Rimbunnews.com – Medan – Inspektur Utama (Irtama) Kemendukbangga/BKKBN, Ucok Abdulrauf Damenta, bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, beserta jajaran menghadiri Forum Group Discussion (FGD) terkait Arsitektur Kelembagaan dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (12/11), bertempat di Kopi Seduh Nusantara, Medan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) yang berlangsung pada 11–13 November 2026. Penelitian ini bertujuan menggali informasi, pengalaman, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan model arsitektur kelembagaan dan tata kelola Program MBG yang lebih terintegrasi, efektif, dan mampu menjawab berbagai persoalan dalam pelaksanaannya di daerah.
FGD tersebut melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan KPPG Regional Medan, pengelola Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), Dinas P3AMP2KB Provinsi Sumatera Utara, Pondok Pesantren Amrullah Akbar, serta Bapperida Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pemaparannya, tim peneliti FIA UI menjelaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari upaya merumuskan solusi atas berbagai persoalan mendasar yang ditemukan dalam pelaksanaan Program MBG di sejumlah lokus penelitian sebelumnya, termasuk di Bali dan Purwokerto. Hasil diskusi di beberapa daerah tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam koordinasi antarlembaga, keterbatasan kanal komunikasi, serta belum optimalnya keterpaduan peran para pemangku kepentingan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pentingnya membangun keterhubungan antarlembaga sejak proses penyediaan bahan pangan dari hulu hingga pelaksanaan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keterlibatan dinas terkait, petani, peternak, pasar, pemasok, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai perlu diperkuat agar ketersediaan bahan pangan, kualitas, harga, dan standar keamanan pangan dapat terjaga.
Tim peneliti juga menyoroti bahwa persoalan Program MBG tidak hanya berada pada proses pengolahan makanan di dapur, tetapi dapat dimulai sejak tahap pengadaan bahan baku. Kualitas bahan pangan yang belum memenuhi standar, proses penyediaan yang kurang higienis, serta belum optimalnya standardisasi pemasok menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian bersama.
Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tidak hanya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kualitas, harga, dan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung rantai pasok dan keberlanjutan penyediaan makanan bergizi. Dalam hal ini, SPPG tetap menjadi unsur penting dalam pelaksanaan program, namun perlu didukung oleh sistem kelembagaan yang saling terhubung dan memiliki pembagian peran serta tanggung jawab yang jelas.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program MBG membutuhkan sinergi lintas sektor agar tujuan pemenuhan gizi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan keluarga berkualitas. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak, termasuk jajaran BKKBN yang berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat, menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program.
“Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan dukungan dan koordinasi dari berbagai sektor. Tidak bisa hanya bertumpu pada satu pihak, karena ada banyak aspek yang saling berkaitan, mulai dari ketersediaan bahan pangan, kualitas makanan, hingga sasaran penerima manfaat. Melalui forum ini, kami berharap berbagai masukan dan pengalaman dari para pemangku kepentingan dapat menjadi bahan untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah-langkah yang lebih konkret dalam pelaksanaan program di Sumatera Utara,” ungkap Mahyuzar.
Ia menambahkan bahwa Perwakilan BKKBN Sumatera Utara memiliki jejaring hingga tingkat lini lapangan melalui PKB dan kader Tim Pendamping Keluarga yang dapat mendukung upaya komunikasi, koordinasi, serta penyampaian informasi terkait kondisi keluarga dan masyarakat.
“Dengan adanya kolaborasi yang lebih terintegrasi, kita berharap pelaksanaan program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Karena itu, komunikasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar setiap kendala yang muncul di lapangan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama,” tambahnya.
Melalui FGD ini, diharapkan terhimpun berbagai perspektif dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan di Sumatera Utara sebagai bahan penyusunan arsitektur kelembagaan dan tata kelola Program MBG. Penguatan koordinasi, pembagian peran yang jelas, serta keterpaduan rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan program.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan tidak hanya mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga memperkuat upaya pemenuhan gizi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan keluarga berkualitas di Provinsi Sumatera Utara.(Mabhirink Gutul)
