RIMBUN NEWS

Rimbunnews.com – Tapanuli Selatan –
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu membuka kegiatan Sosialisasi Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Aula Sarasi Lantai III Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah kecamatan, kelurahan, desa serta pemangku kepentingan mengenai mekanisme penyelesaian penguasaan tanah masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Turut hadir Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, perwakilan BPKH Wilayah I Medan Paskah Panjaitan, Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VI Sipirok B. Purba, dan Kepala Badan Pertanahan.

Dalam arahannya, Bupati Gus Irawan menegaskan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berkomitmen mendukung penuh proses inventarisasi dan verifikasi agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas lahan yang telah dikuasai secara turun-temurun, tanpa mengabaikan kelestarian kawasan hutan. (Nurdin Nasution).

Rimbunnews.com -;Karo– Polsek Berastagi memberikan pembekalan mengenai disiplin dan keselamatan berlalu lintas kepada ratusan murid baru Kelas X SMA Negeri 1 Berastagi dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Kamis(16/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di aula SMA Negeri 1 Berastagi, Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, ini merupakan bagian dari upaya membangun karakter pelajar yang taat hukum dan peduli terhadap keselamatan di jalan raya.

Kegiatan dibuka oleh Kepala SMA Negeri 1 Berastagi, Normawati Martiana Ginting, S.Pd., yang menyampaikan apresiasi kepada Polsek Berastagi atas kesediaannya memberikan edukasi kepada para peserta didik baru. Menurutnya, pembekalan mengenai disiplin berlalu lintas sangat penting sebagai bekal bagi para siswa dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Mewakili Kapolsek Berastagi KOMPOL Henry DB Tobing, S.H., M.H., Kanit Lantas IPTU Feri Galingging, S.H. menyampaikan materi tentang pentingnya membangun kesadaran hukum sejak usia pelajar. Ia menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, serta kelengkapan surat-surat kendaraan merupakan bagian dari tanggung jawab setiap pengguna jalan.

“Keselamatan berlalu lintas dimulai dari kedisiplinan diri sendiri. Jadilah pelajar yang tertib di jalan, selalu gunakan helm berstandar SNI, patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, dan jangan pernah mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama,” ujar IPTU Feri Galingging.

Dalam penyampaiannya, para siswa juga diingatkan bahwa pelanggaran lalu lintas tidak hanya berujung pada sanksi hukum, tetapi juga dapat menyebabkan kecelakaan yang mengancam keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, para pelajar diharapkan mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com -;Karo – Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang ancaman dan ketakutan, seorang siswi di Kabupaten Karo yang disamarkan dengan nama Bunga akhirnya memberanikan diri mengungkap dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan ayah angkatnya sendiri. Kasus yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih enam tahun itu kini ditangani Satres PPA Polres Karo.

Korban, Bunga (18), warga Kecamatan Kabanjahe, diduga menjadi korban kekerasan sejak masih duduk di bangku kelas III Sekolah Dasar atau sekitar usia 10 tahun. Perbuatan tersebut diduga dilakukan berulang kali oleh ayah angkatnya berinisial S (40-an), seorang wiraswasta yang juga merupakan suami dari kakak kandung ibu korban.

Berdasarkan hasil penyelidikan, korban diketahui telah diasuh keluarga tersebut sejak berusia delapan bulan setelah ibu kandungnya meninggal dunia. Namun, hubungan yang seharusnya memberikan perlindungan justru diduga dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindak kekerasan.

Peristiwa pertama diduga terjadi pada tahun 2018 dan terus berulang hingga terakhir kali terjadi pada 28 Mei 2026 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah pelaku.

Selama bertahun-tahun, korban tidak berani menceritakan apa yang dialaminya karena diduga mendapat ancaman dari tersangka. Pelaku disebut mengancam tidak akan lagi mengurus korban sebagai wali, termasuk menghambat pengurusan berbagai dokumen penting setelah korban lulus sekolah.

Ancaman tersebut, ditambah relasi kuasa sebagai orang tua angkat, membuat korban berada dalam kondisi tidak berdaya sehingga memilih memendam penderitaannya sebagai korban kekerasan seksual.

Fakta itu akhirnya terungkap setelah ibu angkat korban, yang sebelumnya tidak mengetahui kejadian tersebut, menasihati korban terkait sikapnya. Momen itu dimanfaatkan korban untuk menceritakan seluruh pengalaman pahit yang selama ini disembunyikan. Mendengar pengakuan tersebut, keluarga korban segera melaporkan kejadian itu ke Polres Karo.

Petugas kemudian mengamankan tersangka, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasatres PPA IPTU Tina, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penyidik menangani perkara tersebut secara profesional dengan mengedepankan perlindungan terhadap korban.

“Tersangka telah diamankan dan saat ini menjalani proses penyidikan. Kami berkomitmen memberikan perlindungan kepada korban serta menuntaskan perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar IPTU Tina.

Dalam perkara ini, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Pasal 415 huruf b dan/atau Pasal 473 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Karo – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Sat Binmas Polres Karo melaksanakan kegiatan sambang dan penyuluhan di SMP Kemala Bhayangkari 2 Kabanjahe,.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Karo, AKP Taruli Silalahi, S.H., didampingi personel Sat Binmas dan personel Sat Lantas Polres Karo.

Hadir pula Kepala Sekolah SMP Kemala Bhayangkari 2 Kabanjahe, Evi Mariam Br. Rangkuti, S.Pd., para guru pendamping, serta seluruh siswa baru yang mengikuti MPLS.

Dalam kesempatan tersebut, AKP Taruli Silalahi memberikan pembinaan mengenai Harkamtibmas guna menanamkan kesadaran hukum, disiplin, serta pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Personel Sat Lantas juga memberikan edukasi tentang rambu-rambu lalu lintas dan pentingnya budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini.

Selain penyuluhan, para siswa baru mengikuti pelatihan Peraturan Baris-Berbaris (PBB) sebagai sarana membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, kekompakan, serta rasa tanggung jawab.

Melalui kegiatan ini, Polres Karo berharap para peserta didik mampu menjadi generasi yang disiplin, berkarakter, taat aturan, serta memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas sejak dini.

Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh antusiasme dari seluruh peserta MPLS.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Deli Serdang – Antisipasi terjadinya kemacetan panjang akibat melonjaknya antrean kendaraan pengisi bahan bakar, Jajaran Polresta Deli Serdang langsung melakukan Pelayanan pengamanan serta melaksanakan pengaturan lalu lintas (Gatur) intensif di setiap SPBU yang ada di wilayah hukum Polresta Deli Serdang, Kamis (16/07/2026)

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, SIK, M.Si, Saat dikonfirmasi oleh awak media mengatakan “upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa antrean kendaraan yang hendak melakukan pengisian BBM tidak meleber hingga menutup badan jalan utama. sehingga arus lalu lintas lancar dan antrean pengisian BBM berjalan tertib” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Personil Jajaran Polresta Deli Serdang yang melaksanakan pengamanan juga ikut menata barisan mobil truk dan kendaraan roda empat dan roda dua lainnya agar berbaris secara tertib sesuai dengan jalur kiri yang telah di tentukan agar tidak menghambat kendaraan lain yang sedang melintas.

Selain menertibkan posisi kendaraan, petugas juga memberikan imbauan humanis kepada para pengemudi agar tetap sabar menunggu giliran dan tidak memarkirkan armada secara berlapis. buktinya Pendekatan persuasif ini terbukti efektif dalam menjaga kedisiplinan para pengemudi di area pengisian bahan bakar.

“selain mengatur seluruh kendaraan agar bisa tertib sesuai aturan yang telah di terapkan, kami juga memberikan himbauan berupa edukasi kepada para pengendara untuk tidak mengganggu kendaraan lain yang melintas” ucapnya lagi

“Tim Patroli Polresta Deli Serdang juga melakukan pengawalan terhadap mobil tangki Pertamina yang akan menyuplai di setiap SPBU yang berada wilayah hukum Polresta Deli Serdang” tutupnya.

Wahyu Salah seorang warga yang mengantri pengisian BBM di SPBU mengucapkan terimakasih atas upaya Polri pada pengaturan dan penataan kenderaan dalam antrian pengisian BBM sehingga arus lancar dan warga merasa nyaman dan aman dengan kehadiran Polri.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Medan – Polda Sumatera Utara mengambil langkah cepat untuk membantu mempercepat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menurunkan personel yang telah memiliki kompetensi sebagai pengemudi truk tangki.

Langkah tersebut dilakukan sebagai solusi sementara untuk mengatasi kekurangan awak mobil tangki (AMT) yang berdampak pada distribusi BBM di sejumlah wilayah.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Sumut, Kombes Pol. Dwi Tunggal Jaladri, didampingi Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, saat memberikan keterangan kepada awak media di depan Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (16/7/2026).

Dwi menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, BIN Daerah, serta jajaran Polda Sumut, salah satu kendala distribusi BBM disebabkan berkurangnya jumlah awak mobil tangki (AMT).

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Polda Sumut menyiapkan 10 personel Polri yang memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan truk tangki sebagai pengganti sementara AMT yang berhalangan bertugas. Personel tersebut diterjunkan berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari pihak terkait.

“Kami menyiapkan tambahan 10 personel Polri untuk membantu sebagai pengemudi kendaraan tangki BBM. Ini merupakan langkah sementara agar distribusi BBM tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Dwi Tunggal Jaladri.

Ia menegaskan, personel yang diterjunkan bukan dipilih secara sembarangan. Seluruhnya telah mengikuti pelatihan khusus mengemudikan kendaraan tangki BBM sehingga memahami prosedur keselamatan dan standar operasional dalam proses distribusi.

“Anggota yang kami siapkan sudah memiliki kualifikasi dan pernah mengikuti pelatihan. Jadi bukan karena bisa mengemudikan truk kemudian langsung ditugaskan, tetapi memang sudah dibekali kemampuan untuk mengoperasikan kendaraan tangki BBM,” jelasnya.

Menurut Kombes Dwi Tunggal Jaladri, pelatihan tersebut telah dilaksanakan sejak penanganan gangguan distribusi BBM akibat bencana alam di wilayah Sibolga, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan pada 2025. Pengalaman tersebut membuat personel siap diterjunkan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan untuk membantu kelancaran distribusi energi.

Selain menyiapkan personel sebagai pengemudi, Polda Sumut juga membuka layanan pengawalan terhadap kendaraan tangki BBM selama proses distribusi. Pengawalan diberikan berdasarkan permintaan dari Pertamina maupun pengelola SPBU untuk memastikan pengiriman berlangsung aman, lancar, dan tepat waktu.

Kombes Dwi Tunggal Jaladri menambahkan, hingga saat ini koordinasi antara Polda Sumut, Pertamina, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat guna mempercepat normalisasi distribusi BBM di Sumatera Utara.

“Berdasarkan hasil koordinasi, stok BBM di Sumatera Utara masih mencukupi. Kami akan terus mendukung setiap langkah percepatan distribusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Medan – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Sumatera Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ruang digital yang aman dengan mengungkap tindak pidana pornografi berbasis teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Seorang tersangka berinisial T.H. berhasil diamankan setelah diduga memanipulasi foto korban menggunakan teknologi AI hingga menjadi konten bermuatan pornografi.

Pengungkapan tersebut disampaikan Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono, S.H., S.I.K., M.Si., dalam konferensi pers di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (16/7/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., Wadirressiber, serta para Kasubdit Ditressiber Polda Sumut.

Kombes Pol. Bayu menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan polisi yang diterima Ditressiber Polda Sumut pada 8 Juli 2026. Berdasarkan laporan tersebut, penyidik segera melakukan serangkaian penyelidikan, digital forensic, pemeriksaan saksi, analisis barang bukti elektronik hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku.

“Kasus ini menjadi perhatian serius karena pelaku memanfaatkan perkembangan teknologi Artificial Intelligence untuk melakukan manipulasi foto korban menjadi konten bermuatan pornografi. Penyalahgunaan teknologi seperti ini merupakan bentuk kejahatan siber yang dapat merusak kehormatan, privasi, dan kehidupan sosial korban,” ujar Bayu.

Ia menerangkan, berdasarkan hasil penyidikan, tersangka terlebih dahulu mengunduh lima foto korban dari akun Instagram. Selanjutnya, foto-foto tersebut diedit menggunakan aplikasi berbasis AI sehingga menghasilkan gambar korban dalam kondisi tanpa busana.

“Tersangka kemudian membuat akun Instagram palsu dan mengunggah foto hasil manipulasi tersebut. Bahkan pelaku juga menandai akun media sosial korban sehingga konten tersebut dapat diketahui oleh orang lain dan berpotensi mempermalukan korban di ruang digital,” jelasnya.

Tidak hanya menyebarkan konten hasil rekayasa digital, tersangka juga menawarkan jasa untuk membantu menghapus akun media sosial palsu yang dibuatnya sendiri dengan meminta sejumlah uang kepada korban.

“Modus seperti ini merupakan bentuk pemerasan sekaligus penyalahgunaan teknologi digital. Pelaku terlebih dahulu menciptakan masalah, kemudian menawarkan solusi dengan meminta imbalan kepada korban. Ini adalah pola kejahatan yang harus diwaspadai masyarakat,” kata Bayu.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, bukan justru digunakan untuk menyerang martabat dan kehormatan seseorang.

“Artificial Intelligence merupakan teknologi yang sangat bermanfaat apabila digunakan secara benar. Namun ketika disalahgunakan untuk membuat konten pornografi, menyebarkan informasi palsu atau merugikan orang lain, tentu akan kami tindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut menyita barang bukti berupa satu unit telepon genggam, dua kartu SIM, serta dua lembar tangkapan layar akun Instagram yang memuat konten hasil manipulasi AI.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli siber guna mendeteksi berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk penyebaran konten pornografi, eksploitasi seksual berbasis elektronik, hingga penyalahgunaan teknologi AI.

“Kami terus memperkuat patroli siber sebagai langkah preventif sekaligus represif. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman bagi masyarakat. Siapa pun yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindak pidana akan kami kejar dan proses sesuai hukum,” tegas Bayu.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta menjaga keamanan data dan foto pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak sembarangan membagikan data maupun foto pribadi di ruang digital. Apabila menemukan akun palsu, konten yang melanggar hukum, atau menjadi korban penyalahgunaan teknologi digital, segera laporkan kepada Ditressiber Polda Sumut agar dapat segera ditangani,” ujarnya.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pornografi, dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan/atau pidana denda kategori VI.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan mengatakan pengungkapan perkara tersebut menjadi bukti keseriusan Polda Sumut dalam menghadapi dinamika kejahatan siber yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

“Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Polda Sumut akan terus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional sekaligus edukasi agar masyarakat semakin cerdas, aman, dan bijak dalam beraktivitas di ruang digital,” pungkasnya.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Medan – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Aula I Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kamis (16/7). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dra. Sorta Ertaty Siahaan, serta turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ust. Salman Alfarisi.

RDP tersebut juga dihadiri oleh perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Hiswana Migas Sumatera Utara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Sumatera Utara, serta instansi terkait lainnya untuk membahas gangguan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Dalam rapat tersebut, Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara menggali berbagai informasi mengenai penyebab terganggunya distribusi BBM, langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan, serta strategi jangka panjang untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang. Masing-masing instansi menyampaikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya, sementara KPPU memberikan perspektif dari sisi tata kelola distribusi dan persaingan usaha.

Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan, gangguan yang terjadi pada beberapa hari terakhir pada dasarnya bukan disebabkan oleh keterbatasan stok BBM, melainkan akibat terganggunya proses distribusi dari terminal menuju SPBU.

“KPPU melihat bahwa isu utama dalam peristiwa ini bukan semata-mata persoalan ketersediaan BBM, tetapi bagaimana sistem distribusi mampu tetap berjalan ketika terjadi gangguan operasional pada mata rantai logistik,” ujar Ridho.

Menurut KPPU, distribusi BBM merupakan bagian dari pelayanan publik yang sangat strategis sehingga selain mempertimbangkan efisiensi operasional, sistem distribusi juga perlu memiliki ketahanan (supply chain resilience) agar tetap mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai kondisi.

Dalam paparannya, KPPU juga menyampaikan bahwa penggunaan satu penyedia jasa transportasi dapat memberikan manfaat berupa efisiensi operasional, kemudahan koordinasi, dan standarisasi pelayanan. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap satu penyedia jasa juga dapat meningkatkan risiko terganggunya distribusi apabila penyedia jasa tersebut mengalami kendala operasional.

Dalam kesempatan tersebut, KPPU juga mengapresiasi langkah cepat PT Pertamina Patra Niaga dalam memulihkan kondisi akibat permasalahan yang terjadi.

“Kami mengapresiasi respons cepat Pertamina bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta TNI dan Polri dalam menjaga kelancaran distribusi BBM. Namun di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola distribusi BBM agar sistem yang dibangun tidak hanya efisien, tetapi juga tangguh menghadapi berbagai gangguan operasional. Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh kepastian pasokan BBM dalam berbagai kondisi,” ujar Ridho.

Sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan, KPPU mendorong agar dilakukan evaluasi terhadap tata kelola penyediaan jasa transportasi BBM, termasuk penguatan Business Continuity Plan (BCP) dan Contingency Plan, penyempurnaan manajemen risiko, serta mekanisme evaluasi penyedia jasa secara berkala agar sistem distribusi tetap efisien sekaligus memiliki ketahanan terhadap gangguan.

Selain itu, KPPU juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang cepat, akurat, dan transparan selama masa normalisasi distribusi guna mencegah terjadinya panic buying yang dapat memperburuk kondisi pasokan di tingkat SPBU.

Menutup paparannya, KPPU menegaskan bahwa berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, belum terdapat indikasi yang cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, momentum ini penting untuk melakukan evaluasi kebijakan agar sistem distribusi BBM di masa mendatang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional, ketahanan rantai pasok, serta prinsip persaingan usaha yang sehat.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Medan – Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, mengatakan jajaran Polda Sumut tidak hanya membantu kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi juga mengerahkan personel untuk mengatur antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah.

“Selain membantu proses distribusi BBM, personel kami mulai dari Polda, Polres hingga Polsek juga fokus melakukan pengaturan antrean kendaraan di SPBU,” ujar Ferry, Kamis (16/7/2026).

Upaya tersebut diperkuat dengan pengamanan di 325 SPBU yang tersebar di seluruh Sumatera Utara. Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Sumut, Kombes Pol. Dwi Tunggal Jaladri, mengatakan sebanyak 786 personel dikerahkan secara bergantian selama 24 jam untuk menjaga keamanan, mengatur arus lalu lintas, serta memastikan antrean kendaraan berlangsung tertib.

Menurut Dwi, penempatan personel di setiap SPBU bertujuan menjaga situasi tetap kondusif sekaligus mencegah kemacetan akibat antrean kendaraan yang meluber hingga ke badan jalan.

“Personel kami ditempatkan di SPBU yang mengalami antrean agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM dengan tertib dan arus lalu lintas di sekitar lokasi tetap lancar,” katanya.

Ia menjelaskan, pada Selasa (14/7) malam kemacetan sempat terjadi di sejumlah SPBU di Sumatera Utara akibat meningkatnya antrean kendaraan. Namun, kondisi tersebut berangsur normal setelah personel kepolisian diterjunkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas secara berkala.

Selain melakukan pengamanan di SPBU, Polda Sumut juga menyiapkan pengawalan terhadap kendaraan tangki pengangkut BBM apabila dibutuhkan oleh Pertamina maupun pengelola SPBU. Pengawalan dilakukan berdasarkan permintaan dan akan terus diberikan hingga proses distribusi BBM kembali normal.

Ferry juga mengimbau masyarakat agar tidak panik terkait ketersediaan BBM. Berdasarkan informasi yang diterima Polda Sumut, stok BBM di Sumatera Utara masih mencukupi. Kendala yang terjadi sebelumnya hanya berkaitan dengan proses distribusi akibat kekurangan awak mobil tangki (AMT) dan kini secara bertahap telah diatasi.

“Stok BBM masih tersedia. Kendala yang terjadi hanya pada proses pendistribusian dan itu merupakan persoalan internal Pertamina yang saat ini sudah mulai terselesaikan,” ujar Ferry.

Sebelumnya, Polda Sumut mengerahkan sedikitnya delapan personel yang telah memiliki kualifikasi mengemudikan truk tangki untuk membantu distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara sejak Selasa (14/7) malam.

Pengerahan personel tersebut dilakukan atas permintaan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, sebagai langkah mempercepat normalisasi distribusi BBM yang dalam beberapa hari terakhir mengalami kendala di sejumlah daerah.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Medan – JNE kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui penyaluran dana zakat perusahaan sebesar Rp200.000.000 kepada 11 lembaga sosial di Kota Medan dan sekitarnya. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian JNE dalam menebarkan kebaikan sekaligus menguatkan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai berbagi, memberi, dan menyantuni, JNE secara konsisten melaksanakan program penyaluran zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Program ini dilaksanakan secara terarah, transparan, amanah, dan sesuai dengan prinsip syariah agar manfaatnya dapat diterima oleh masyarakat yang berhak melalui lembaga-lembaga sosial yang memiliki peran aktif dalam bidang kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran zakat dilakukan secara simbolis oleh perwakilan JNE Medan kepada 11 lembaga sosial penerima manfaat, di antaranya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Medan sebesar Rp59.000.000, Yatim Mandiri sebesar Rp30.000.000, DT Peduli sebesar Rp20.000.000, Ayah Yatim Indonesia (AYI) Medan sebesar Rp30.000.000, Maskanul Insani sebesar Rp10.000.000, Rumah Yatim sebesar Rp10.000.000, Rumah Zakat sebesar Rp5.000.000, serta empat lembaga sosial lainnya dengan total bantuan sebesar Rp36.000.000.

Melalui program ini, JNE berharap zakat yang disalurkan tidak hanya menjadi bantuan yang bersifat sesaat, tetapi juga mampu memberikan dampak yang berkelanjutan melalui berbagai program pendidikan, pembinaan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh masing-masing lembaga penerima. Dengan demikian, zakat diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas kebermanfaatan sekaligus menghadirkan harapan baru bagi masyarakat.

Kepala Cabang JNE Medan, Yusran, mengatakan bahwa penyaluran zakat merupakan bagian dari komitmen JNE untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat. Menurutnya, nilai berbagi, memberi, dan menyantuni telah menjadi budaya perusahaan yang diwujudkan melalui berbagai program kepedulian sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Di JNE, kami meyakini bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat kami hadirkan bagi masyarakat. Melalui penyaluran zakat ini, kami ingin terus menebarkan kepedulian dan menguatkan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi, memberi, dan menyantuni merupakan nilai yang selalu kami pegang dalam setiap langkah perusahaan. Karena itu, JNE akan terus aktif menghadirkan berbagai program sosial dan kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan serta memperkuat sinergi bersama lembaga-lembaga sosial dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas,” ujar Yusran.

Apresiasi terhadap program ini juga disampaikan oleh Kepala Cabang DT Peduli Sumatera Utara, Esty Iswahyuni, yang menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan JNE melalui program penyaluran zakat tersebut, “Kami mengucapkan terima kasih kepada JNE atas program yang sangat bermanfaat, khususnya untuk pengembangan para santri Rumah Tahfidz Al-Qur’an DT Peduli Sumatera Utara. Program ini akan memberikan manfaat yang besar bagi para santri selama proses pembelajaran serta menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak bagi masyarakat,” ungkap Esty.

Melalui kegiatan ini, JNE berharap semangat berbagi dapat terus menginspirasi berbagai pihak untuk bersama-sama menghadirkan manfaat bagi sesama. Sejalan dengan semangat Connecting Happiness, JNE percaya bahwa setiap amanah yang disalurkan melalui zakat akan menjadi jembatan kebaikan yang menghadirkan harapan, memperkuat kepedulian, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.(Mabhirink Gutul)