Rimbunnews.com, Karo – Pemerintah Kabupaten Karo melalui Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) terus berkomitmen menjaga ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah distributor dan gudang penyangga di wilayah Kabupaten Karo.

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Dr. Drs. Eddi Surianta Surbakti M.Pd, yang juga menjabat sebagai Ketua KP3, memimpin langsung kegiatan monev tersebut. Ia menyampaikan bahwa secara umum ketersediaan pupuk bersubsidi untuk mendukung musim tanam 2025 dalam kondisi aman. Namun demikian, ia mengimbau agar kelompok tani segera melakukan penebusan pupuk agar proses tanam dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

“Stok pupuk bersubsidi dalam kondisi aman. Untuk itu, kami mengimbau kepada kelompok tani agar segera menebus pupuk sebagai bagian dari persiapan masa tanam berikutnya tahun ini,” kata Eddi.

Dalam pemantauan di lapangan, KP3 mendapati bahwa stok pupuk di gudang produsen dan distributor, seperti PT. Petrokimia Gresik dan CV. Rata Grey, masih tersedia dengan cukup. Namun, ditemukan kendala berupa keterlambatan penebusan pupuk oleh distributor. Sementara itu, di tingkat kios pengecer seperti UD Rizkina Tani, stok pupuk dan pestisida juga masih mencukupi. Salah satu masalah yang ditemukan adalah adanya petani yang belum terdaftar di RDKK, sehingga perlu pembaruan data secara berkala untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Eddi juga menekankan pentingnya penertiban administrasi dalam proses pengambilan dan pendistribusian pupuk. Ia mengingatkan bahwa kedisiplinan dalam administrasi akan membantu menghindari potensi penyimpangan yang dapat merugikan baik distributor maupun kelompok tani.

“Kami minta agar administrasi ditertibkan setertib-tertibnya, guna menghindari temuan negatif di lapangan,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Karo, Drs. Dapatkita Sinulingga, menyatakan bahwa kegiatan monev ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar tersalurkan hingga ke tangan petani yang berhak menerimanya.

“Monitoring ini dilakukan agar pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran. Jangan sampai terjadi kelangkaan pupuk karena kurangnya pengawasan,” tegas Sinulingga.

Ia juga menjelaskan bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi saat ini telah menggunakan sistem berjenjang mulai dari distributor, kios hingga kelompok tani. Namun demikian, pengawasan di tingkat kelompok tani masih perlu ditingkatkan untuk memastikan pendistribusian yang adil dan sesuai aturan.

Kegiatan monitoring ini turut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, antara lain perwakilan Kejaksaan Negeri Karo, Kanit Ekonomi Polres Tanah Karo Ipda Benteng Perangin-angin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo Hendrik P. Tarigan, serta unsur terkait lainnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Karo menegaskan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, demi mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Karo.(anta)

 

Rimbunnews.com, Kabanjahe – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG, M. Kes dan Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP ikuti Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 Secara Virtual di ruang Karo Command Center (KCC) Dinas Kominfo Kab. Karo. Rabu, (05/03/25).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). MCP KPK adalah program Monitoring Center for Prevention atau Pusat Pemantauan Pencegahan yang dilaksanakan KPK dan bertujuan untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Capaian nilai MCP KPK akan menjadi indeks pencegahan korupsi daerah selama penyelenggaraan pemerintahan berlangsung. Adapun aspek yang dipantau MCP KPK antara lain perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan keuangan.
Aspek lainnya adalah pengawasan dan evaluasi, pelaporan dan transparansi, penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat, penerapan teknologi informasi, dan pengembangan kapasitas SDM.

Turut mendampingi dalam zoom meeting ini, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Dr. Drs. Edi Surianta, M. Pd, Asisten III Sekda Kab. Karo, Mulianta Tarigan, S. Sos, dan Pimpinan OPD terkait.

(anta)

 

Rimbunnews.com, Kabanjahe – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG, M. Kes mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengendalian inflasi tahun 2025 secara virtual di ruang Karo Command Center (KCC) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo. Selasa, (04/03/25).

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dari Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring. Dalam pemaparannya, Mendagri menyampaikan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 3 Maret 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan inflasi nasional pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,09% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan Februari 2024, serta -0,48% secara bulanan (month-to-month) dibandingkan Januari 2025.

Mendagri menilai bahwa meskipun terjadi deflasi, kondisi daya beli masyarakat masih berada dalam kategori cukup baik. “Secara pribadi, saya melihat data ini tidak mengkhawatirkan, karena kemampuan daya beli masyarakat relatif cukup baik,” ujar Tito Karnavian.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan deflasi pada Februari 2025. Beberapa di antaranya adalah adanya diskon tarif listrik, peningkatan produksi cabai merah dan cabai rawit, penurunan harga jagung di tingkat peternak, penyesuaian tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di beberapa wilayah, serta penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. “Kondisi ini menunjukkan bahwa penyesuaian harga komoditas dan kebijakan pemerintah turut berperan dalam tren deflasi bulan ini,” jelas Amalia.

Dengan adanya rakor ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama di Kabupaten Karo.

Turut hadir mendampingi Bupati Karo unsur perwakilan Forkopimda Kab. Karo, Plh. Sekretaris Daerah Kab. Karo, Dr. Drs. Edi Surianta, M. Pd, Asisten II Sekretariat Daerah Kab. Karo, Drs. Dapatkita Sinulingga, Kepala BPS Kab.Karo Ratnauli Naibaho, perwakilan Bulog, dan pimpinan OPD terkait.

(Diskominfo)

 

Rimbunnews.com, Tanah Karo – Bupati Karo, Brigjen Pol. Purn .DR. dr. Antonius Ginting.Sp.OG., M.Kes, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Dalam amanat yang dibacakan secara serentak oleh seluruh Camat pada apel pagi, Senin (24/02/2025), di seluruh kecamatan Kabupaten Karo, Bupati Karo menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bekerja dengan penuh dedikasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bupati menekankan kepada kepala perangkat daerah dan Camat agar menjadi teladan bagi ASN di unit kerja masing-masing serta melakukan penegakan disiplin secara berjenjang jika terjadi pelanggaran. Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, ASN di Kabupaten Karo diminta untuk senantiasa menjaga disiplin kerja, mematuhi jam kerja, tidak berada di luar kantor tanpa surat tugas, serta mengutamakan sarapan di rumah sebelum memulai aktivitas kerja. Setiap ASN juga diharapkan mampu mencapai target kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatan masing-masing.

Bupati Karo mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama meningkatkan disiplin dan kinerja demi memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo.( anta)