Rimbunnews.com – Sergai ) – Pagi Samila (istri). dan anak berakat bekerja dan bersekolah di dusun III desa simpang empat Sei Rempah kabupaten Sergai. Sekira jam 10.00wib Samila kembali kerumah dan saat membuka pintu Samila terkejut melihat Sutrisno telah tergantung dirinya mengunakan sebuah tali yang terikat di atas tiang rumah dan langsung menjerit berteriak teriak , dan tetangga sekitar datang melihat keadaan korban yang masih menggantung,     (02/02/025).

Kemudian tetangga langsung melaporkan kejadian bunuh diri .Kepada kasus III bernama Siswanto lk 43 tahun Buruh pabrik alamat dsn III desa simpang empat Cempedak Lobang kecamatan Sei Rempah kabupaten Sergai melalui Via telepon pihak berwajib kepolisian Polsek Firdaus melalui Bhabinkamtibmas dan langsung datang melihat korban yang sudah tergantung diri

Pihak berwajib respon cepat datang mengecek terjadinya kasus gantung diri yang di dampingi Tim unit Inafis Polres Sergai untuk melakukan TKP di rumah korban

Melalui Kanit Reskrim Polsek Firdaus IPTU Anggiat Sidabutar SH menyampaikan korban AlmSutrisno ditemukan Tewas bunuh diri dengan cara mengantungkan diri memakai tali diatas rumah korban yang diketahui pertama istri korban

Mewakili Kapolres Sergai dan Polsek Firdaus didampingi perangkat desa mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korbanDan keluarga korban berterima kasih dan apresiasi terhadap langkah cepat kepolisian Polres Sergai khususya Polsek Firdaus beserta warga masyarakatDan keluarga korban keberatan dilakukan otopsi karena Sutrisno meningal dunia karena bunuh diri dengan cara gantung diri dan keluarga korban juga mengikhlaskan kepergian korban

Adapun Kasi humas Pres Sergai IPTU L. B Manulang membenarkan kejadian terhadap Alm Sutrisno, melalui informasi yang diperolehKorban terpaksa mengakhiri hidup sendiri dikarenakan faktor ekonomi yang mendesakAkibat kejadian korban meningalkan satu orang istri dan anak yang masih bersekolah. ( Mabhirink Gutul )

 

Rimbunnews.com – Medan –  Suasana khidmat menyelimuti Aula Tribrata Mapolda Sumatera Utara saat digelar upacara serah terima jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut, Senin pagi.

Acara ini dihadiri langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., serta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumut.

Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Brigjen Pol. Sumaryono, S.H., S.I.K., M.H., atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Sumut. Beliau kini mengemban amanah baru sebagai Karobinopsnal Bareskrim Polri.

“Perjalanan beliau penuh dengan capaian strategis yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kita,” ujar Kapolda Sumut.

Irjen Pol. Whisnu Hermawan juga menyampaikan doa dan harapan agar Brigjen Pol. Sumaryono senantiasa diberi kesuksesan dalam penugasan barunya. Beliau menekankan bahwa semangat keteladanan yang telah ditunjukkan selama ini menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Polda Sumut.

Selanjutnya, Kapolda menyambut dengan hangat kehadiran Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh, S.E., M.M., sebagai pejabat Dirreskrimum Polda Sumut yang baru. Penugasan ini, menurut Kapolda, bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tantangan besar di tengah dinamika penegakan hukum dan situasi kamtibmas yang semakin kompleks di wilayah Sumatera Utara.

“Kami yakin, dengan pengalaman dan kompetensi yang Saudara miliki, Saudara mampu melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab serta membawa gebrakan baru yang positif, inovatif, dan berdampak nyata,” tegas Kapolda.

Mengakhiri sambutannya, Irjen Pol. Whisnu Hermawan mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga semangat pengabdian dan integritas dalam setiap tugas. Ia berharap Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada seluruh anggota Polri dalam menjalankan amanah demi masyarakat, bangsa, dan negara. ( Mabhirink Gutul (

 

Rimbunnews.com, Indragiri Hulu — Kasus meninggalnya KB (8), siswa kelas dua SD di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, menyisakan duka dan kekhawatiran mendalam terhadap dunia pendidikan di Tanah Air.

KB diduga menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah, yang belakangan ramai dikaitkan dengan motif perundungan berbasis SARA.

Merespons situasi ini, Anggota DPD RI asal Sumatra Utara (Sumut), Pdt. Penrad Siagian, melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan ayah korban, Gimson Beni Butarbutar (38), Senin, 2 Juli 2025.

Di hari yang sama, Penrad juga menghubungi Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo dan Kapolres Inhu AKBP Fahrian Siregar menanyakan tindak lanjut dari kasus tersebut.

Dalam percakapannya dengan Gimson Butarbutar, Penrad menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian KB.

Ia juga mengaku prihatin setelah menerima laporan yang menyebutkan bahwa kematian KB dipicu oleh perundungan dan kekerasan berbasis perbedaan identitas.

“Kami ingin tahu seperti apa persoalannya, karena kami mendengar KB meninggal akibat perbedaan SARA yang terjadi. Ini tidak boleh dibiarkan. Saya sudah menelepon Wakapolda dan Kapolres untuk mengawal kasus ini secara hukum agar tidak terjadi lagi,” ujar Penrad kepada ayah korban.

Ia juga menegaskan bahwa negara, dalam hal ini institusi pendidikan dan kepolisian, harus menjamin ruang aman bagi anak-anak untuk belajar, tanpa adanya kekerasan, apalagi yang bersumber dari intoleransi.

“Saya juga meminta agar prosesnya dilanjutkan, sehingga rasa keadilan muncul dari pihak korban. Ini juga kesalahan di sekolah. Ada kelalaian pihak sekolah dalam mengedukasi anak-anak untuk bersikap toleran termasuk perbedaan-perbedaan yang ada. Ini pihak sekolah lalai karena persoalan seperti ini sudah berulang kali terjadi kepada anak kita,” ujarnya.

Gimson pun menyampaikan harapan agar para pelaku ditindak tegas, termasuk pihak sekolah yang menurutnya lalai.

“Simpel kok permintaan kami. Anak-anak ini ditahan dan dihukum seberat-beratnya. Guru wali dan kepala sekolahnya juga supaya dipecat dari sekolah itu,” tuturnya.

“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Pendeta atas perhatian terhadap kasus KB ini,” sambung Gimson.

Dalam sambungan telepon yang dilakukan dengan Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo dan Kapolres Inhu AKBP Fahrian Siregar, Penrad mengingatkan agar polisi tidak hanya berhenti pada aspek forensik, melainkan menyelidiki lebih dalam motif kekerasan, termasuk potensi adanya unsur SARA yang menjadi latar belakang kasus ini.

“Kita akan tunggu hasil autopsi, tapi ini kejadian yang harus diperhatikan agar tidak terulang lagi. Apalagi kalau nanti terbukti ini karena SARA. Tapi bahkan jika pun tidak, fakta bahwa ada bullying di sekolah tetap harus jadi perhatian serius aparat penegak hukum,” ujar Penrad.

Penrad kembali menekankan pentingnya pengusutan tuntas atas motif di balik kematian KB.

“Tolong ini dikawal, karena laporan yang kami dapat menyebutkan bahwa KB di-bully di ruang pendidikan. Ini sangat mengkhawatirkan, jangan sampai ruang pendidikan kita jadi lahan subur kekerasan dan intoleransi,” tegas Penrad.

Tak hanya menyoroti proses hukum, Penrad juga mengkritik keras lemahnya pendidikan karakter di sekolah. Ia meminta Kementerian Pendidikan untuk mengevaluasi kurikulum dan materi pelajaran yang masih mengandung unsur intoleransi.

“Saya akan berkomunikasi dengan pihak kementerian. Banyak buku-buku yang justru mengajarkan intoleransi dalam materi ajarnya. Buku-buku seperti ini harus ditarik dari sekolah,” ujarnya.

Penrad menyatakan bahwa dunia pendidikan harus dibersihkan dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang berakar dari diskriminasi identitas.

“Ini harus jadi momentum agar tak terulang lagi. Dunia sekolah itu tempat belajar, bukan tempat kekerasan. Sekolah harus bertanggung jawab karena lalai menyampaikan pendidikan toleransi kepada anak-anak. Artinya ada pendidikan yang tidak mereka sampaikan kepada anak terkait perbedaan yang ada di antara anak ini,” tegasnya.

”Saya akan terus mengawal kasus ini, dan tentunya saya berharap orang tua KB kuat dan tabah,” ucap Penrad.

Sementara, Brigjen Jossy Kusumo dan AKBP Fahrian Siregar mengatakan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan pihaknya menunggu hasil autopsi resmi terhadap jenazah KB.

“Kami sudah mitigasi, Kapolres sudah ke rumah orang tuanya. Nanti hari Selasa (3 Juli 2025), biar dokter yang menjelaskan hasil autopsi,” ucap Brigjen Jossy.

Kepada kepolisian, Penrad pun menyampaikan laporan masyarakat sipil yang menyebut adanya materi ajar di sekolah yang berpotensi menormalisasi kekerasan dan intoleransi.

“Dari laporan masyarakat sipil yang fokus pada pendidikan, banyak juga materi ajar yang mengandung kekerasan berbasis SARA. Ini harus menjadi perhatian serius pihak kementerian dan lembaga terkait. Polisi juga memiliki tanggung jawab melakukan sosialisasi agar tidak terjadi tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun di sekolah sebagai ruang pendidikan,” katanya.

Penrad menyampaikan bahwa ia akan terus mengawal kasus ini hingga terang dan tuntas. Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga besar Butarbutar dan Sibarani atas kehilangan putra mereka.

“Saya sangat berduka atas kematian KB. Duka cita saya bertambah apabila benar ini bermula dari bullying. Dunia pendidikan kembali berduka karena tempat mendidik anak justru menjadi tempat terjadinya kekerasan. Saya harap kita kawal kasus ini bersama hingga keluarga bisa menerima dengan ikhlas,” pungkasnya.[]

 

Rimbunnews.com – Pangkalan Brandan – Seorang pria berinisial WK (29) ditangkap personel Polsek Pangkalan Brandan usai diketahui melakukan penipuan dengan mengaku sebagai anggota Polri yang berdinas di Polda Sumut. Aksi penipuan yang dilakukannya terhadap keluarga sendiri itu menyebabkan korban mengalami kerugian hingga hampir Rp10 juta.

Kapolsek Pangkalan Brandan, AKP Amrizal Hasibuan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah pelapor, yang merupakan menantu WK, curiga terhadap aktivitas pelaku. Pada Rabu, 28 Mei 2025 sekitar pukul 09.00 WIB, pelapor melihat video yang memperlihatkan WK tengah duduk santai di sebuah warung dan minum kopi. Hal ini bertolak belakang dengan pengakuan WK sebelumnya yang mengklaim tengah menjalankan tugas dinas di Direktorat Narkoba Polda Sumut.

Kecurigaan semakin menguat setelah pelapor bertanya kepada saksi Siti Hajar, istri siri WK, terkait status sebenarnya sang suami yang kerap meminta uang dengan dalih keperluan dinas. Merasa ada kejanggalan, saksi Ridwan pun melaporkan hal ini ke Polsek Pangkalan Brandan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek memerintahkan personel unit fungsi bersama Kanit Provos untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi langsung terhadap WK. Saat dimintai keterangan, WK sempat mengaku sebagai anggota Polri berpangkat Briptu dan berdinas di Polda Riau yang sedang diperbantukan di Polda Sumut.

Namun saat diminta menunjukkan kartu anggota serta nomor registrasi personel (NRP), WK tidak dapat memperlihatkan identitas maupun data pendukung lainnya. Akhirnya, ia mengakui bahwa dirinya bukan lagi anggota Polri dan telah dipecat. Selama ini, ia menipu keluarga dengan menyamar menggunakan identitas palsu bernama Briptu Nando Yuda Pratama.

Akibat aksi penipuan ini, korban yang merupakan menantu dan anak pelaku mengaku mengalami kerugian materi hampir Rp10 juta. Dana tersebut diserahkan kepada WK dengan alasan untuk kebutuhan tugas dinas dan operasional, yang dijanjikan akan diganti setelah gaji turun. Selain itu, diketahui anak perempuan pelaku juga telah dinikahi secara siri oleh WK dan kini dalam keadaan mengandung.

Merasa tertipu dan malu terhadap masyarakat sekitar, keluarga korban akhirnya membuat laporan resmi ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses secara hukum.

Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan, IPDA Heri Nalom Ompusunggu, S.H., bersama tim segera bergerak cepat dan berhasil mengamankan WK beserta sejumlah barang bukti. Saat ini, pelaku telah ditahan di Mapolsek Pangkalan Brandan guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. WK dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Kapolsek Pangkalan Brandan, AKP Amrizal Hasibuan, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini secara serius.

“Penipuan berkedok sebagai anggota Polri adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik institusi kepolisian. Kami berkomitmen untuk menindak tegas pelaku agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., turut memberikan pernyataan terkait kasus ini. Ia mengapresiasi kinerja cepat Polsek Pangkalan Brandan dalam mengungkap kasus tersebut dan menegaskan bahwa institusi Polri tidak akan mentolerir penyalahgunaan identitas aparat oleh pihak manapun.

“Kami tegaskan, Polri tidak akan membiarkan siapapun menyalahgunakan nama atau atribut kepolisian untuk melakukan penipuan. Ini adalah bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap Polri,” ungkap Kabid Humas.

Polda Sumut juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai anggota Polri tanpa bukti atau kejelasan identitas yang sah. ( Mabhirink Gutul )

 

Rimbunnews.com – Samosir – Polres Samosir menerima audiensi dari sejumlah tokoh pemerhati lingkungan Kabupaten Samosir pada Senin (2/6/2025) pukul 14.10 WIB di Aula Vidcon Mako Polres Samosir. Kapolres AKBP Rina Frillya, S.I.K diwakili oleh Kasat Intelkam IPTU Donal Sitanggang, S.H., M.H, didampingi oleh PLT Kasi Humas Brigpol Gunawan Situmorang.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wilmar Simanjorang (PJ. Bupati Samosir 2004–2005), Efendy Naibaho (jurnalis dan mantan anggota DPRD Sumut dua periode), Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Danau Toba sekaligus Ketua Yayasan Pusuk Buhit, Naris Sitanggang (Ketua Adat Sitolu Hae Horbo), dan Ambrosius Simbolon (wartawan media online Tribrata.tv).

Dalam audiensi itu, Efendy Naibaho menyampaikan aspirasi terkait maraknya pembakaran lahan dan aktivitas penebangan liar di kawasan perbukitan Samosir. Ia menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan dan mendorong Polres Samosir untuk menertibkan truk pengangkut kayu ilegal.

“Kami siap mendukung Polres dalam penanganan karhutla dan bahkan bersedia membentuk tim ulubalang, namun kami menghadapi keterbatasan dana. Kami berharap ada koordinasi lebih lanjut dengan Pemkab Samosir terkait penyediaan anggaran bencana,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Adat Sitolu Hae Horbo, Naris Sitanggang, menekankan pentingnya menjaga lingkungan demi kelangsungan sektor pariwisata.

“Musim kemarau sangat rawan karhutla, yang bisa menurunkan minat wisatawan. Kami sangat mendukung langkah Polres dalam menjaga kelestarian alam Samosir,” katanya.

Sementara itu, Wilmar Simanjorang secara simbolis menyerahkan buku karyanya berjudul Penyelamatan Kawasan Danau Toba kepada Kapolres Samosir melalui perwakilan. Dalam keterangannya, ia menyampaikan perlunya pengawasan langsung dari pemerintah daerah, serta edukasi bagi masyarakat yang mengelola kawasan perhutanan sosial.

“Perhatian pemerintah pusat sangat besar, tetapi fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pelanggaran, termasuk aktivitas penebangan hutan liar. Kami juga mendukung langkah Ephorus HKBP demi menjaga keseimbangan ekosistem Danau Toba,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasat Intelkam IPTU Donal Sitanggang menyampaikan permohonan maaf karena Kapolres dan Wakapolres berhalangan hadir. Ia juga menegaskan bahwa pihak Polres akan menindaklanjuti masukan yang disampaikan para tokoh, termasuk berkoordinasi dengan KPH XIII Doloksanggul dan melakukan survei lapangan.

“Terkait karhutla, personel Polres bersama stakeholder sudah melakukan pemantauan dan pemadaman. Namun, medan yang sulit dijangkau menjadi tantangan utama. Kami mengapresiasi masukan dan buku yang diberikan, dan akan menyampaikannya kepada pimpinan,” ujarnya.

Audiensi berlangsung hingga pukul 15.00 WIB dalam suasana aman dan kondusif. PLT Kasi Humas Brigpol Gunawan Situmorang menyimpulkan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk nyata dukungan para tokoh lingkungan terhadap penegakan hukum dan pelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Samosir.

“Para tokoh menyampaikan aspirasi untuk mewujudkan zero penebangan hutan dan mendukung Polres dalam penanganan karhutla dan pelaku perusakan lingkungan,” pungkasnya.  (Mabhirink Gutul )

Rimbunnews.com, Jabar – , Pada 2 juni 2025 . Secara serentak seluruh sekolah dasar di Depok akan mengumumkan kelulusan siswa , untuk sekolah dasar negeri maupun swasta . Dan secara serentak pula akan dibuka penerimaan siswa – siswi baru di SMP negeri di seluruh kota Depok . Pendaftaran siswa – siswi baru untuk SMP negeri di kota Depok ini akan mulai pada 2 junni 2025 juga sampai dengan 5 junni 2025 . Dari hasil pantauan Rimbun news di lapangan , banyak para orang tua murid untuk calon siswa dan siswi SMP yang mengalami kekawatiran karena disinyalir banyak para calo yang berkeliaran di kota Depok . Para calo itu menyebar informasi kepada orang tua calon siswa bahwa anak – anak mereka bisa ” diurus ” untuk masuk ke SMP negeri yang menjadi favorit di kota Depok dengan imbalan sejumlah uang . – Konon , kabarnya . Untuk bisa masuk ke SMP negeri paling favorit di kota Depok , para orang tua calon siswa diwajibkan membayar ” uang pelicin ” dengan nilai nominal paling sedikit Rp. 7 juta . Bahkan menurut informasi yang berhasil dihimpun Rimbun news di lapangan , diduga untuk sekolah terfavorit di Depok para orang tua calon siswa SMP itu bahkan dimintai ” uang pelicin ” sebesar Rp.12 juta . – Beberapa orang tua murid di kota Depok , khususnya orang tua calon siswa SMP mengatakan bahwa praktek suap – menyuap untuk masuk ke SMP negeri itu akan sangat merugikan bagi para siswa – siswi yang berprestasi . Menurut penuturan orang tua murid yang anaknya bersekolah di SD Negeri 8 kota Depok , salah seorang oknum guru disekolah itu mengatakan bahwa untuk masuk ke salah satu SMP Favorit di kota Depok ( diduga SMP Negeri 2 kota Depok ) . Nilai yang diterima di sekolah itu minimal 9,7 . Orang tua murid yang berinisial H itu mengatakan sangat sulit untuk mendapatkan nilai rata – rata 9 , apalagi minimalnya 9,7 . Hal senada diungkapkan oleh salah seorang pengajar dan pemilik kursus matematika dan fisika di kota Depok yang bernama Henny Singarimbun . Menurut Henny Singarimbun , sangat mustahil ada sekolah yang bisa meluluskan siswanya dengan nilai rata – rata minimal 9,7 . ” Otak orang Indonesia mustahil bisa mencapai nilai seperti itu ” . Ucap guru les dengan spesialisasi matematika dan fisika itu . Menurut orang tua murid lainnya , dengan sistem penerimaan murid baru yang tidak transparan seperti itu dan tidak adanya tolak ukur nilai bagi calon siswa . Praktek suap atau sogok akan sangat berpeluang terjadi . ” Ini sangat tidak adil bagi siswa yang berprestasi dan selama ini telah belajar dengan keras , karena mereka bisa dikalahkan oleh siswa yang orang tuanya berani menyuap untuk masuk sekolah negeri . Padahal otak anak mereka kosong ” . Ujar salah seorang orang tua calon murid lainnya . Beberapa kalangan masyarakat di kota Depok mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah , khususnya pemerintah kota Depok dan secara umum pemerintah pemprov Jawa barat supaya melakukan penertiban terhadap para calo – calo yang bersedia ” memuluskan ” calon siswa SMP maupun SMA agar bisa bersekolah di sekolah negeri pilihan mereka . Beberapa warga bahkan meminta agar Rimbun news bersedia melakukan investigasi terhadap praktek percaloan ini . Rimbun news sendiri berjanji untuk melakukan pemantauan terhadap penerimaan siswa negeri baru untuk SMP dan SMA di kota Depok , khususnya dalam tahun ini . Dan juga berjanji untuk meminta konfirmasi kepada pihak yang terkait dengan penerimaan siswa baru di kota Depok ini .(Barus)

Rimbunnews.com – Medan – OJK Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan bahwa kondisi sektor jasa keuangan di Sumut tetap stabil, dengan kinerja tumbuh positif, didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas cukup memadai serta profil risiko yang terjaga.

Hal ini sejalan dengan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) triwulan I tahun 2025 tumbuh 4,67 persen (yoy), meskipun lebih rendah dibanding nasional (4,87 persen)karena pengaruh penurunan belanja pemerintah dan investasi, serta penurunan permintaan global yang terdampak kebijakan tarif Amerika Serikat. Perkembangan Sektor PerbankanSektor perbankan di Sumut terjaga baik, Senin (3/6/2025).

Sesuai data Maret 2025, Rasio Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) bank umum tercatat sebesar 29,73 persen, sedangkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 29,93 persen. Kondisi ini mencerminkan kapasitas permodalan yang semakin kuat guna mengantisipasi potensi risiko. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 115,49 persen dan 23,13 persen, juga masih di atas ambang batas minimal yang dipersyaratkan guna memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat di daerah secara berhati-hati.

Kredit bank umum tumbuh 13,79 persen setelah pada bulan sebelumnya mencapai pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir (Feb-25: 17,93 persen). Capaian ini melampaui pertumbuhan kredit nasional (9,16 persen). Penyaluran kredit produktif mencapai Rp209,24 triliun atau 70,06 persen dari total portofolio kredit, dan dengan laju pertumbuhan sebesar 14,23 persen yoy.

Kredit Modal Kerja (46,34 persen dari total kredit) tumbuh 17,28 persen yoy di saat pertumbuhan kredit Investasi sebesar 8,71 persen (yoy). Pertumbuhan kredit produktif didorong oleh sektor Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 22,60 persen yoy, khususnya subsektor pengolahan minyak goreng kelapa sawit yang tumbuh sebesar 52,06 persen yoy.

Kredit di Sektor Pertanian dan Perkebunan juga tumbuh sebesar 24,81 persen yoy.Pertumbuhan ini didorong oleh pembiayaan perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 21,95 persen yoy. Sektor Listrik, Gas, dan Air menjadi sektor dengan pertumbuhan kredit yang tertinggi pada Maret 2025 dengan pertumbuhan sebesar 144,80 persen yoy. Lonjakan ini didorong oleh peningkatan investasi pada proyek subsektor Uap / Air Panas di Kabupaten Deli Serdang, beberapa proyek Ketenagalistrikan di Asahan dan Karo, serta Kota Medan yang membutuhkan pembiayaan besar.

Di sisi lain, total kredit UMKM mencapai Rp81,09 triliun, tumbuh 2,28 persen yoy, dan sebagian besar bersumber dari segmen Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tumbuh 4,83 persen yoy. Penyaluran kredit konsumtif mencapai Rp89,43 triliun, tumbuh 12,75 persen yoy yang didorong oleh peningkatan kredit rumah tangga lainnya dan multiguna (16,16 persen yoy), kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar (15,76 persen 1yoy) dan kredit kepemilikan kendaraan bermotor (12,85 persen yoy). Kualitas kredit perbankan terjaga rendah dan stabil.

Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) net sebesar 0,82 persen di saat NPL gross sebesar 1,72 persen. Loan at Risk (LaR) menurun menjadi 6,19 persen. Penurunan ini karena berkurangnya jumlah kredit secara restrukturisasi.

Dana Pihak Ketiga (DPK) terus tumbuh mencapai Rp329,53 triliun (tumbuh sebesar 2,75 persen yoy). Sebaran terbesar pada Tabungan (tumbuh 3,25 persen yoy), dan Deposito (tumbuh 5,65 persen yoy). Komposisi DPK masih didominasi oleh Tabungan dengan kontribusi sebesar 43,19 persen, lalu Deposito sebesar 40,70 persen, dan Giro sebesar 16,10 persen.

Perkembangan Pasar Modal Hingga Mei 2025, 11 perusahaan di Sumatera Utara yang IPO, 1 perusahaan yang menerbitkan obligasi, serta 5 entitas usaha yang memanfaatkan skema pendanaan kolektif (securities crowdfunding/SCF). Hingga Maret 2025, terdapat total 634.644 single investor identification (SID) di Sumatera Utara, tumbuh 9,82 persen yoy.

Reksadana masih menjadi pilihan dominan dengan jumlah investor. Penjualan reksadana oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) mencapai Rp1,51 triliun (tumbuh sebesar 245,94 persen yoy). Total nasabah reksadana sebanyak 39.636 yang terdiri dari 39.481 investor perorangan dan 155 investor institusi. Saham mencatat pertumbuhan rekening tertinggi sebesar 20,89 persen yoy.

Golongan umur 18 hingga 25 tahun memiliki SID sebesar 33,92 persen dari total SID, diikuti dengan golongan umur 26 sampai 30 tahun sebesar 23,52 persen, golongan umur 31 s.d. 40 sebesar 24,19 persen, dan golongan umur 41 sampai 100 atau campuran sebesar 18,37 persen.

Jumlah saham oleh investor Sumatera Utara tumbuh 8,70 persen secara yoy dengan pangsa kepemilikan investor perorangan sebesar 83,82 persen, dan institusi sebesar 16,18 persen. Secara kumulatif hingga Maret 2025, tercatat Rp37,72 triliun transaksi saham. Perkembangan Sektor IKNBNilai piutang Perusahaan Pembiayaan tumbuh stabil.

Hingga Maret 2025, total piutang mencapai Rp23,75 triliun, tumbuh 3,07 persen yoy. Sektor perdagangan menjadi penerima pembiayaan terbesar dengan porsi 20,81 persen. Pembiayaan multiguna dengan porsi 55,53 persen tumbuh terkontraksi 0,18 persen yoy. Pembiayaan modal kerja tumbuh sebesar 23,70 persen yoy, sedangkan pembiayaan investasi tumbuh sebesar 2,40 persen yoy.

Rasio pembiayaan bermasalah (non performing finance/NPF) terjaga di level 2,39 persen. Pembiayaan modal ventura tumbuh sebesar 21,71 persen yoy, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp505,12 miliar (Maret 2024: Rp415,02 miliar). Kinerja fintech peer-to-peer (P2P) lending tumbuh dengan tambahan Outstandingpinjaman sebesar 52,98 persen yoy (mencapai Rp2,83 triliun).

Risiko Pembiayaan (Rasio TWP90) terjaga di angka 1,86 persen. Aset entitas IKNB yang berkantor pusat di Sumut tumbuh sebesar 13,28 persen yoy.

Sementara itu, penyaluran pembiayaannya mencapai Rp7,04 miliar dengan pertumbuhan 18,74 persen yoy.Entitas pergadaian juga telah merealisasikan total pinjaman sebesar Rp5,69 triliun, tumbuh 28,16 persen yoy. 2Per April 2025, terdapat tambahan 2 perusahaan gadai swasta baru yang terdaftar dan memperoleh izin dari OJK di Sumatera Utara, sehingga total entitas gadai swasta meningkat menjadi 25 perusahaan.

Perkembangan Literasi dan Pelindungan Konsumenhingga kuartal I 2025, OJK Sumatera Utara telah menerima 592 pengaduan konsumen dari masyarakat.

Dari jumlah ini, 241 pengaduan terkait sektor perbankan, 151 terkait fintech P2P lending yang terdaftar di OJK, 108 terkait perasuransian, 86 terkait dengan perusahaan pembiayaan, 4 terkait dengan sektor pergadaian, 1 terkait dana pensiun, dan 1 terkait Lembaga keuangan khusus. Seluruh pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Tema pengaduan mayoritas meliputi restrukturisasi, klaim asuransi, perilaku petugas penagihan, dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara (KOMN) bersama dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) juga telah merealisasikan 569 kegiatan edukasi keuangan dengan partisipasi sebanyak 36.916 peserta dari kalangan mahasiswa, pelajar, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, petani, masyarakat 3T, dan disabilitas.

Sejak Bulan Mei hingga Agustus 2025, KOMN menyelenggarakan Program Bulan Literasi Keuangan (BLK). Kegiatan BLK terdiri dari Kick Off Bulan Literasi Keuangan dan Puncak Bulan Literasi Keuangan.Program Prioritas Pemerintah Daerah Untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas Gubernur Sumatera Utara ini, OJK telah menyusun berbagai program khusus perluasan akses pendanaan inovatif guna pengembangan infrastruktur, kesehatan, UMKM, ketahanan pangan, pendidikan, bio-industri, dan pariwisata.

Melalui paparan 17 Maret 2025, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara menyampaikan inisiatif strategi OJK mengenai skema pendanaan alternatif berbasis pasar modal dalam mendukung pembangunan daerah kepada Gubernur Sumut, dan ditanggapi dengan pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) “Sinergi OJK dalam mendukung Program Prioritas Pemprovsu” pada 2 Mei 2025.

OJK mendorong pemanfaatan Obligasi atau Sukuk Daerah, Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), Dana Investasi Real Estat (DIRE), dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sebagai solusi pembiayaan inovatif di luar skema APBN/APBD.

Selain itu, Pemerintah Kota Pematangsiantar juga menunjukan keseriusannya menjajaki instrumen pasar modal untuk membangun pusat layanan jantung dan stroke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih. Di sektor ketahanan pangan dan bio-industri, OJK menginisiasi Program Pengembangan Perkebunan Sawit dengan Skema SERAYA (Skema Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat). Hingga Maret 2025, kredit kepada sektor ini tumbuh sebesar 21,95 persen yoy, sementara kredit untuk industri pengolahan sawit tumbuh sebesar 52,06 persen yoy melampaui tren pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya.

Di sektor pangan, OJK juga telah meluncurkan Skema SEJAGAT (Skema Pengembangan Jagung Rakyat Tangguh) yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, Perum Bulog, dan Lembaga Jasa Keuangan di tanggal 16 April 2025. Hingga Mei 2025, telah terealisasi penyaluran pembiayaan Rp805 juta kepada 3total 20 petani jagung.

Pada Sektor Pariwisata, total kredit terealisasi sebesar Rp3,54 triliun dengan pertumbuhan yoy sebesar 8,49 persen. Penyaluran tertinggi tertuju ke Nias (Rp75,40 miliar), dan Kabupaten Samosir (Rp12,98 miliar). Masing-masing tumbuh 21,65 persen yoy, dan 38,18 persen yoy.Dengan kebijakan dan sinergi yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha, OJK optimis sistem keuangan dapat terjaga stabil dan kontributif. ( Mabhirink Gutul)