RIMBUN NEWS

Rimbunnews.com – Karo – Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak bencana alam, Polda Sumut bersama Bhayangkari Cabang Tanah Karo menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat korban banjir bandang dan longsor di Desa Ketawaren, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. Acara penyerahan bantuan digelar pada Selasa(15/10/2024), di posko pengungsian SD Negeri 1 Juhar.

Kapolres Tanah Karo, AKBP Eko Yulianto, S.H., S.I.K., M.M., M.Tr.Opsla, yang hadir langsung dalam acara tersebut, memimpin penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat terdampak. Kapolres menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian Polri, khususnya Polda Sumut, terhadap masyarakat yang terkena musibah. “Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara saudara kita yang sedang menghadapi masa sulit akibat banjir bandang dan longsor,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Bhayangkari Cabang Tanah Karo, Ny. Siti Eko Yulianto, Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Ny. Lenny Rina Zulham, Kasat Lantas AKP Rabiah A. Hasibuan, S.H., Kasat Sabhara AKP Jonni H. Damanik, S.H., M.H., Kasat Binmas AKP J. Sitanggang, Kapolsek Juhar AKP A. Nainggolan, S.H., dan jajaran Bhayangkari serta personel Polres dan Polsek Juhar.

Sebanyak 140 paket sembako dari total 450 paket bantuan dari Kapolda Sumut diserahkan langsung kepada warga Desa Ketawaren yang mengungsi. Selain sembako, Bhayangkari Cabang Tanah Karo juga memberikan bantuan tambahan berupa pakaian layak pakai, beras, ikan asin, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Bantuan sosial ini disambut baik oleh warga. Salah satu perwakilan masyarakat Desa Ketawaren menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan. “Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan ini, terima kasih kepada Bhayangkari dan Polres Tanah Karo atas kepeduliannya,” ucapnya.

Setelah kegiatan selesai, Kapolsek Juhar dan Bhayangkari Ranting Juhar akan melanjutkan penyerahan bantuan ke desa desa lain yang terdampak, termasuk Desa Lau Kidupen, Desa Naga, dan Desa Juhar Perangin angin.

Kapolres Tanah Karo, AKBP Eko Yulianto, S.H., S.I.K., M.M., M.Tr.Opsla, menutup kegiatan tersebut dengan pesan harapan bagi para korban bencana. “Kami akan terus mendampingi dan membantu saudara saudara sekalian hingga situasi benar benar pulih. Kepedulian ini tidak hanya berhenti di sini, namun kami akan terus memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat di tengah masa sulit ini. Semoga bantuan yang diberikan dapat meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan,” tutup Kapolres.

Beliau juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap kuat dan saling mendukung dalam menghadapi bencana ini. “Kebersamaan dan gotong royong adalah kunci untuk bangkit dari musibah. Mari kita tetap solid, bersatu, dan saling membantu satu sama lain,” pungkasnya. (Mabhirink Gutul )

 

Rimbunnews.com, Jakarta – Dalam Rapat Pleno Komite I di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B DPD RI, Pdt. Penrad Siagian menyampaikan pandangan terkait pentingnya memperkuat kelembagaan DPD RI serta otonomi daerah.

Menurut Anggota Komite I DPD RI ini, penguatan lembaga ini harus menjadi prioritas utama Komite I, seiring dengan tugasnya sebagai motor penggerak dalam menjalankan peran strategis DPD RI di parlemen.

Penrad menegaskan bahwa DPD RI perlu memiliki roadmap yang jelas terkait penguatan kelembagaan, yang harus dilengkapi dengan strategi internal, lobi antar-parlemen, dan langkah-langkah komunikasi dengan publik.

“Kita harus memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD RI. Jika tidak, fungsi dan peran DPD tetap lemah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya pada Senin, 14 Oktober 2024.

“Untuk semua ini, kita belajar dari pengalaman berharga kehadiran DPD sejak 2004, penguatan DPD membutuhkan peta jalan. Peta ini harus kita susun indikator capaiannya sebagai kontrol terhadap prestasi kehadiran kita semua di sini sebagai wakil rakyat,” sambung Penrad.

Penguatan Otonomi Daerah: Isu Mendesak

Menurut Pdt. Penrad, DPD RI dibentuk dengan tujuan memperkuat otonomi daerah, sehingga legislasi yang dihasilkan seharusnya berfokus pada penguatan daerah dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Ia pun mengkritik sejumlah regulasi yang melemahkan otonomi daerah, seperti Undang-Undang Minerba dan UU Cipta Kerja, yang semakin memperlemah kekuatan pemerintah daerah.

“Saat ini, banyak regulasi yang justru memperburuk situasi di daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Hampir semua izin pengelolaan sumber daya alam berada di pusat, sehingga daerah tidak memiliki kendali atas kekayaannya sendiri,” tegas Penrad.

Fokus pada Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Penrad juga membawa perhatian peserta rapat pada tingginya angka kemiskinan di daerah.

Ia menyebutkan bahwa laporan tahun 2024 menunjukkan 25 juta masyarakat miskin berada di daerah, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Menurutnya, isu ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan legislasi DPD RI.

“Kita perlu memastikan bahwa kebijakan yang kita usulkan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peningkatan angka pengangguran dalam dua tahun terakhir, yang menambah tantangan bagi daerah.

Penrad berharap agar Komite I dapat mengarahkan fokusnya pada penguatan otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, dan penanganan pengangguran di seluruh Indonesia.[Ril]

Rimbunnews.com – Samosir – Dimasa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Polres Samosir memperketat pengamanan di sejumlah objek penting untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Salah satu lokasi yang menjadi fokus pengamanan adalah gudang logistik Pilkada 2024 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir, Selasa, 15 Oktober 2024.

Sebanyak lima personel Polres Samosir telah ditugaskan untuk menjaga keamanan di gudang logistik tersebut selama 24 jam penuh setiap harinya, bekerja sama dengan petugas KPU. Pada 14 Oktober 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, tim pengamanan yang dipimpin oleh AIPTU Aron Perangin-angin, bersama Sanjung Tamba dari KPU dan Parlin Tamba dari Bawaslu Kabupaten Samosir, menerima kedatangan truk distribusi logistik Pilkada.

Truk Colt Diesel bernomor polisi B 9467 FXY yang dikemudikan oleh Jajang Mustofa dan Ari Wijaya membawa sampul surat suara sebanyak 3.907 lembar dalam 11 kotak. Setibanya di gudang, Bripka Inmas Wijayanto dari Polres Samosir, bersama petugas KPU dan Bawaslu, memeriksa kondisi segel pada pintu truk. Setelah dipastikan segel dalam keadaan baik, logistik tersebut dipindahkan dari truk ke dalam gudang KPU dengan pengawasan ketat dari aparat.

Pejabat Sementara Kasi Humas Polres Samosir, Brigpol Vandu P. Marpaung, mengonfirmasi bahwa kondisi gudang logistik saat ini aman. “Pengamanan dilakukan oleh lima personel Polres Samosir yang dipimpin AIPDA Maruba Nainggolan, bekerja sama dengan Ajai Sitanggang dari KPU. Personel kami bertugas menjaga keamanan selama 24 jam penuh setiap hari,” ujar Brigpol Marpaung.

Pengamanan di gudang logistik ini merupakan bagian dari upaya Polres Samosir untuk mendukung kelancaran Pilkada Serentak 2024 dan memastikan seluruh proses berjalan tanpa hambatan.( Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Medan – Tim Direktorat (Dit) Narkoba Polda Sumut mengungkap kasus peredaran narkoba jenis pil ekstasi di Kota Medan dengan menangkap seorang wanita muda berinisial PPM (19) warga Percut Seituan.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan awalnya personel Unit 3 Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Sumut menerima laporan masyarakat adanya seorang wanita yang membawa narkoba.

Berdasarkan laporan itu personel melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang wanita berinisial PPM saat keluar pintu Tol Helvetia, Jalan Kapten Sumarsono, Kecamatan Medan Helvetia.

“Dari pemeriksaan yang dilakukan personel mendapati barang bukti ratusan butir pil ekstasi berbagai jenis di dalam tas milik wanita muda tersebut,” katanya, Selasa (15/10)

Lebih lanjut, Hadi menerangkan pelaku PPM ketika diinterogasi lebih mendalam mengakui bahwa disuruh seseorang inisial P untuk mengantarkan atau mengedarkan barang bukti pil ekstasi itu di Kota Medan.

“Sejauh ini kasus narkotika itu masih terus didalami dan dikembangkan penyidik. Terhadap pelaku PPM bersama barang bukti telah dibawa ke Mapolda Sumut untuk ditahan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya,” pungkasnya. ( Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Deliserdang – Kepala Kepolisian Resor Kota Deli Serdang Kombes Pol Raphael Sandhy Cahya Priambodo, SIK, melalui Waka Polresta Deli Serdang AKBP Juliani Prihartini, SIK, MH, memimpin langsung apel kesiapan pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo dalam rangka peresmian Sport center Sumatera Utara, Selasa (15/10/2024).

Kegiatan Apel yang berlangsung di laksanakan halaman parkir Wing Hotel Hub Kualanamu, dihadiri Para PJU Polresta Deli Serdang dan Personil Polresta Deli Serdang yang Terlibat Pengamanan.

Dalam arahannya, Waka Polresta Deli Serdang menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk pengecekan kesiapan mulai dari Personil, dan sarana prasarana terkait pelaksanaan tugas pengamanan rangkaian kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang .

“Sengaja kita berkumpul pada hari ini, guna mengecek kesiapan kita dalam rangka pengamanan rangkaian kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia di Wilkum Polresta Deli Serdang khususnya di Sport Center Sumut Kecamatan Batang Kuis” ujarnya

Waka Kapolresta juga berharap selama kunjungan Presiden di Wilkum Polresta Deli Serdang, dapat berjalan lancar, aman dan kondusif,

“mudah-mudahan, kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, aman dan kondusif dan kepada kita semua tetap menjaga kesehatan serta keselamatan dalam pelaksanaan tugas dilapangan” harapnya.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Medan – Polresta Deli Serdang menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Toba 2024 yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Raphael Sandhy Cahya Priambodo, SIK, yang dilaksanakan di Lapangan Apel Mapolresta Deli Serdang, Senin (14/10/2024).

Apel ini menandai dimulainya Operasi Zebra Toba 2024 yang akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024.

Pada pelaksanaan apel gelar pasukan tersebut, turut dihadiri oleh Unsur Forkopimda Kabupaten Deli Serdang, Pejabat Utama Polresta Deli Serdang, Para Kapolsek jajaran Polresta Deli Serdang, serta para peserta apel operasi Zebra Toba 2024.

Sasaran dalam Operasi Zebra Toba 2024 ini meliputi, tidak menggunakan helm SNI dalam berkendara, melawan arus, menggunakan hp saat berkendara, berkendara dalam pengaruh alkohol, pengemudi dibawah umur, boncengan lebih dari 1 orang, knalpot tidak sesuai spektek, terobos traffic light, melanggar marka dan rambu serta over dimensi dan load.

Kapolresta Deli Serdang dalam amanatnya menjelaskan, apel gelar pasukan hari ini dilaksanakan dalam rangka pengecekan akhir kesiapan dari personel dan sarana prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan operasi Zebra Toba tahun 2024.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa permasalahan di bidang lalu lintas saat ini telah berkembang dengan cepat dan dinamis. Hal ini sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan populasi penduduk, yang membutuhkan alat transportasi sebagai sarana mobilitas dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sehingga berdampak terhadap meningkatnya resiko keselamatan jalan yang ditandai dengan masih tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi,” terangnya.

Lanjut Kapolresta, guna menjamin terwujudnya stabilitas kamseltibcarlantas di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang aman dan kondusif, Polresta Deli Serdang menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi “Zebra Toba – Tahun 2024” dengan mengusung tema “Melalui Operasi, Zebra Toba – 2024” Dalam Rangka Mendukung Suksesnya Pelantikan Presiden/Wakil Presiden Terpilih Serta Mengajak Masyarakat Untuk Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Kamseltibcarlantas Yang Aman dan Nyaman”.

“Pelaksanaan Operasi Zebra ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap penurunan angka kecelakaan dan pelanggaran yang terjadi serta mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas,” pungkasnya.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Medan – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I mengingatkan masyarakat terkait maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Berbagai metode seperti phishing, spoofing (penyaruan), penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP, hingga penipuan rekrutmen pegawai DJP kini semakin sering terjadi.

Informasi lebih detail mengenai setiap modus penipuan tersebut dapat diakses melalui Pengumuman DJP Nomor PENG-31/PJ.09/2024 tertanggal 9 Oktober 2024, yang tersedia di tautan. https://www.pajak.go.id/id/pengumuman/waspada-penipuan-mengatasnamakan-direktorat-jenderal-pajak.

“Masyarakat perlu lebih waspada dan teliti jika menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP. Verifikasi selalu kebenarannya agar terhindar dari aksi penipuan,” ujar Lusi Yuliani, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumut I.

Menurut Lusi, salah satu modus penipuan yang sedang marak adalah penipuan rekrutmen pegawai DJP. “Banyak pihak yang mencoba memanfaatkan rekrutmen sebagai kedok. Kami imbau masyarakat untuk selalu memeriksa laman resmi Kementerian Keuangan di rekrutmen.kemenkeu.go.id jika menerima informasi terkait rekrutmen,” tegasnya.

Kanwil DJP Sumut I menyarankan beberapa langkah pencegahan agar masyarakat dapat melindungi diri dari penipuan yang mengatasnamakan DJP:

Periksa Nomor WhatsApp Resmi DJPJika menerima pesan melalui WhatsApp, pastikan nomor tersebut terdaftar di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing di pajak.go.id/unit-kerja.
Cek Domain EmailDJP hanya mengirimkan email dari domain resmi yang berakhiran @pajak.go.id. Jika ada email yang mengklaim berasal dari DJP tapi menggunakan domain lain, dapat dipastikan itu bukan dari DJP.
Waspadai File Berekstensi APKJangan pernah membuka file berekstensi apk yang dikirimkan dengan mengatasnamakan DJP. DJP tidak pernah mengirim file tersebut.

Verifikasi TautanHanya tautan yang berakhiran pajak.go.id yang digunakan DJP. Hindari mengklik tautan lain yang mencurigakan.

Verifikasi Informasi RekrutmenJika menerima pesan terkait rekrutmen pegawai DJP atau seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), pastikan untuk mengecek ke laman resmi Kementerian Keuangan di rekrutmen.kemenkeu.go.id.

Untuk masyarakat yang menemukan indikasi penipuan, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan berbagai saluran pengaduan, seperti Kring Pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email pengaduan@pajak.go.id, Twitter @kring_pajak, serta situs pengaduan.pajak.go.id dan live chat di www.pajak.go.id.

Lusi Yuliani menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi, terutama dalam era digital yang makin rentan terhadap upaya penipuan. “Jangan mudah percaya dengan informasi yang datang tanpa verifikasi, dan pastikan segala transaksi atau informasi yang diterima benar-benar berasal dari sumber resmi DJP,” pungkasnya. ( Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Medan – Polda Sumatera Utara menggelar Operasi Zebra Toba selama dua minggu mulai 14-27 Oktober 2024 dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas bagi masyarakat.

Pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2024 ditandai dengan apel gelar pasukan dipimpin Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan yang diwakili Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Nanang Masbudi di Lapangan KS Tubun Mapoldasu, Senin (14/10).

Membacakan amanat Kapolda Sumut, bahwa Operasi Zebra Toba 2024 yang digelar Polda Sumut secara serentak di wilayah Sumatera Utara dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

“Juga melalui Operasi Kepolisian Kewilayahan Zebra Toba siap mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Serta mengajak masyarakat tertib berlalu lintas dalam mewujudkan kamseltibcarlantas yang aman dan nyaman di Sumatera Utara,” ujar Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Nanang Masbudi.

Ia mengungkapkan, Operasi Zebra Toba 2024 tidak hanya berfokus dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang membahayakan keselamatan tetapi menjadi bagian strategi dalam menjaga stabilitas keamanan.

“Berdasarkan data bahwa ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas masih jauh dari harapan serta tingginya angka kecelakaan lalu lintasnya. Sehingga melalui Operasi Zebra Toba diharapkan ketertiban lalu lintas dapat meningkat serta menekan angkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara,” ungkapnya.

Masbudi menerangkan, Operasi Zebra Toba 2024 tidak hanya sebatas rutinitas melainkan langkah nyata untuk menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta mewujudkan jalan raya yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat.

“Sebanyak 1.396 personel dilibatkan selama berlangsungnya Operasi Zebra Toba 2024. Tentunya kolaborasi yang baik dengan TNI serta pemerintah daerah diharapkan operasi ini dapat berjalan lancar mewujudkan keamanan dan tertib lalu lintas di jalan raya,” terangnya.

Ia pun menambahkan, ada 14 jenis pelanggaran yang menjadi target dalam Operasi Zebra Toba 2024. Diantaranya memasang rotator dan sirine bukan peruntukan. Penertiban kendaraan bermotor memakai plat rahasia/plat dinas, pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur.

Kendaraan melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, menggunakan HP saat berkendara, mengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan /safety belt, melebihi batas kecepatan.

Kemudian, sepeda motor berboncengan lebih dari satu, kendaraan bermotor roda empat atau lebih tidak layak jalan, kendaraan tidak dilengkapi perlengkapan standar, kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK, melanggar marka jalan/bahu jalan dan penyalahgunaan TNKB Diplomatik.

“Melalui Operasi Zebra Toba Kita berharap membawa perubahan berlalulintas ke arah lebih baik lagi, menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan,” pungkasnya.(Mabhirink Gutul)

Rimbunnews.com – Samosir– Polres Samosir menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Toba 2024 di Lapangan Mako Polres Samosir, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir, AKBP Yogie Hardiman, S.H., S.I.K., M.H. Apel ini merupakan persiapan penting dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas, serta menjaga keamanan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2024, Senin 14 Oktober 2024

Dalam apel yang turut dihadiri oleh Asisten 1 Pemkab Samosir Drs. Tunggul Sinaga, M.M., Dishub, Satpol PP, serta jajaran TNI, Kapolres Samosir menekankan pentingnya sinergi antar instansi untuk memastikan kelancaran operasi. “Operasi ini bertujuan menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta menciptakan ketertiban yang lebih baik di jalan raya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama demi keselamatan masyarakat,” ujar AKBP Yogie dalam amanatnya.

Kapolres juga mengungkapkan bahwa angka pelanggaran lalu lintas di Sumatra Utara masih tinggi, dengan 7.843 pelanggaran yang tercatat. Lebih dari itu, sepanjang 2024 telah terjadi 5.138 kecelakaan yang merenggut banyak nyawa. “Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa keselamatan di jalan harus menjadi prioritas utama. Operasi Zebra Toba 2024 ini diharapkan bisa membawa perubahan signifikan dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan,” tambahnya.

Operasi Kepolisian Kewilayahan Zebra Toba 2024 akan berlangsung selama 14 hari, dari 14 hingga 27 Oktober 2024, dan melibatkan 1.396 personel POLRI. Operasi ini tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggar lalu lintas, namun juga berperan dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. “Operasi ini adalah cerminan kematangan demokrasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap POLRI sebagai pelindung masyarakat,” ujar Kapolres.

Kapolda Sumatra Utara juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Operasi Zebra Toba 2024, termasuk TNI, pemerintah daerah, dan berbagai stakeholder. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan operasi ini dapat berjalan lancar dan meningkatkan stabilitas keamanan di Sumatra Utara.

Sekira pukul 08.35 WIB, apel gelar pasukan selesai dilaksanakan dengan aman dan kondusif. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta apel.

Kasi Humas Polres Samosir, Brigpol Vandu P. Marpaung, menyatakan bahwa operasi ini akan dilaksanakan dengan pendekatan sosialisasi, pemberian teguran, hingga penindakan langsung di tempat (tilang). “Kami berharap melalui operasi ini, tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dapat meningkat, sehingga tercipta jalan raya yang aman dan nyaman serta demi mencegah korban meninggal dunia yang diakibatkan laka lantas ataupun akibat kelalaian pengemudi,” pungkasnya. ( Mabhirink Gutul)