RIMBUN NEWS

 

Rimbunnews.com – Asahan — Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mencatat keberhasilan signifikan dalam pengungkapan kasus narkoba di wilayah Asahan, Tanjungbalai, dan Batubara (Astara) sepanjang tahun 2025.

Hingga 7 Mei 2025, tercatat sebanyak 322 kasus berhasil diungkap dengan jumlah tersangka mencapai 499 orang. Data tersebut diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Asahan pada Kamis, (8/5/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Rony Samtana Tarigan, didampingi Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, serta para Kapolres dari wilayah Asahan, Tanjungbalai, dan Batubara kemudian hadir pula kepala daerah dari wilayah tersebut.

Dalam pemaparannya, Brigjen Pol Rony mengungkapkan bahwa dari ratusan kasus tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 160 kilogram sabu, 6 kilogram ganja, 45.581 butir pil ekstasi, serta 899,01 gram kokain. Jika dikalkulasikan, total nilai barang bukti tersebut mencapai lebih dari Rp189 miliar.

“Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan, terutama untuk sabu, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Total sabu yang disita tahun 2024 sebanyak 299 kilogram dan artinya barang bukti hingga Mei 2025 ini akan mendekati jumlah total tahun lalu. Ini adalah alarm serius bagi kita semua bahwa jaringan peredaran narkoba masih sangat aktif dan massif,” tegas Wakapolda.

Ia menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi.

“Tidak mungkin polisi bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Laporkan segera jika melihat aktivitas mencurigakan terkait narkoba di lingkungan sekitar,” ujarnya.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, para kepala daerah dari tiga wilayah Astara, yakni Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Bupati Batu Bara Baharudin Siagian, dan Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim. Ketiganya menyampaikan komitmen dan tantangan yang dihadapi dalam memerangi peredaran narkoba di daerah masing-masing.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk sejumlah Desa Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai langkah preventif. “Upaya dilakukan dengan mengedukasi masyarakat dan bentuk Desa Bersinar, namun tantangan terbesar adalah garis pantai Asahan yang panjang dan kedekatan wilayah kami dengan Malaysia. Ini jadi celah bagi sindikat narkoba lintas negara,” katanya.

Senada dengan itu, Bupati Batubara Baharuddin Siagian menyebutkan bahwa wilayah pesisir juga menjadi titik rawan di daerahnya. “Beberapa waktu lalu secara rutin melakukan tes urine terhadap ASN sebagai bentuk pencegahan. Namun, dengan garis pantai yang tidak mungkin dijaga sepenuhnya, kerja sama antarinstansi sangat dibutuhkan,” katanya.

Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, menyampaikan langkah tegas pihaknya dalam menekan peredaran narkoba melalui kebijakan lokal berbentuk Peraturan wali kota khusus terkait narkoba.

“Sejak tahun 2023, Peraturan Wali Kota yang mewajibkan calon pengantin menjalani tes narkoba sebelum menikah. Ini bagian dari upaya membentuk keluarga yang sehat dan bebas narkoba sejak awal,” jelasnya.

Dengan peningkatan pengungkapan kasus dan nilai barang bukti yang berhasil diamankan, Polda Sumut menegaskan komitmennya untuk menjadikan wilayah ini lebih bersih dari narkoba karena selama ini dikenal sebagai pintu masuk narkoba. ( Mabhirink Gutul)

 

Rimbunnews.com – Medan – Masih dalam rangkaian JNE Competition 2025 JNE kembali menghadirkan Creative Workshop bertajuk Inspirasi Tanpa Batas Vol. 1 yang diadakan pada Kamis (08/05/2025) di Auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang beralamat di Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3, Medan, Sumatera Utara. Workshop hasil kerja sama JNE dan UMSU ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa yang akan berpartisipasi dalam kepesertaan JNE Content Competition 2025 dengan pengetahuan dan teknik dalam menciptakan tulisan dan karya desain yang menarik.

Di era digital yang semakin cepat dalam perkembangannya, kemampuan untuk bercerita dan berkomunikasi secara efektif serta menghasilkan sebuah karya desain grafis menjadi keahlian penting bagi siapa saja yang ingin sukses. Workshop ini diharapkan  dapat membantu para peserta dalam mengembangkan kemampuan tersebut dengan mempelajari ilmu jurnalistik dan desain grafis.

Workshop ini menghadirkan pembicara yang sekaligus juri JNE Content Competition 2025, yaitu Rio Purba dan Farianda Putra Sinik. Rio Purba, seorang brand designer yang membahas tentang “Graphic Design 2025 ”, yang berfokus pada Design Trends 2025 dan Designpiration. Sementara itu, Farianda, yang merupakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, membagikan tips dan kiat untuk menjadi penulis yang baik dan produktif dalam materi “Kaidah Jurnalistik”.

Assoc. Prof. Dr. Rudianto, M.Si selaku Wakil Rektor III UMSU dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada JNE atas kepercayaannya kepada UMSU sebagai mitra awal dalam program workshop ini. UMSU senantiasa terbuka terhadap kegiatan kreatif dan lembaga yang ingin berkolaborasi untuk mendukung perkembangan mahasiswa, terutama dalam hal kreativitas dan kewirausahaan. “Kami sangat mendukung dan menerima mitra strategis seperti JNE untuk mendorong mahasiswa berkembang karena kreativitas tidak akan pernah tidak bermanfaat namun terus mengikuti perubahan zaman,” ujar Dr. Rudianto.

Dr. Rudianto juga menyampaikan bahwa UMSU mendapat peringkat pertama universitas islam terbaik di dunia versi UniRank, karena memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan kreativitas dan wirausaha. Bahkan, UMSU menjadi kampus tertinggi dan terbanyak di Indonesia dalam memenangkan kompetisi Wirausaha. “Kreativitas tidak akan pernah tergantikan oleh kecerdasan buatan (AI). AI hanya bersifat sebagai alat bantu, sedangkan kreativitas adalah hal yang mendasar dan tidak tergantikan dalam proses penciptaan”, ungkap Dr. Rudianto

Fikri Al Haq Fachryana selaku Branch Manager JNE Medan, menegaskan komitmen JNE dalam mendukung semangat kreatif dan meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. “JNE bukan hanya perusahaan ekspedisi, tetapi juga penghubung kebahagiaan sesuai dengan tagline ‘Connecting Happiness’,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang berusia lebih dari 34 tahun, JNE berkomitmen untuk membantu generasi muda mengembangkan potensi kreatif mereka melalui berbagai program, termasuk workshop ini. Dengan kegiatan workshop selain mendapat tambahan pengetahuan dari narasumber, peserta yang hadir juga kami harapkan dapat mengasah kemampuan dan mengikuti program JNE Content Competition 2025 mengusung tema “Inspirasi Tanpa Batas”.

Fikri menambahkan inilah upaya kami untuk mencari bakat-bakat di antara anak-anak Indonesia khususnya Medan – Sumatera Utara, dimana berdasarkan data keikutsertaan JNE Content Competition 2024 ternyata animo mahasiswa di Medan – Sumatera Utara sangat besar. Untuk itu workshop ini kami gelar di UMSU dengan menghadirkan Juri yaitu Rio Purba (Juri Content Competition) dan Farianda Putra Sinik ( Juri Writing Competition Regional Sumatera ). JNE Content Competition 2025 berlangsung sejak tanggal 24 Maret hingga 30 Juni 2025, dengan hadiah berupa uang tunai ratusan juta rupiah serta kesempatan diberangkatkan Umrah atau Holy Land. Kompetisi ini merupakan bagian dari kontribusi JNE dalam menciptakan talenta baru yang memiliki kemampuan kreativitas yang dituangkan melalui karya penulisan, desain, fotografi, dan videografi. Kompetisi ini dapat diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari jurnalis, masyarakat umum, pelajar & mahasiswa, hingga karyawan JNE. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan berikut: https://jnewsonline.com/jnecom25/ “, tutup Fikri. ( Mabhirink Gutul)

 

Rimbunnews.com – Medan – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumut, Andi Surya menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan Konsulat Jenderal Malaysia, Tn. Amir Azan. Rabu (07/05/2025).

Bertempat di ruangan kepala rutan, kedatangan mereka bertujuan untuk membangun silaturahmi antara pihak rutan dan konsulat jenderal Malaysia. Tn. Amir Azan juga menyampaikan rasa terimakasih terhadap Rutan Kelas I Medan yang sudah memberikan kepedulian terhadap salah seorang warga negara mereka yang sedang sakit. Diketahui WBP berinisial (MN) merupakan warga negara Malaysia yang sedang menjalani masa pidana di Rutan Kelas I Medan.

Kondisi WBP tersebut saat ini sedang mengalami sakit sehingga harus mendapatkan perawatan dari paramedis di klinik Rutan juga harus dirujuk ke dokter spesialis Penyakit Paru, Penyakit Orthopedi dan Penyakit Dalam.

Tn. Amir Azan sangat mengapresiasi atas pelayanan yang diberikan oleh paramedis Rutan dan juga pihak Rumah Sakit rujukan baik RS Swasta maupun RS Pemeritah yang ada dikota Medan. “Saya sangat apresiasi dan menyampaikan rasa terimakasih atas kepedulian dari pihak Rutan dan RS rujukan yang telah memberikan pelayanan terbaik terhadap warga negara kami yang sedang mengalami sakit”. Ujarnya.

Ia juga mengharapkan silaturahmi ini dapat terus terjalin dengan baik terkhusus kepada Rutan Kelas I Medan dalam menangani Wara Negara mereka selama menjalani masa hukuman/pidananya di Rutan I Medan.

Sementara itu Karutan I Medan, Andi Surya menyampaikan komitmen nya untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada semua warga binaan. “Kita pastikan semua warga binaan mendapatkan hak-hak nya mulai dari pelayanan kesehatan, makanan yang layak, perawatan jasmani dan rohani mendapatkan pendidikan, pengajaran dan lain-lain sehingga proses pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik”. Ujar Andi. ( Mabhirink Gutul)

 

 

Rimbunnews.com – Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas inisiatif strategis memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025, Kamis (8/5/2025)

Langkah ini menandai komitmen DPR RI dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan kompetitif, sejalan dengan perkembangan zaman dan tantangan ekonomi digital global. Saat ini, Panitia Kerja (Panja) RUU Amandemen UU No. 5/1999 telah resmi dibentuk di Komisi VI DPR RI, dengan Ketua Panja dijabat oleh Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto.

KPPU menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan revisi ini, termasuk memberikan masukan berbasis data dan kajian kepada Panja Komisi VI maupun Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Amandemen UU No. 5 Tahun 1999 sudah menjadi kebutuhan mendesak. Dalam menghadapi tantangan persaingan di era ekonomi digital dan arus masuk pelaku usaha global lintas negara, Indonesia membutuhkan perangkat hukum yang adaptif dan visioner,” terang Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa

Sebagai informasi, revisi terhadap UU ini sempat mendekati pengesahan pada tahun 2018, namun tertunda karena sejumlah pertimbangan strategis saat itu. Kini, dengan meningkatnya kompleksitas persoalan seperti praktik predatory pricing, dominasi pasar digital, dan kaburnya batas yurisdiksi pelaku usaha multinasional, urgensi pembaruan regulasi semakin nyata.UU No. 5/1999 sendiri telah berusia 25 tahun pemberlakuannya, dan tercatat telah 3 (tiga) kali diuji secara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, KPPU memandang bahwa momentum revisi ini sangat tepat untuk memperkuat fondasi hukum dalam menjaga iklim investasi yang adil dan kompetitif di Indonesia. (Rel )

 

Rimbunnews.com, MEDAN-Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH,MH melantik dan mengambil sumpah jabatan 18 orang Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah digelar di Aula Sasana Cipta Kerta Lantai 3 Kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan, Selasa (6/5/2025).

Hadir dalam acara pelantikan tersebut Wakajati Sumut Rudy Irmawan, SH,MH, para Asisten, Kabag TU, dan para Kasi.

Kajati Sumut Idianto dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada CPNS yang telah diambil sumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. i

“Ini adalah langkah awal yang menandakan bahwa saudara-saudara telah siap menjalankan tugas yang besar dan mulia sebagai aparatur negara dalam lembaga penegak hukum,” kata Idianto.

Sebagai PNS, lanjut Idianto tanggung jawab yang saudara-saudara emban sangat besar, karena setiap keputusan dan tindakan yang diambil berpengaruh langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat dan jalannya pemerintahan.

“Oleh karena itu, sebagai PNS, kita tidak hanya sekadar bekerja di bawah tekanan, tetapi bekerja dengan penuh integritas, dedikasi, rasa tanggung jawab yang tinggi,dan melaksanakan Tri Krama Adhyaksa yaitu : Satya (Kesetiaan), Adhi (Kesempurnaan) dan Wicaksana (Kebijaksanaan),” tegasnya.

Sebagai bagian dari aparat penegak hukum di Kejaksaan, kata Kajati Sumut saudara dituntut untuk memiliki komitmen tinggi terhadap disiplin, integritas, serta menjalankan Core Value Kejaksaan yaitu Trapsila Adhyaksa Berakhlak.

“Disiplin saja tidak cukup. Integritas adalah nilai yang tidak bisa dinegosiasikan. Kejujuran, transparansi, dan konsistensi dalam bertindak adalah hal yang harus selalu dijaga oleh setiap anggota Kejaksaan. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus menjadi teladan dalam menjaga citra dan kehormatan negara,” tandasnya.

Setelah pengambilan sumpah, 18 PNS yang sudah resmi bertugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mendapat ucapan selamat dari Kajati, Wakajati, para Asisten dan para Kasi yang hadir dalam acara pengambilan sumpah.(Tim)

Rimbunnews.com,Medan – Bupati Karo, Brigjen. Pol. (Purn.) DR. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Tata Ruang dan Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Rabu (7/5), di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Karo hadir didampingi oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Karo, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Karo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Karo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Karo, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Karo, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo.
Rapat ini menjadi forum strategis dalam upaya penyelesaian berbagai permasalahan pertanahan di Sumatera Utara, termasuk di Kabupaten Karo. Salah satu isu krusial yang dibahas ialah pemanfaatan lahan eks HGU PTPN seluas 5.873 hektare yang kini berstatus tanah negara bebas. Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa tanah tersebut akan dijadikan target objek reforma agraria, dengan prinsip keadilan dan pemerataan.
“Ini akan kami rapatkan secara khusus dengan gubernur dan para bupati, termasuk Bupati Karo, untuk memastikan agar tanah dimanfaatkan dengan seadil-adilnya,” ujar Menteri Nusron.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo tentang kerja sama bidang pertanahan. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Bupati Karo, Brigjen. Pol. (Purn.) DR. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, Nhora Herawaty Saragih.
Nota Kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam peningkatan pelayanan publik bidang pertanahan di Kabupaten Karo. Ruang lingkup kerja sama mencakup percepatan pendaftaran tanah aset pemerintah daerah, integrasi data pertanahan, penyusunan peta integrasi perpajakan dan pertanahan, pemanfaatan data pertanahan untuk PBB dan BPHTB, pencegahan dan penanganan konflik pertanahan, serta dukungan sarana dan prasarana.
Bupati Karo menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen bersama yang telah dibangun antar instansi terkait. Menurutnya, langkah ini merupakan wujud nyata dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. “Kami menyambut baik kesepakatan ini sebagai fondasi untuk menyelesaikan berbagai tantangan di bidang pertanahan, sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujar Bupati Karo.
Rapat yang dihadiri seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara ini juga membahas target percepatan sertifikasi tanah di Sumatera Utara. Dari total 4 juta hektare tanah, sekitar 2 juta hektare atau 54% belum tersertifikasi. Menteri ATR/BPN menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga tersisa 30% dalam empat tahun ke depan.(anta)

 

Rimbunnews.com, Kabupaten Karo – Dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang bertujuan menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaksanakan kegiatan fasilitasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Selasa (6/5).

Kegiatan pertama dilaksanakan di Kecamatan Tiganderket dan dihadiri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Karo, Ir. Adison Sebayang, M.MA beserta tim teknis dari kabupaten.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat terkait pentingnya koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berbasis komunitas.

Usai kegiatan di Tiganderket, tim melanjutkan fasilitasi pembentukan koperasi ke Kecamatan Kutabuluh yang diselenggarakan di Aula Kecamatan Kutabuluh dan dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah dan dinas terkait.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Karo terhadap program nasional ini merupakan wujud nyata sinergi dan komitmen dalam mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat secara merata.

Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Bupati Karo, yaitu mewujudkan “Karo Beriman, Berbudaya, Modern, Unggul, dan Sejahtera Berkelanjutan”.
Diharapkan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkesinambungan, serta menciptakan ekosistem usaha yang kuat dan adaptif di tengah dinamika ekonomi global.

(anta)

 

Rimbunnews.com, Jakarta – Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) DR. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes menghadiri rapat koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (6/5). Rapat ini merupakan bagian dari program Penguatan Sinergi Kolaborasi KPK dan Pemerintah Daerah untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu.
Acara diisi dengan paparan Kasatgas Pencegahan dan Penindakan KPK serta sambutan dari Bupati dan Ketua DPRD Karo. Bupati menegaskan bahwa korupsi menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik, serta menyoroti masih adanya toleransi terhadap praktik korupsi di sektor pelayanan publik.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Karo telah melakukan evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024, mengikuti program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2025, memperkuat strategi pengadaan barang/jasa, dan memperoleh formasi jabatan PPUPD. Audit tata kelola dan pendampingan peningkatan pajak daerah juga telah dilakukan.
“Korupsi merupakan masalah serius yang terus berlangsung dan memiliki dampak luas untuk masyarakat dan perekonomian. Korupsi adalah musuh bersama, merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Korupsi menyebabkan kerusakan bagi perekenomian bangsa. Masyarakat kita belum sadar dan masih toleran terhadap korupsi terutama pada pelayanan publik seperti pelayanan pada sektor pendidikan, pelayanan pada dinas kependudukan dan catatan sipil, pelayanan perizinan. Sehingga pemberantasan korupsi menjadi lebih sulit dilakukan. Korupsi hanya dapat diberantas apabila adanya kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakt.” ujar Bupati Karo dalam sambutannya.
“ Kita berkomitmen untuk menindak lanjuti seluruh rekomendasi KPK melalui Pembenahan itervensi KPK pada 8 area, dengan kehadiran DPRD kita dapat bersinergi didalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan yang lebih baik.
Terkait proses perizinan PMA, dan perizinan pertambangan, serta kegiatan usaha dikawasan hutan, selama ini tidak ada koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, namun ketika ada permasalahan harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. melalui pertemuan ini Bupati berharap adanya dukungan KPK agar pemerintah daerah dilibatkan dalam penerbitan izin dan pengawasan.
Untuk sengketa tanah Pemerintah Daerah yang dari dahulu tidak lengkap alas haknya, Bupati juga berharap kiranya KPK dapat mendorong kepala kantor Pertanahan agar mengutamakan penerbitan sertipikat atas nama pemerintah daerah.
Dalam pertemuan ini, Bupati karo berkomitmen untuk terus mendukung pencegahan korupsi dan berharap diberikan waktu kedepan secara khusus untuk berkomunikasi baik langsung maupun secara zoom.
Pemerintah Kabupaten Karo berharap asistensi KPK dalam penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas, penertiban Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta penataan aset tanah. Diharapkan pula sinergi dengan aparat hukum dan pembentukan Tim Terpadu pengawasan perizinan.
Rapat ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara KPK, Pemerintah Kabupaten Karo, dan DPRD Karo untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Pada pertemuan tersebut Bupati hadir Bersama Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br Tarigan didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Dr.Drs Eddi Surianta, M.Pd, Inspektur Kabupaten Karo, Sodes Sembiring, SE., M.Si, Sekretaris DPRD Kabupaten Karo, Eva Angela, SS, MM, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Karo Ir. Nasib Sianturi.

(anta)

 

Rimbunnews.com,Berastagi – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karo, Roswitha Antonius Ginting, menghadiri Sosialisasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pembinaan Transformasi Posyandu Desa yang diselenggarakan di Gedung Kesenian Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), Rabu (7/5/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Berastagi, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Dolatrayat. Hadir dalam kegiatan ini para camat beserta ketua dan kader TP PKK dari masing-masing kecamatan.

“Sosialisasi ini menjadi langkah awal yang penting untuk memperkuat peran kader PKK dan Posyandu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di tingkat desa,” kata Roswitha dalam sambutannya.

Roswitha Antonius Ginting didampingi oleh Dahlia Komando Tarigan selaku Ketua Bidang I Pembinaan Karakter Keluarga. Dalam kesempatan tersebut, ia memperkenalkan jajaran pengurus PKK Kabupaten Karo periode 2025–2030 yang telah dilantik oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes, pada 13 Maret 2025. Ia juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Desa.

Roswitha mengajak seluruh kader PKK di tingkat kecamatan dan desa untuk terus mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK, yaitu:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

“Saya berharap program-program ini dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga sehari-hari, demi mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera serta mendukung terwujudnya Karo Unggul dan Karo Sejahtera,” tambahnya.

Rimbunnews.com, MEDAN – Bupati Karo, Brigjen. Pol. (Purn.) DR. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang dilaksanakan pada Senin, 5 Mei 2025, di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.
Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Gubernur Bobby menargetkan nilai investasi sebesar Rp100 triliun per tahun guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran di seluruh wilayah Sumut.
Bupati Karo dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengembangkan potensi daerah, khususnya sektor pariwisata dan pertanian, yang menjadi kekuatan utama Kabupaten Karo.
“Forum ini penting dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan arah pembangunan provinsi. Pemerintah Kabupaten Karo siap mendukung penguatan investasi dan inovasi pembiayaan daerah melalui kolaborasi, termasuk pengembangan BUMD dan sektor unggulan lokal,” ujar Bupati Karo.
Dalam arahannya, Gubernur juga mendorong agar kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan provinsi dalam membentuk BUMD bersama untuk mengelola potensi unggulan, serta mengusulkan penggabungan PDAM antar daerah agar pelayanan air bersih lebih efektif dan efisien.
Selain itu, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumut dengan sejumlah pihak, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan statistik sektoral, serta MoU bersama Administrator KEK Sei Mangkei dan BPJS Ketenagakerjaan terkait pengelolaan tenaga kerja kawasan tersebut.
Musrenbang ini juga dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.(anta)