampaikan tiga gerakan tersebut, Jafar membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional 2026.

Dalam amanat itu ditegaskan bahwa Hari Santri merupakan momentum untuk mengenang perjuangan para ulama dan santri dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui semangat Resolusi Jihad yang dicetuskan KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945.

Mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”, Menteri Agama mengajak para santri melanjutkan perjuangan para pendahulu melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, kemandirian, serta penguatan akhlak mulia.

Santri diharapkan tidak membatasi diri pada satu bidang, melainkan mampu tampil sebagai ulama, ilmuwan, pendidik, pengusaha, hingga pemimpin bangsa yang berintegritas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pesantren juga didorong untuk terus memperkuat tiga fungsi utamanya, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, tanpa meninggalkan tradisi luhur yang menjadi identitasnya.

Menutup sambutannya, Jafar kembali menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan dan pemulihan Tapsel membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga besar pesantren yang selama ini berperan dalam membentuk karakter dan kehidupan sosial masyarakat.

Ia berharap para santri dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan pesan anti narkoba, menolak judi online, serta mendorong masyarakat membangun kemandirian ekonomi.

“Kami, Bupati dan Wakil Bupati, akan terus berjuang untuk kemajuan Tapanuli Selatan. Namun, kami tidak mungkin bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan peran nyata seluruh stakeholder, termasuk para pimpinan pondok pesantren dan santri,” ujarnya.

Terkait kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Jafar menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memantau kualitas udara dan mengevaluasi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Keputusan mengenai kemungkinan peliburan sekolah akan mempertimbangkan perkembangan kondisi udara dan data dari Dinas Kesehatan.

Upacara tersebut turut dihadiri staf ahli Bupati, para pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Muslimat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta unsur terkait lainnya. (Nurdin Nasution)

Rimbunnews.com, MEDAN — Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menginventarisasi berbagai persoalan pelayanan publik di Sumatra Utara, mulai dari tumpang tindih regulasi, akses listrik di Kepulauan Nias, keterbatasan anggaran daerah, hingga penataan keramba jaring apung (KJA) di Danau Toba.

Persoalan tersebut dibahas dalam kunjungan reses Penrad ke Kantor Gubernur Sumatra Utara, Jumat, 16 Oktober 2026.

Dalam pertemuan dengan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara, Timur Tumanggor, Penrad menghimpun materi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Saya ingin mengetahui apa saja hambatan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Kami telah menyerap, mendengarkan, dan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ke tingkat pusat,” ujar Penrad.

Menurutnya, pelayanan publik harus menjamin pemenuhan hak masyarakat tanpa terhambat birokrasi berbelit-belit maupun tumpang tindih kewenangan.

“Negara harus hadir memastikan masyarakat mendapatkan haknya. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena koordinasi antarlembaga tidak berjalan atau aturan sektoral justru menghambat pelayanan,” tegasnya.

Salah satu persoalan yang dibahas ialah hambatan akses listrik di sejumlah wilayah Kepulauan Nias akibat regulasi sektoral dan koordinasi antarlembaga.

Persoalan serupa juga ditemukan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang melibatkan berbagai instansi dan kementerian.

Penrad menilai, sinkronisasi kebijakan diperlukan agar masyarakat tidak kehilangan hak atas pelayanan dasar akibat tumpang tindih aturan.

“Regulasi seharusnya mempermudah pemenuhan hak masyarakat, bukan justru menjadi penghalang. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi agar persoalan sektoral tidak terus merugikan masyarakat,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Pemprov Sumut juga membahas pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP). Saat ini, delapan MPP telah beroperasi di Kota Medan, Tebingtinggi, Pematangsiantar, serta Kabupaten Asahan, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Simalungun, dan Deliserdang.

Pengembangan MPP di daerah lain masih terkendala keterbatasan anggaran, termasuk penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pemprov Sumut berharap pemerintah pusat mendukung daerah yang siap mengoperasikan MPP. Selain itu, muncul usulan pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pembahasan juga mencakup pembagian peran antara penyelenggara pelayanan dan lembaga pengawas, termasuk Ombudsman.

Penrad turut menyoroti persoalan KJA di Haranggaol, Kabupaten Simalungun, meliputi kepadatan keramba, dugaan keberadaan keramba tanpa izin, serta pelaksanaan pembatasan KJA yang telah diatur melalui peraturan gubernur tahun 2023.

Ia mendorong koordinasi lintas kabupaten dan kota, termasuk keterlibatan dinas perhubungan untuk menertibkan lalu lintas air yang terganggu oleh keramba yang membentang di perairan danau.

“Penataan Danau Toba harus dilakukan secara serius dan terkoordinasi. Kepentingan usaha perlu diperhatikan, tetapi hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan juga tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.

Penrad mendorong pemerintah menggelar rapat koordinasi untuk mencari solusi yang adil bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sementara itu, kajian daya tampung dan beban pencemaran Danau Toba yang ditangani Kementerian Lingkungan Hidup diharapkan selesai pada akhir 2026.

Di sektor pendidikan, pertemuan membahas 18 mahasiswa Universitas HKBP Nommensen yang mengalami kendala mengakses portal Kartu Indonesia Pintar (KIP), meskipun telah menjalani proses administrasi, wawancara, dan penandatanganan kontrak.

Penrad mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar mahasiswa memperoleh kejelasan mengenai kelanjutan bantuan pendidikan.

“Jangan sampai mahasiswa kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan hanya karena kendala administrasi atau sistem. Persoalan ini harus segera dikoordinasikan agar hak mahasiswa tidak terabaikan,” katanya.

Pemprov Sumut juga menyampaikan kebutuhan pembangunan baru bagi 32 sekolah, terutama jenjang SMA, serta kebutuhan rehabilitasi fasilitas pendidikan.

Pembahasan turut mencakup aspirasi penguatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Persoalan lainnya ialah pengurangan transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp1,134 triliun yang berpotensi memengaruhi pembangunan sekolah, jembatan, dan jalan. Pemprov Sumut mempertimbangkan opsi pembiayaan untuk mendukung program pembangunan pada 2027.

Penrad menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghilangkan perhatian terhadap pelayanan dasar masyarakat.

“Pengawasan harus menghasilkan tindak lanjut yang nyata. Tujuannya bukan sekadar mencatat persoalan, melainkan mendorong solusi agar masyarakat memperoleh pelayanan yang adil, mudah diakses, dan tanpa diskriminasi,” ucapnya.

Ia memastikan berbagai aspirasi yang dihimpun selama reses akan menjadi bahan pengawasan DPD RI untuk mendorong perbaikan kebijakan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait.

Penrad berharap inventarisasi tersebut menghasilkan langkah konkret dalam menyelesaikan hambatan pelayanan publik sehingga masyarakat Sumatra Utara dapat memperoleh layanan yang lebih baik.[]

Rimbunnews.com – Medan – Polda Sumut telah menangkap tiga orang terduga pelaku penembakan Doni (40) alias Doni Pacek anggota Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Deli Serdang.

Doni Pacek tewas saat di dalam mobil usai dihujani tembakan oleh pelaku yang terjadi di Dusun IV, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (18/10/2026) malam.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan mengatakan, ketiga terduga pelaku diduga sama-sama anggota organisasi masyarakat.

Namun dugaan sementara, baik korban dan terduga pelaku dari organisasi masyarakat yang sama, yaitu Pemuda Pancasila. Meski demikian, identitas, dan peran tiga orang yang ditangkap belum disampaikan.

Ditanya motifnya, diduga terkait permasalahan pribadi.

“Yang diamankan sudah 3 orang, diduga dari ormas yang sama. Informasinya permasalahan pribadi,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, Selasa (20/10/2026).

Polda Sumut memastikan kasus ini masih terus diusut. Polisi juga masih menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain.

Untuk penanganan, penembakan yang menewaskan Doni Pacek diambil alih dari Polresta Deli Serdang, ke Polda Sumut. “Iya. Informasinya yang awalnya ditangani Polresta Deli Serdang, kini diambil penanganannya ke Polda Sumut.”

Sebelumnya, anggota Pemuda Pancasila bernama Doni alias Doni Pacek meninggal ditembak tepat di lehernya. Doni Pacek merupakan wakil komandan inti (Wadan Koti) Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang.(Mabhirink Gutul)

 

Rimbunnews.com – Medan – Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba menggelar Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Denai, Gang Jati, Kelurahan Tegal, Kecamatan Medan Area, Rabu (21/10/2026) malam.

Dalam operasi yang berlangsung pukul 18.00 hingga 21.30 WIB tersebut, sebanyak 29 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan, terdiri dari 26 laki-laki dan 3 perempuan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Kapolri yang ditindaklanjuti secara langsung oleh Kapolda Sumut Irjen. Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. beserta seluruh jajaran sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

“Operasi Gerebek Sarang Narkoba ini merupakan tindak lanjut program Kapolri yang dilaksanakan secara langsung oleh Kapolda Sumut bersama seluruh jajaran. Langkah ini merupakan wujud komitmen Polri untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Ferry.

Ia menegaskan, pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh elemen masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

Dalam operasi tersebut, sebanyak 29 orang menjalani pemeriksaan menggunakan alat test kit narkoba. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan 10 orang positif terhadap Amphetamine, Methamphetamine, dan THC. Sebanyak 17 orang lainnya positif terhadap Amphetamine dan Methamphetamine, sedangkan dua orang dinyatakan negatif.

Terhadap masyarakat yang memperoleh hasil positif, selanjutnya dilakukan penanganan lebih lanjut di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan operasi tersebut turut mendapat apresiasi dari kepala lingkungan dan tokoh masyarakat setempat. Mereka menyampaikan terima kasih kepada Kapolri, Kapolda Sumut, serta jajaran Polda Sumut atas langkah nyata dalam upaya pemberantasan narkoba di lingkungan mereka.

Kepala lingkungan dan tokoh masyarakat berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan terbebas dari ancaman penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Mereka juga berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Polda Sumut menegaskan akan terus melakukan upaya pemberantasan narkoba melalui penindakan, pencegahan, dan peningkatan kerja sama dengan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menekan penyalahgunaan narkotika sekaligus mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba.(Mabhirink Gutul)

 

Rimbunnews.com – Deli Serdang – Sebagai wujud implementasi semangat Polisi Bersama Masyarakat Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Muhammad, SH, S.IK, M.Si bersama sejumlah pejabat utama Polresta Deli Serdang melaksanakan kegiatan Subuh Keliling dengan mengikuti salat Subuh berjamaah bersama masyarakat di mesjid Rahmatullah lingkungan 2 Kelurahan Palu Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang

Kegiatan Subuh keliling ini bertujuan mempererat silaturahmi, membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus juga sebagai perkenalan diri Kapolresta Deli Serdang. Kamis (22/10/26)

Giat Subuh Keliling yang dihadiri oleh Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Muhammad, SH, S.I.K, M.Si, PJU dan personil Polresta Deli Serdang, Camat Lubuk Pakam Wahyu Rismianna, SSTP, Lurah Paluh Kemiri Aditya Ramadhan, SSTP, Kepling Febri Ahyar , Ketua BKM Pak Syahrun, Jemaat dan warga masyarakat desa lingkungan 2 Palu kemiri, warga dan ibu ibu jamaah kelurahan Palu kemiri, serta selaku Imam Ust Amri, berjalan dengan khusuk dan khidmat

Usai pelaksanaan salat subuh berjamaah, Kapolreta Deli Serdang juga menyampaikan tausiyah yang diselipkan pesan-pesan terkait dengan kamtibmas dan menyerap aspirasii dari masyarakat yang berkaitan dengan situasi kamtibmas

Dalam penyampaianya, Kapolresta Deli Serdang menegaskan bahwa terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan kepedulian masyarakat.

“Menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Kami mengajak warga untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, menjaga kerukunan, serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas. Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus kita wujudkan melalui kerja sama dan kepedulian bersama,” Ujarnya

Melalui giat silaturahmi Subuh keliling ini, Polresta Deli Serdang berharap hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat semakin kuat. Kebersamaan tersebut diharapkan dapat mendukung terpeliharanya kerukunan, ketenteraman, dan keamanan di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Humas Polresta DS. (Mabhirink Gutul)

 

Rimbunnews.com – Tapanuli Selatan –
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana meninjau penanganan jalan rusak di Jalan Lintas Sipirok–Tarutung, tepatnya di Dusun Aek Sulum, Desa Marsada, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu (21/10/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan tindak lanjut perbaikan jalan nasional yang terdampak longsor pada November 2025, sekaligus mendorong percepatan penanganan agar akses transportasi lebih aman menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak., M.M., C.A., dalam kegiatan tersebut diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Tapsel, H. Sofyan Adil Siregar, S.P., M.M., yang mendampingi tim Satgas PRR meninjau langsung kondisi jalan dan perkembangan pekerjaan perbaikan di lapangan.

Tim Satgas PRR yang melakukan peninjauan terdiri dari Brigjen TNI Fadjar Tjahjono serta Gunadi Antariksa dan Dermawan Atlan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 14.10 WIB dan disambut perwakilan PT Adhi Karya selaku pihak yang menangani perbaikan jalan nasional tersebut. (Nurdin Nasution)

 

Rimbunnews.com – Karo – Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Karo, Rabu (21/10/2026) pagi.

Dalam sertijab tersebut, jabatan Kasat Lantas Polres Karo diserahterimakan dari AKP Andita Sitepu, S.H., M.H., kepada IPTU Feri Sigalingging, S.H. AKP Andita Sitepu selanjutnya mendapat promosi jabatan sebagai Kapolsek Tigalingga, Polres Dairi. Sementara itu, IPTU Feri Sigalingging sebelumnya menjabat sebagai Kanit Lantas Polsek Berastagi.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran, pengembangan karier, serta peningkatan kinerja personel dalam menjalankan tugas kepolisian.

Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. Setiap pejabat yang dipercaya mengemban jabatan baru diharapkan mampu segera beradaptasi serta memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan masyarakat.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada AKP Andita Sitepu atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Karo. Ia berharap, pengalaman yang telah diperoleh dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di jabatan yang baru sebagai Kapolsek Tigalingga.

Kepada IPTU Feri Sigalingging, Kapolres berpesan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas yang baru, melanjutkan program-program yang telah berjalan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara khusus, Kapolres menekankan pentingnya peningkatan disiplin berlalu lintas, penegakan hukum yang profesional dan humanis, serta upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Karo.

Melalui pergantian pejabat ini, Polres Karo diharapkan semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang lalu lintas, sekaligus mewujudkan kehadiran Polri yang profesional, responsif, dan dipercaya masyarakat.(Mabhirink Gutul)