Rimbunnews.com, Batu Bara – DPD RI terpilih periode 2024-2029, Pdt. Penrad Siagian. S.Th. S. M.Si. Teol. mengunjungi Kawasan Lahan Petani yang diduga diserobot paksa oleh PT Socfindo di kelurahan Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Jumat (14/6/2024)
Dalam kunjungannya anggota DPD RI terpilih dari Sumatera Utara tersebut disambut ratusan masyarakat yang tergolong dari kelompok petani tanah perjuangan simpang gambus. Di antara mereka adalah laki-laki dan perempuan berusia lanjut. Mereka berhamburan menyambut datangnya Pdt. Penrad Siagian. Beberapa dari mereka bahkan menangis sambil menceritakan penderitaan yang selama ini mereka alami.
Ketua Kelompok Tani Simpang Gambus, Ruslan (58) mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh anggota DPD RI terpilih tersebut untuk melihat langsung peninggalan-peninggalan sejarah di atas kawasan perkebunan PT. Socfindo yang dulu adalah pemukiman penduduk. Para orang tua lanjut usia yang hadir dalam pertemuan tersebuta adalah para saksi sejarah. Mereka saksi yang selama ini hidup dan mengetahui bahwa tanah di Kawasan PT. Socfindo adalah tanah mereka yang dirampas secara paksa.
“Pada tahun 1970 kami masyarakat digusur paksa oleh PT. Socfindo yang saat itu dibantu oleh aparat keamanan yang bertindak kasar dan tidak manusiawi saat itu. Kemudian pihak perusahaan membongkar paksa rumah warga sejumlah 461 KK dengan luasan tanah 483 hektar lahan pertanian yang sejak tahun 1942 merupakan lahan pertanian yang dimiliki masyarakat” ucap Ruslan.
Pada masa reformasi tahun 1998 masyarakat petani kembali melakukan perlawanan sebab dihimpit penderitaan dan air mata selama 43 tahun. Perlawanan rakyat kerena menginginkan agar PT. Socfindo mengembalikan tanahnya, lanjut Ruslan dalam keterangannya yang disampaikan di depan Pdt. Penrad Siagian.
Perjuangan masyarakat nelalui kelompok tani ini sebenarnya telah mendapatkan berbagai surat pernyataan dari Pemerintahan Pusat maupun Daerah agar dilakukan pengembalian tanah masyarakat Simpang Gambus. Bahkan pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Batu Bara jelas menyatakan bahwa PT. Socfindo telah melampaui luas areal HGU nya di atas tanah masyarakat Simpang Gambus, namun sampai saat ini, tanah mereka masih dikuasai oleh perusahaan tersebut.
Kelompok tani sangat berharap kepada anggota DPD RI terpilih Pdt. Penrad Siagian. “Bantulah kami untuk mendapatkan kembali tanah kami. Bantu kami memperjuangkan hak kami untuk masa depan petani, untuk kehidupan kami dan bagi anak cucu kami,” demikian diucapkan oleh Ruslan.
Dalam pertemuan tersebut Pdt. Penrad Siagian mengucapkan terima kasih dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena bisa bertemu dengan petani di Simpang Gambus, Kabupaten Batu Bara.
“Saya bukan siapa – siapa tapi saya lahir dari rahim rakyat, dibesarkan oleh masyarakat. Saya datang kesini sebagai DPD RI terpilih walaupun saya seorang Pendeta, kita jangan di pisahkan oleh agama, suku, ras dan budaya. Kita adalah sama makhluk yang menghuni Bumi ini. Kita akan berjuang bersama apapun latar belakang kita untuk mendapatkan hak kewargaan kita.” demikian kata Pdt. Penrad Siagian.
Sewaktu perjalanan mengelilingi kawasan dibonceng oleh ketua Kelompok Tani Simpang Gambus, saya berdoa kepada Tuhan, saya memohon kepada Tuhan untuk menolong warga Simpang Gambus untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya kembali, tuturnya.
Penrad menambahkan, bahwa sering yang terjadi dalam konflik-konflik agraria di seluruh Indonesia, khususnya di Sumut, bahwa selalu saja masyarakat menjadi korban. Rakyat perlu bersatu karena kita sedang berhadapan dengan jaringan yang memiliki banyak sumber daya baik uang maupun kekuasaan untuk merampas tanah-tanah rakyat yang sebenarnya adalah haknya. Kekuatan rakyat dan para petani, adalah ketika kita bersatu, tuturnya.
Untuk itu masyarakat tetap menjaga persatuan, rakyat dan petani harus bersatu, jangan mau dipecah – belah, terangnya.
Di akhir pertemuan, pihak Petani di Desa Simpang Gambus Kabupaten Batu Bara menyampaikan berbagai dokumen dan meminta agar Pdt. Penrad Siagian dapat membantu memfasilitasi pertemuan warga dengan Kementerian ATR/BPN, karena masyarakat melalui kelompok tani telah menyurati Kementerian ATR/BPN di Jakarta untuk dapat beraudiensi.(Ril)
