KETUA KPPU DAN GUBERNUR JAWA BARAT PERKUAT SINERGI PERSAINGAN USAHA, DUKUNG INVESTASI BERKUALITAS

oleh

Rimbunnews.com – Bandung  – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kerja sama dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan mengawasi pelaksanaan kemitraan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang lSinergitas Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan di Provinsi Jawa Barat.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatlangani Ketua KPPU Gopprera Panggabean dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kegiatan pembukaan The 8th West Java Investment Forum 2026 di Bandung, Kamis, 19 November 2026.

Penandatanganan ini menjadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem investasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga memastikan terciptanya jpersaingan usaha yang sehat dan kesempatan berusaha yang setara.

Terlebih, forum tersebut mempertemukan investor global dengan pelaku usaha lokal Jawa Barat, sehingga menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa persaingan usaha merupakan salah satu aspek penting dalam agenda pembangunan ekonomi daerah.

Dalam sambutannya pada forum tersebut, Gubernur Jawa Barat menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui pengembangan industri bernilai tambah, penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta investasi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Baca juga  Pengaturan Lalu Lintas Di Pagi Hari, Bentuk Pelayanan Polri Kepada Masyarakat

Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung kawasan industri, distribusi logistik, pertanian, dan pariwisata. Seluruh agenda tersebut diarahkan agar investasi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Arah pembangunan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga persaingan usaha yang sehat. Ketua KPPU menjelaskan eratnya keterkaitan investasi dan persaingan usaha.

“Investasi dan persaingan usaha yang sehat tidak dapat dipisahkan. Kita tentu menginginkan semakin banyak investasi masuk ke Jawa Barat, industri semakin berkembang, dan lapangan kerja semakin terbuka.

Namun, pertumbuhan tersebut juga harus didukung oleh pasar yang kompetitif,

di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jangan sampai pertumbuhan investasi justru menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain atau menutup peluang bagi UMKM.

Di sinilah pentingnya sinergi KPPU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar

kebijakan pembangunan dan investasi tetap berjalan seiring dengan prinsip persaingan usaha yang sehat”, jelas Ketua KPPU menanggapi sambutan Gubernur.

Melalui Nota Kesepahaman ini, KPPU dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperkuat kolaborasi dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu asistensi dan harmonisasi kebijakan, sosialisasi dan advokasi, serta pertukaran data dan/atau informasi.

Baca juga  Kapolres Batubara pimpin monitoring langsung Pantai Sujono jelang Lebaran, fokus keamanan dan keselamatan wisatawan

Kerja sama ini diharapkan dapat memastikan aspek persaingan usaha dipertimbangkan dalam perumusan dan pelaksanaan  kebijakan daerah, sekaligus memperkuat pengawasan kemitraan agar hubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM berlangsung secara adil dan saling menguntungkan.

Komitmen tersebut sejalan dengan perkembangan iklim persaingan usaha di Jawa Barat.

Berdasarkan Indeks Persaingan Usaha (IPU) tahun 2025, Jawa Barat mencatatkan nilai 5,76, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,01. Capaian ini menjadi modal positif bagi Jawa Barat untuk terus memperkuat kualitas iklim usaha dan investasi. Dalam menjalankan fungsi

advokasi kebijakan, KPPU juga telah menyampaikan lima saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), rencana Operasi Pasar Murah (OPM) kebutuhan pokok bersubsidi, kebijakan pembinaan penyedia jasa konstruksi daerah, dan lainnya.

Di sisi pengawasan, sejak berdirinya Kantor Wilayah III KPPU pada 14 Mei 2019 yang mencakup wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, tercatat sebanyak 63 laporan telah diterima. Khusus sepanjang tahun 2026, terdapat 20 laporan yang terdiri atas 19 laporan terkait persaingan usaha dan satu laporan terkait kemitraan. Data ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dan pelaku usaha dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi persaingan usaha, sekaligus menjadi dasar bagi KPPU untuk memperkuat pengawasan di wilayah kerjanya.

Baca juga  Jatanras Polda Sumut Sikat Perjudian di Karo: Mesin Judi, Uang Tunai, dan Puluhan Orang Diamankan

KPPU memandang bahwa investasi berkualitas membutuhkan ekosistem usaha yang memberikan kepastian, keterbukaan, dan kesempatan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.

Karena itu, pembangunan industri, penguatan infrastruktur, pengembangan sektor pangan dan logistik, serta peningkatan peran UMKM perlu berjalan seiring dengan terpeliharanya persaingan usaha yang sehat.

Penandatanganan Nota Kesepahaman di hadapan komunitas investor dalam forum WJIF  2026 menjadi penegasan komitmen KPPU dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa pertumbuhan investasi harus disertai perhatian terhadap kualitas persaingan di pasar. Jawa Barat diharapkan tidak hanya menjadi tujuan investasi yang menarik, tetapi juga menjadi daerah dengan iklim usaha yang kompetitif, inklusif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha.((Rel)