Rimbunnews.com – Tanjungmorawa  – Program Hallo Polisi yang disiarkan langsung oleh RRI Medan menghadirkan Kapolsek Tanjung Morawa, AKP M. Tambunan, SH, MH, sebagai narasumber utama. Acara ini membahas berbagai upaya Polsek Tanjung Morawa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya (02/10/2024).

Dalam dialog tersebut, AKP M. Tambunan menegaskan “Untuk memaksimalkan kinerja, Polsek menerapkan pendekatan terpadu, di mana setiap unit menjalankan tugas sesuai fungsinya, baik dalam upaya preventif, pre-emtif, maupun represif. Tak hanya itu, program-program seperti Jumat Curhat dan Minggu Kasih juga dijalankan secara rutin, memberikan ruang dialog terbuka antara polisi dan masyarakat guna menjaga situasi tetap kondusif.”

Dalam menekan angka kriminalitas di era digital ini, yang melibatkan berbagai tindak kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, begal, hingga geng motor dan tawuran pelajar. Untuk mengatasi hal ini, Polsek secara intensif menggelar patroli rutin pada jam-jam rawan di lokasi-lokasi yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi.

Melalui kerja sama yang kuat antara tiga pilar – Polri, TNI, dan pemerintah kecamatan – Polsek juga melakukan patroli malam untuk mencegah balapan liar, serta memantau keamanan di pemukiman warga dan pos kamling.

AKP M. Tambunan juga menjelaskan Polsek berupaya agar setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat, sambil mengedepankan solusi kekeluargaan melalui pendekatan Restorative Justice untuk kasus-kasus tertentu, sehingga tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga harmonisasi sosial di wilayah hukumnya.

Di sisi lain, upaya pemberantasan narkoba juga menjadi fokus utama. Polsek Tanjung Morawa secara berkelanjutan melakukan razia, penyuluhan, serta patroli rutin untuk meminimalisir peredaran narkotika. Melalui kerja sama erat dengan TNI, pemerintah kecamatan, serta elemen masyarakat, Polsek telah membentuk posko kampung bebas narkoba sebagai langkah nyata dalam memerangi bahaya narkotika.

Melalui dialog ini, Polsek Tanjung Morawa berhasil menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, menjaga keamanan, memberikan pelayanan prima, dan memberantas berbagai bentuk kriminalitas, demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya. ( Mabhirink Gutul)

 

 

Rimbunnews.com – Medan  – Dua Bandar Narkoba jaringan Malaysia-Indonesia ditangkap Direktorat (Dit) Narkoba Polda Sumut. Satu tersangka ditembak karena berusaha melarikan diri. Dari kedua tersangka, inisial MF dan KS disita barang bukti sabu-sabu 29 kg dan 39 ribu Pill ekstasi.

Dirresnarkoba Poldasu Kombes Yemi Mandagi didampingi Kabid Humas Kombes Hadi Wahyudi kepada wartawan, Rabu (2/10) mengatakan, kedua tersangka merupakan jaringan Malaysia-Indonesia.

“Narkoba dari negara Jiran (Malaysia) masuk melalui Tanjung Balai dan hendak Diedarkan di Medan,” jelas Yemi.
Disebutkan, setelah mendapat informasi, tim melakukan penyelidikan di Tanjung Balai. Ternyata, pelaku sudah berada di Medan.

Kemudian, seorang pelaku ditangkap di Komplek CBD Polonia saat mengendarai sepeda motor. “Tersangka KS sempat melawan sehingga diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak kakinya,” sebut Yemi.

Berdasarkan keterangan KS, sambung mantan Kapolresta Deli Serdang itu, dilakukan perburuan terhadap tersangka MF yang melarikan diri dengan menggunakan mobil Honda Brio.

“Persis di lampu merah perempatan Jl.Ir Juanda dan Imam Bonjol, tersangka menabrak mobil hingga terjadi tabrakan beruntun. Dari dalam mobil disita barang bukti 29 kg sabu dan 39 ribu lebih butir ekstasi,” katanya.

Dari tabrakan kendaraan itu sebanyak 4 unit mobil rusak parah termasuk mobil polisi yang melakukan pengejaran.
Dari penangkapan sindikat narkoba internasional itu, tambah Kombes Yemi Mandagi, membuktikan komitmen bapak Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto bahwa narkoba harus dibumi hanguskan dari bumi Sumatera Utara.

Perwira melati tiga dipundaknya itu mengatakan, selain menerapkan tindak pidana, para pelaku narkoba akan dimiskinkan dengan menerapkan undang-undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). “Kedua tersangka diancam hukuman mati,” pungkasnya. (Mabhirink Gutul )

 

Rimbunnews.com – Sergai – Polres Serdang Bedagai (Sergai) berhasil mengamankan kegiatan Oil Palm Marathon 2024 yang digelar oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Acara ini berlangsung di lapangan bola Perkebunan Kelapa Sawit PT. Fajar Agung, Kebun Beng Abing, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Minggu, 29 September 2024mulai pukul 05.30 WIB.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua GAPKI Sumatera Utara, Bapak Timbas Prasad Ginting; Ketua Umum GAPKI, Bapak Eddy Martono; Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana serta Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS, Bapak Kabul Wijayanto; Direktur Utama PT. Fajar Agung, Bapak Dr. H. Rahmat Shah; Ketua Panitia Oil Palm Marathon ke-4; serta Kapolsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai, AKP S. Gurusinga.

Kegiatan Oil Palm Marathon 2024 diikuti oleh 1.200 peserta yang terbagi dalam beberapa kategori, yaitu 5K Pelajar, 5K TNI/Polri, 10K Umum, 21K Nasional (Half Marathon) dan 42K Nasional (Full Marathon). Rute lari dibagi sesuai kategori, mulai dari lintasan 5K yang melintasi Desa Beng Abing, hingga Full Marathon sejauh 42K yang melalui beberapa desa di sekitar Kecamatan Pegajahan.

Ketua GAPKI Sumut, Bapak Timbas Prasad Ginting, bersama sejumlah pejabat lainnya, secara resmi melepas peserta marathon dari garis start. Acara ini berlangsung hingga pukul 08.30 WIB dan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti penanaman pohon, pemberian santunan kepada 100 anak yatim, penandatanganan MoU antara GAPKI dan PMI Provinsi Sumatera Utara, senam zumba, serta pengundian lucky draw. Penyerahan hadiah kepada pemenang marathon juga menjadi penutup rangkaian acara.

Kegiatan Oil Palm Marathon 2024, yang merupakan kali keempat diselenggarakan oleh GAPKI, berakhir sekitar pukul 12.00 WIB dalam keadaan aman dan lancar berkat pengamanan yang dilakukan oleh personil Polres Serdang Bedagai. (. Mabhirink Gutul )

 

Rimbunnews.com – Banjarmasin – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Rapat Pleno Tahun 2024 Perhimpunan Tempat Ibadah Tridharma dan Majelis Rohaniawan Tridharma (PTITD dan Matrisia) se-Indonesia dibuka pada Jumat malam (27/09/2024) di Grand Ballroom Banjarmasin.

Dalam Mukernas PTITD dan Matrisia) se-Indonesia tersebut dihadiri oleh Ketua Martrisia Komda Sumut, Budi Malem  dan Ketua Komwil Medan, Haris serta  Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Adi Santoso bersama unsur forkopimda atau yang mewakili, Kementerian Agama Provinsi Kalsel, FKUB, pejabat Pemko Banjarmasin, dan pihak terkait lainnya.

Gubernur Paman Birin dalam sambutan tertulisnya mendorong PTITD dan Matrisia-67 untuk menguatkan koordinasi dan sinergitas yang baik dengan sesama pengurus maupun pemerintah daerah.

Matrisia kiranya dapat menjadi simbol kerukunan umat beragama dengan menunjukkan sikap santun dan murah hati yang mengisi moderasi beragama di Kalsel.

Gubernur Paman Birin pun mendukung kegiatan mukernas yang dipercaya menjadi momen untuk menyatukan seluruh Tri Dharma yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Provinsi Kalsel memang dihuni mayoritas penduduk muslim, namun masyarakat mampu menghargai perbedaan dan menjaga toleransi antar umat beragama, sehingga tetap terjalin kerukunan dan kedamaian.

Selanjutnya diutarakan, Pemerintah Provinsi Kalsel senantiasa menjamin kenyamanan dan keamanan umat beragama untuk beribadah dan melakukan aktivitas keagamaannya masing-masing.

Keberagaman agama suku ras dan budaya merupakan anugerah bagi alam semesta dan harus senantiasa dirawat dalam kasih dan harmoni.

Mukernas PTITD dan Matrisia ini diharapkan menjadi momentum untuk menyusun langkah-langkah strategis bagi kerja organisasi dalam rangka pelayanan ibadah dan kesejahteraan umat Tri Dharma.

Pembukaan mukernas dan rapat pleno ditandai dengan pemukulan bedug atau tambur barongsai oleh pejabat dan forkopimda yang hadir.

Herman Chandra selaku tuan rumah kegiatan sekaligus mewakili Ketua Umum Pengurus Pusat PTITDSI dan Martrisia 67, Ong Khing Kiong, menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam kegiatan yang berlangsung pada 27 – 29 September ini.

Mukernas digelar ujarnya, untuk mengevaluasi, merevisi, maupun menambah program kerja sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini.

Selain itu, akan jadi wadah mempererat hubungan komunikasi kekerabatan antara pengurus tempat ibadah Tri Dharma yang juga sebagai pengurus komda dan pusat di PTITD dan Matrisia sejak tahun 1967 ini.

Sementara itu, Ketua Panitia Mukernas, Purnomo menyebutkan, kegiatan diikuti sekitar 220 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.

Mukernas dan rapat bertema “eksis maju berkembang bersama. Mari tunjukkan eksistensi dengan aktivitas positif bermanfaat untuk seluruh umat Tri Dharma maju sesuai dengan kebutuhan di masa depan dan lakukan perubahan sehingga kita bisa berkembang bersama-sama dengan seluruh penduduk rakyat dan warga negara Indonesia”.

Demikianlah juga disampaikan Ketua PTITD Martrisia Komda Sumut, Budi Malem bahwa kegiatan Mukernas ini tak lain tak bukan untuk Memperluas Kebhinekaan Dan Memperkokoh Kebersamaan.

Budi Malem juga mengatakan mari bersama melestarikan budaya dan menghargai perbedaan serta menjaga toleransi, kerukunan dan peduli sesamandalam bingkai kebhinekaan Nusantara.

Budi Malem berharap, semoga dengan kegiatan Mukernas ini PTITD MARTRISIA dapat berkembang dan eksis kedepan, kata Budi. ( Mabhirink Gutul )

 

Rimbunnews.com  – Medan – Perkembangan transaksi keuangan digital di Indonesia terus terakselerasi merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sektor keuangan dan sistem pembayaran.

Pesatnya perkembangan tersebut seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam penggunakan instrumen dan kanal pembayaran digital.

Bank Indonesia mencatat kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital Nasional pada Agustus 2024 tetap kuat. Hal ini antara lain tercermin dari transaksi digital banking yang tumbuh sebesar 31.11% (yoy) dengan volume sebanyak 1,87 miliar transaksi.

Sementara penggunaan transaksi Uang Elektronik (UE) tumbuh 21.53% (yoy) atau mencapai 1.25 miliar transaksi, serta transaksi QRIS tumbuh 214.93% (yoy) dengan jumlah pengguna mencapai 52.55 juta dan jumlah merchant mencapai 33.7 juta.

Sejalan dengan kondisi Nasional, volume transaksi non tunai di Sumatera Utara pada Agustus 2024 juga tercatat tumbuh positif dengan pertumbuhan transaksi Uang Elektronik mencapai 21,77% (yoy) atau 16.65 juta transaksi.

Sementara itu penggunaan QRIS tumbuh kuat mencapai 2,58 juta pengguna di Sumatera Utara. Sementara dari sisi merchant di Sumatera Utara telah terdapat 1.30 juta merchant, yang di dominasi oleh merchant usaha mikro (58,47%).

Adapun dari sisi user, hingga Agustus 2024 telah terdapat 2,49 juta pengguna QRIS atau tumbuh 42,24% (yoy).

Ditengah Perkembangan keuangan digital yang berkembang dengan pesat tersebut, tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan, khususnya dalam hal infrastruktur dan literasi masyarakat yang masih belum merata.

Berdasarkan indeks literasi digital yang dipublikasikan oleh Kominfo, pada tahun 2022 tercatat tingkat literasi digital secara nasional adalah sebesar 3.54 dari skala 5.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil survey OJK tahun 2022 masih menunjukkan gap sebesar 35% antara tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan.

Bank Indonesia juga telah melakukan survey keberdayaan konsumen terhadap produk dan jasa sistem pembayaran berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (AMPK) dan Uang Elektronik.

Hasil survei tersebut menunjukkan Indeks Keberdayaan Konsumen telah berada pada level kritis sebesar 63.76. Pada level kritis, masyarakat sudah berani bercerita mengenai kekecewaan maupun kepuasan terhadap penggunaan non tunai.

Meskipun demikian, hasil menunjukkan bahwa masyarakat belum berada pada tahap konsumen yang berdaya.

Kondisi tersebut menjadi celah potensi yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan digital mengambil keuntungan dari konsumen.

Selain berbagai modus kejahatan pada transaksi digital, aktivitas ilegal lainnya juga mulai berkembang di era digitalisasi saat ini, baik pinjaman/fintech ilegal, investasi ilegal, hingga penjudian daring (judi online).

Mengacu pada data PPATK, perkembangan judi online pada tahun 2023 meningkat hingga 168 juta transaksi dengan akumulasi perputaran dana terkait judi online mencapai Rp 327 triliun.

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 3.3 juta orang bermain judi online. Hasil survei yang dipublikasikan oleh Populix, “Understanding the Impact of Online Gambling Ads Exposure” terdapat 82% responden pengguna internat Indonesia yang terpapar iklan judi online selama enam bulan terakhir.

Guna memitigasi berbagai risiko cyber dan aktivitas ilegal di era digital, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sumatera Utara serta OJK, LPS, Kominfo, Kepolisian, dan berbagai K/L terkait menyelenggarakan BMPD Talks yang mengusung tema “Talkshow Pelindungan Konsumen dan Diseminasi Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID)”.

Pada kesempatan tersebut juga turut mengundang para nasabah perbankan, media, mahasiswa, perwakilan komunitas wanita, pegawai pensiunan, serta pelaku usaha KUPVA BB dan PJP LR di Sumatera Utara.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 1 Oktober 2024 di Menara Mandiri Regional Medan. BMPD Talks menghadirkan narasumber,, Manager Departemen Surveilans Pelindungan Konsumen Bank Indonesia yang akan disampaikan oleh Bp Henry Setyo Ari Bowo dan Asisten Manajer Departemen Surveilans Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, Bp Raihan Jolanda Putra membahas mengenai keamanan sistem pembayaran.

Kemudian Person in charge Layanan Aduan, Direktorat Pengendalian Aptika Kominfo RI, Ibu Wilys Wahyu Meilan Kholis memberikan insight mengenai penjudian daring, penipuan online, dan berbagai aktivitas ilegal dan Deputi Direktur Pengawasan PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Regional V Sumbagut, Bp. Yovvi Sukandar menjelaskan pencegahan pinjaman ilegal maupun investasi ilegal.

Selanjutnya Plt Kanit Unit 3 Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Sumut, Iptu Indra Tamba. S.E.,M.H. yang memberikan insight mengenai penjudian daring, penipuan online, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya. Melalui kegiatan talkshow tersebut diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat dalam bertransaksi non tunai sejalan dengan upaya memitigasi potensi risiko cyber di era digital.

Potensi digitalisasi harapannya dapat memberikan manfaat kepada berbagai kalangan masyarakat termasuk pada sektor UMKM.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, UMKM berupaya untuk terus berinovasi dan mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan digitalisasi. Guna mendukung hal tersebut, Bank Indonesia telah mempersiapkan platform database profil UMKM potensial yang dibiayai (BISAID) yang sedang membutuhkan kredit pembiayaan untuk pengembang usahanya.

Pada kesempatan tersebut juga telah dilakukan diseminasi BISAID untuk mendukung percepatan akses pembiayaan kepada UMKM potensial.

Transformasi digital bukan merupakan proses yang singkat, dibutuhkan sinergi dan konsistensi antara Kementerian dan Lembaga terkait baik dari tingkat pusat maupun daerah untuk terus mendukung proses transformasi di masing-masing daerah.

Tentunya ini merupakan tugas bersama untuk mendukung ekosistem digital berjalan secara kondusif memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat. Sinergi dan kolaborasi antar lembaga dibutuhkan untuk memperkuat kebijakan memberantas risiko cyber dan berbagai aktivitas illegal secara terpadu.

Bank Indonesia senantiasa mengkampanyekan pelindungan konsumen melalui tagline PeKA yaitu Peduli, Kenali, dan Adukan. Peduli harapannya konsumen memahami produk/jasa sistem pembayaran yang digunakan hingga termasuk fitur keamanan pada instrumen yang digunakan.

Kenali yaitu konsumen dapat mengetahui berbagai modus risiko/potensi ancaman penipuan serta bagaimana memitigasinya. Adukan yaitu harapannya konsumen dapat memahami peran dari para regulator perlindungan konsumen, sehingga dapat mengajukan pengaduan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. ( asarpua )
Penulis : Serasi Sembiring
Foto : para narasumber yakni Manager Departemen Surveilans Pelindungan Konsumen Bank Indonesia yang akan disampaikan oleh Bp Henry Setyo Ari Bowo dan Asisten Manajer Departemen Surveilans Pelindungan dan Plt Kanit Unit 3 Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Sumut, Iptu Indra Tamba. S.E.,M.H. ( Mabhirink Gutul )

 

Rimbunnews.com – Deliserdang  -Satreskrim Polresta Deli Serdang bersama Tim DVI RS Bhayangkara Polda Sumut yang dipimpin dr Surjit singh Sp.F ( K ), melakukan ekshumasi terhadap makam siswa sekolah yang masih dibawah umur, yang diduga meninggal usai dihukum squat jump 100 kali, yang terjadi pada hari Kamis 19 September 2024 kemarin

Saat Ekshumasi di hari Selasa 1 Oktober 2024 kemarin, Personil Polri dari Polresta Deli Serdang melakukan pengamanan guna pembongkaran makam ini berlangsung aman, lancar dan kondusif.

Pembongkaran makam yang berlangsung di Kabupaten Deli Serdang, dimulai sekira pukul 10.00 WIB dan proses pembongkaran makam korban adalah untuk pemeriksaan jenazah guna kepentingan hukum, memakan waktu selama 4 jam lebih.

Saat dikonfirmasi oleh media Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Raphael Sandhy Cahya Priambodo, S.IK, didampingi Kasat Reskrim Kompol Risqi Akbar, S.IK, MH mengatakan kegiatan pembongkaran makam ini dilakukan Tim Inafis Sat Reskrim bersama Tim DVI RS Bhayangkara Sumatera Utara, selama proses pelaksanaan berlangsung juga dilakukan pengamanan oleh Personil Polresta Deli Serdang.

“Ekshumasi terhadap makam ini dilakukan guna memenuhi penyelidikan yang kita lakukan sehingga dianggap perlu dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban. Proses ini langsung dilakukan oleh Tim DVI Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatra Utara,” Ujarnya.

1. Untuk penyebab kematian korban, saat ini belum disimpulkan karena harus menunggu hasil pemeriksaan tambahan melalui proses identifikasi selanjutnya di RS Bhayangkara Polda Sumut (. Mabhirink Gutul )

 

Rimbunnews.com  – Medan – Kasus dugaan gratifikasi lima karyawan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) terus bergulir. Dalam kasus ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tak ada pihak internal yang terlibat.

Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena menegaskan bahwa OJK juga telah melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan kasus dugaan gratifikasi IPO sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang ada di OJK.

“Termasuk juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya. Nah berdasarkan prosedur pemeriksaan yang dilakukan, sejauh ini memang belum ditemukan keterlibatan pihak internal OJK dalam skema penerimaan gratifikasi pegawai BEI,” ucap Sophia dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK di Jakarta, 1 Oktober 2024.

Meski begitu, ia turut mengimbau kepada pihak-pihak lain jika memiliki informasi atau bukti keterlibatan yang terkait dengan pegawai ataupun pejabat OJK dalam kasus gratifikasi IPO maupun kasus lainnya.

“Diharapkan dapat menyampaikan masukannya melalui OJK WBS atau Whistle Blower System OJK dan tentunya disertai dengan bukti-bukti yang memadai,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan apresiasinya atas kekhawatiran semua pihak terkait kasus gratifikasi lima karyawan BEI terhadap calon emiten yang ingin melakukan IPO.

“Kami menghargai perhatian dari publik serta media, karena ini menunjukkan concern terhadap integritas dan kredibilitas sektor jasa keuangan. Dalam konteks ini pasar modal Indonesia dan hal itu penting karena kami memiliki concern yang sama,” ujar Mahendra.

Terkait kasus gratifikasi IPO, Mahendra menyambut baik tindakan tegas yang dilakukan BEI dengan memecat lima karyawan karena terbukti melanggar aturan dan etika yang ada.

Pihaknya juga melihat, langkah-langkah lebih lanjut untuk mendalam kasus tersebut. Dalam hal ini, kemungkinan ada penambahan pihak atau petinggi lain yang terlibat dalam kasus gratifikasi IPO.

Mengenai kabar keterlibatan pegawai OJK dalam kasus gratifikasi, pihaknya juga tengah melakukan penyelidikan terhadap lembaga yang dipimpinnya. Langkah tersebut dilakukan untuk mengaudit apakah ada staf OJK yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Bukti tidak ada staf OJK yang terlibat, namun kami tidak berhenti di situ. Kami juga mendalami aspek lain yang mungkin terlibat dalam peristiwa ini sekalipun bukan dalam bentuk dana. Hal ini akan terus dalami dan nanti akan kami sampaikan update-nya,” imbuhnya. (Mabhirink Gutul)

 

Rimbunnews.com – Jakarta  – Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo bersama dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, R Narendra Jatna menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Kegiatan penandatanganan tersebut dilaksanakan di Gedung Mar’ie Muhammad KPDJP, Selasa (01/10/2024).

“Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan sebagai bentuk tindaklanjut dari MoU antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 2 September 2020 tentang Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi,” kata Suryo.

Suryo juga menambahkan ruang lingkup PKS ini meliputi pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara, pemberian pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan hukum (legal assistance) dan/atau audit hukum (legal audit) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Suryo Utomo mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Republik Indonesia yang selama ini telah membantu dan memberikan pendampingan dalam membangun sistem coretax.

Suryo berharap PKS ini nantinya dapat membantu seluruh pegawai DJP di lapangan agar koordinasi dan komunikasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia bisa berjalan dengan baik.

R Narendra Jatna mengutarakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia siap mendukung DJP agar pemasukan penerimaan pajak bisa lebih banyak lagi.

Narendra juga menyampaikan bahwa sistem coretax termasuk ke dalam Sistem Pengolahan Data Elektronik (SPDE) sehingga masuk ke dalam ranah Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). ( Red )