Rimbunnews.com, Jakarta – Anggota DPD RI, Penrad Siagian yang turut hadir dalam rapat paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu (20/10), menyampaikan ucapan selamat dan menyambut hangat dimulainya periode baru tugas presiden Prabowo. Bagi Penrad, yang mengikuti dengan seksama pidato Presiden, harapan baru telah ditegaskan oleh Prabowo dengan pidato bertenaga, memaparkan 5 janji eknomi yang disampaikan secara artikulatif dengan menggunakan slogan-slogan kerakyatan, kesejahteraan, kemakmuran, demokrasi, penegakan keadilan, ketahanan pangan dan energi, serta pemberantasan korupsi.
“Kita mengucapkan selamat bertugas untuk pak Prabowo, seluruh masyarakat Indonesia tentu menyambut hangat dan menautkan harapan besar kemajuan Indonesia. Pidato beliau sungguh artikulatif dan memaparkan jargon populis yang merupakan harapan semua rakyat untuk diwujudkan. Pidato beliau hari ini adalah monumen ingatan bersama yang akan kita wujudkan secara gotong royong, kita kontrol dan tagih bersama. Maka pada titik awal, Prabowo perlu membuktikan dengan menyiapkan perangkat dan fitur yang keseluruhanya direpresentasikan melalui kabinet yang efektif, bukan ajang bagi kekuasaan belaka,” papar Penrad.
Dalam pidatonya Prabowo berjanji untuk memangkas kemiskinan, merombak bantuan masyarakat miskin menjadi subsidi langsung, mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, dan menjaga hilirisasi untuk mengoptimalkan daya tambah komoditas unggulan dalam negeri. Pidato perdananya yang menggebu-gebu tersebut, berlangsung kurang lebih 52 menit. Prabowo banyak menggunakan diksi gotong-royong, kita, kolaborasi ketimbang koalisi-oposisi, kepentingan rakyat, serta kepimpinan yang kuat.
Terkait dengan 5 janji ekonomi tersebut Senator Penrad menyambung penegasannya, “persis disini kita menyambut pidato presiden Prabowo dan meletakkannya sebagai monumen ingatan bersama. Intonasi beliau yang tegas mencerminkan semangat patriotisme yang melekat kuat, namun kita harapkan tidak berhenti sekadar retoris, melainkan direalisasikan secara cepat dan cermat tanpa melupakan beberapa isu lain yang tidak kalah penting, meski belum disinggung dalam pidatonya, misalnya keadilan agraria dan ekologis serta penegakan Hak Asasi Manusia.”
“Kita tidak boleh lupa terhadap jutaan rakyat yang kehilangan hak atas ulayat, tanah yang terampas oleh kebijakan pembangunan bercorak developmentalis, korban pelanggaran HAM yang terus menantikan keadilan dan nyaris patah semangat, serta resiko-resiko besar yang menanti karena industri ekstraktif yang selalu dikedepankan. Kekayaan bangsa kita yang menjadi modal untuk swasembada pangan dan energi, yang telah disinggung dalam pidato Presiden, harus direalisasikan secara arif melalui representasi kebijakan, tata kelola dan tata kelembagaan yang harmonis,” demikian tutup Penrad.(Ril)
